Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-14-0000000275Web12-Mar-2014
Kepada Korprof dan SP2M berlakukah Surat Rekom Tim Faskab pada Camat tentang penon aktifan pengurus UPK ,kalau tidak berlaku saran saya pada masyarakat lakukan PNPM MPd dikecamatan jatiroto tanpa harus ada aturan karena fungsi pengendalian tidak jalan jangan lihat aturan pnpm mpd soalnya tidak diterapkan dgn serius (penerapannya melihat kepentingan sesaat )oleh pelaku dan konsultan yang ada diatas kita.jadi kerjakan dgn sesuka sukanya
12-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000257
P-14-0000000266Web10-Mar-2014
Terjadi perbuatan aib (perzinaan) yang dilakukan oleh FasKab dengan salah seorang pengurus UPK salah satu Kecamatan. Tetapi sampai sekarang (hampir 4 tahun) meskipun masuk pelanggaran kode etik, tetapi Propinsi belum pernah mengambil tindakan bahkan terkesan mendapatkan perlindungan. Aneh .....
20-03-2014: Trima kasih Informasinya dan akan kami tindak lanjuti, apabila memang terbukti dan meyakinkan akan kami proses sesuai dengan SOP program yang ada
P-14-0000000268Web10-Mar-2014
Mohon di evaluasi dengan benar program PNPM Mandiri yang ada di wilayah Kab. Muna khususnya dan Desa Koholifano, karena ada dugaan perencanaan tidak partisipatif dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, dan semua yang direncanakan tidak menjadi kehendak mendesak bagi masyarakat setempat. Kami menduga, banyak kecurangan dalam penyelenggaraannya, dan keterlibatan para Fasilitator sangat kuat dugaan itu. Banyak hal yang tdk sesuatu dengