Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-14-0000000791Web20-Jul-2014
Assalamualaikum, ,, tapatnya saran...untuk pengawalan dalam pemilihan pelaku pnpm-mpd di tingkat desa agar jangan ada penyetingan dalam musyawarah dan hal ini mengurangi atau bisa menjadi cikal bakal terjadinya kecurangan kecurangan yang tidak terdeteksi dari luar,,, dan hal hal yang perlu diteliti atau dikoreksi adalah : 1. Yang hadir dalam rapat memang sudah memenuhi jumlah forum dan quota keterwakilan perempuan, tetapi lihatlah yang hadir lebih dominan dari kelompok spp yang notabene sudah ataupun bisa diseting karena : ketidaktahuan mereka, kepolosan mereka, keterbantuan mereka oleh program dan kejujuran mereka diambil manfaat oleh oknum oknum tingkat desa untuk dijadikan massa pelengkap rapat ataupun musyawarah sehingga mengurangi ketercapaian program pnpm. Contoh yang kongkrit adalah bangunan pasar di desa kuala merbau yang kosong pemanfaatnya..saya merasa itu merupakan contoh dari yang saya maksud,,, 2. Jangan avatarnya pnpm adalah sapu melambangkan sikompak,, tapi kompak dalam system.....3. Bersambung.........
17-08-2014: Undangan peserta Musyawarah Desa (MD) dibuat oleh Kepala Desa. Fasilitator sudah menegaskan/memfasilitasi bahwa setiap MD harus menghadirkan kaum perempuan dan orang miskin dan keputusan yang diambil baru sah jika sudah mencapai quorum. Los pasar di Desa Kuala Merbau yang dibangun dengan dana PNPM MPd Tahun 2012 sampai saat ini masih dimanfaatkan. Hari pasarnya adalah setiap hari jumat bergantian dengan Los pasar desa tetangga yakni Desa Renak Dungun. Terima kasih atas saran yang diberikan akan kami pertimbangkan.
P-14-0000000792Web20-Jul-2014
Assalamualaikum, wr.wb......lebih pasnya adlh saran yang akan saya sampaikan.. 1. Program pnpm-mpd sudah dan akan mantap kedepannya Karena emrio Nya pnpm itu Sendiri yaitu musyawarah Mungkin kata lain Demokrasi itulah menjadi keunggulannya..akan Tetapi apabila emrio itu kurang sempurna maka Akan tercapainya prioritas dalam istilah pnpm Hanya sebuah slogan dan avatar saja dalam Sepanduk, papan kegiatan dan papan informasi Contoh : bangunam pasar loss (red.hilang, lepas) Untuk kegiatan tahun 2012 di desa kuala merbau yang mana pemanfaat dari desa itu sendiri Sejatinya Juga loss(tidak ada) walaupun di Penggalian usulan teknis nya sudah benar dan Merupakan usulan prioritas bagi yang hadir Dalam rapat bukan dari keinginan ataupun Prioritasnya masyarakat ramai sehingga tujuan program Belum Boleh dikatakan memberikan Multi Player Effek (MPE) bagi ekonomi, sosial Maupun yang lainnya.singkat kata kehadiran Peserta rapat telah disetting dengan kata lain Tujuan program menjadi tidak tepat sasaran. 2. Untuk itu saya punya masukan A.peserta rapat harus diperbanyak batasannya B.rapat diadakan ditempat terbuka tetapi aman C.setiap pengerjaan program tidak ada sistem Upah tetapi diwajibkan gotong royong Kecuali untuk Tenaga ahli.sehingga terjadi Interaksi antar masyarakat,menimbulkan Rasa memiliki, peduli dan lainnya D.bersambung
17-08-2014: Undangan peserta Musyawarah Desa (MD) dibuat oleh Kepala Desa. Fasilitator sudah menegaskan/memfasilitasi bahwa setiap MD harus menghadirkan kaum perempuan dan orang miskin dan keputusan yang diambil baru sah jika sudah mencapai quorum. Los pasar di Desa Kuala Merbau yang dibangun dengan dana PNPM MPd Tahun 2012 sampai saat ini masih dimanfaatkan. Hari pasarnya adalah setiap hari jumat bergantian dengan Los pasar desa tetangga yakni Desa Renak Dungun. Terima kasih atas saran yang diberikan akan kami pertimbangkan.
P-14-0000000794Web20-Jul-2014
Pak ada fk yg menyuruh kami agar harga lelang d turum kan seribu dari harga rab. Contohnya semen di rab 80rb, di harga lelang di buat 79ribu. Padahal kenyataan di toko paling mahal 75ribu. Kami nurut aj karena ada untung nya.tapi setelah kerjaan selesai pak yulian datang minta bagi untung.kata dia tpk banyak untung nya. Mulai dari selisih harga, sampai peggunaan material. Katanya semen di rab tidak d pasang semua. Klau kami tidak kasih dia mengancam tidak mau buatin bku kami lagi. Memang slama ini bku dia yang buatin pake komputer trus di prin jadi kami tinggal salin aja. Tiap bku kami di minta bayar 500ribu.setiap pencairan kami tpk jg ngasih satu juta kepads fk. Blm pjokdan peratin jg kami kasih pak. Jadi waajar kan kalau kerjAan kami kualitas nya agak kurang.
23-07-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000793
P-14-0000000796Web20-Jul-2014
Assalammualaikum.....wr...wb... saya sebagai afk di kec. Pasie Raya kab. aceh jaya terzalimi oleh faskap dan fk di tempat saya kerja. gara2 masalah perempuan bisa menjadi permasalahan dalam bekerja yang berdampak penonaktifan dan rekomendasi phk dari tim faskap. saya dibilang double jop tp saya tdk double jop supaya bisa stanby di kantor dan menemani seorang perempuan di kantor. padahal saya tiap ada masuk kantor. kemudian surat penonaktifan saya dari tugas afk. katanya berdasarkan surat dari keuchik. setelah saya cek dari keuchik ternyata bukan dan saya tanda tangan surat dukungan dari keuchik mengetahui camat dan pjok. mereka tim faskap juga mengeluarkan untuk rekomendasi phk dengan alasan tidak mau tanda tangani surat damai dengan FK. sebenarnya hanya masalah perempuan tapi kenapa masalah dalam bekerja? mereka mencari2 alasan dan saya dituduh telah memegang kerah baju fk, sebananya tidak pernah terjadi dan saya tidak bisa memenerima atas perlakuan ini. mereka tidak membuat hearing dan alasan dibuat-buat. jangan sewena-wena terhadap keputusan dan saya hanya masyarakat biasa. wassalam...Supriadi,SP (AFK Pasie Raya)
15-08-2014: Saudara Supriadi PS, sebagai AFK Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya, telah meninggalkan lokasi tugas lebih dari 10 hari berturut-turut yaitu sejak 13 Maret s/d 26 Maret 2014 tanpa keterangan, sesuai SOP Pembinaan dan Pengendalian Fasilitator PNPM MPd-BKPG halaman 46 Huruf F tentang Hari dan Jam Kerja Fasilitator point 4 disebutkan: Apabila Fasilitator tidak tinggal dilokasi tugas, meninggalkan lokasi tugas tanpa izin selama 10 hari kerja berturut-turut, atau meninggalkan lokasi tugas selama 20 hari kerja dalam satu tahun maka terhadap fasilitator yang bersangkutan wajib dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK,) Keputusan ini diambil sesuai dengan Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Tim Faskab Aceh Jaya dan mengetahui PJOK Kecamatan Pasie Raya kepada RMC-1 Aceh tanggal 16 Juli 2014.
P-14-0000000788Web18-Jul-2014
selamat siang saya mau menanyakan apa benar ada surat keputusan pemotongan anggaran pnpm dari pusat sebesar 11sampai 14 % dari dana yang dikucurkan sampai desa soalnya saya selaku tpk agak terkejut pembangunan sudah tengah jalan tapi anggarannya harus dipotong lagi...terima kasih sebelumnya
21-07-2014: secara resmi akan disosialisasikan oleh Satker dan Tim Fasilitator di Kabupaten sesuai surat PMD No. 900/5383/PMD tgl 11 Juli 2014, yang benar adalah sebesar 11.8%
P-14-0000000680Supervisi16-Jul-2014
Angsuran Kelompok SPP Aster Nagori Dolok Merangir 1 tidak disetor oleh Ketua Kelompok Ibu Meri sebesar Rp. 2.128.000,-
21-08-2014: Pengaduan ini merupakan masalah berdasarkan hasil supervisi.
P-14-0000000681Supervisi16-Jul-2014
Angsuran Kelompok SPP Mekar Sari Nagori Dolok Mainu tidak disetor Ketua Kelompok Ibu Erni Nasution sebesar Rp. 11.885.000,-
21-08-2014: Pengaduan ini merupakan masalah berdasarkan hasil supervisi.
P-14-0000000682Supervisi16-Jul-2014
Angsuran Kelompok Gading tidak disetor Ketua Kelompok Ibu Nuraini sebesar Rp. 4.747.000,-
21-08-2014: Pengaduan ini merupakan masalah berdasarkan hasil supervisi.
P-14-0000000683Supervisi16-Jul-2014
Angsuran Kelompok SPP Cahaya tidak disetor Ketua Kelompok Ibu Mastuti sebesar Rp. 1.622.600,-
21-08-2014: Pengaduan ini merupakan masalah berdasarkan hasil supervisi.
P-14-0000000684Supervisi16-Jul-2014
Angsuran Kelompok SPP Cendana Kelurahan Serbelawan tidak disetor oleh Ketua Kelompok Jimmi Nandra sebesar Rp. 4.797.000,-
21-08-2014: Pengaduan ini merupakan masalah berdasarkan hasil supervisi.
P-14-0000000685Supervisi16-Jul-2014
Angsuran Kelompok Tunas Baru Kelurahan Serbelawan tidak disetor oleh Ketua Kelompok Ibu Linda Yani sebesar Rp. 2.088.500,-
21-08-2014: Pengaduan ini merupakan masalah berdasarkan hasil supervisi.
P-14-0000000686Supervisi16-Jul-2014
Penyalahgunakan setoran angsuran Kelompok Indah Kelurahan Serbelawan oleh Ketua Kelompok (Ibu Nurjana) sebesar Rp. 2.982.000,-
21-08-2014: Pengaduan ini merupakan masalah berdasarkan hasil supervisi.
P-14-0000000687SMS16-Jul-2014
Terjadi penyimpangan dana oleh Kel. SPP Al-Hidayah di desa Tanjung Meriah, Kec. STTU Jehe sebesar Rp. 31.770.800.
17-07-2014: Terjadi double entry. Pengaduan ini sudah masuk dalam kategori masalah dan sudah dalam proses
P-14-0000000688Web16-Jul-2014
Penyaluran SPP permula lebih dari 100.000.000. untuk kelompok permula.kemungkinan besar ini terjadi kong kali kong antara pengurus kelompok dengan FK dan UPK, karena menurut saya orang awam ini melanggar aturan dari PNPM-MPd dan kemungkinan kelompok ini tidak dilakukannya verifikasi dengan benar terhadap kelompok SPP ini, jika diverifikasi dengan benar sesuai dengan indikatornya tidak mungkin kelompok SPP ini mendapat bantuan Dana sebesar Rp. 100.000.000. Mohon untuk ditindak lanjuti kami masyarakat suka makmue mengharapkan pengaduan ini jangan diabaikan. demikian terimakasih.
16-08-2014: Terimakasih Atas Informasi yang Anda Berikan. Perlu Kami Jelaskan Bahwa Penentuan Tingkatan Perkembangan Kelompok adalah Hasil Penilaian Kelompok yang tertuang dalam Form Indikator Perkembangan Kelompok, yaitu : Nilai 1-9 = Klp PEMULA Niali 10-18= Klp Berkembang Nilai 19-24= Klp Matang/Siap Hasil Pemeriksaan Kami Ke Kecamatan Suka Makmue, Perguliran Bulan Juni 2014 Hanya satu Kelompok yang diatas Rp 100.000.000,- yaitu Kelompok Ade Sejahteura Gampong Teungoh Sebesar Rp 105.000.000,- Kategori Kelompok SIAP/MATANG sesuai Penilain Indikator Perkembangan Kelompok, sedangkan 5 Klp Lagi bervariasi dan dibawah Rp 100.000.000,- Perguliran Bulan Juli 2014, 2 Klp yang ada diatas Rp 100.000,- yaitu Kelompok Usaha Bersama Gampong Suak Bilie sebesar Rp 120.000.000,- Kategori Kelompok SIAP/MATANG. Kelompok Putroe Aceh Gampong Kuta Padang Sebesar Rp 125.000.000,- Kategori Kelompok SIAP/MATANG. Sedangkan 4 kelompok lagi bervariasi yang rata-rata dibawah Rp 100.000. Sedangkan dibulan Agustus 2014 belum ada Pergulira. Demikianlah Informasi yang dapat kami berikan semoga dapat difahami, bila ada kekurangan dapat langsung menghubungi Sekretariat UPK Kec.Suka Makmue.
P-14-0000000689Supervisi16-Jul-2014
Penyelewengan dana SPP oleh ketua UPK (M. Ikhwan NST) sebesar Rp.50.943.000,-
19-08-2014: Dari jumlah penyelewengan dana SPP alokasi BLM TA. 2012 oleh mantan ketua UPK (M. Ikhwan Nst) sebesar Rp. 50.943.000; ada progres pengembalian tgl 27 Februari 2014 sebesar Rp. 29.000.000,-; tgl 14 Maret 2014 dekembalikan lagi Rp. 2.550.000. jd s/d saat ini jumlah pengembalian Rp. 31.550.000 dari total penyelewengan Rp. 50.943.000. Sehingga nilai penyelewengan yang belum dikembalikan atau masih dalam proses Rp. 19.393.000
Data : 3652 | Halaman : 244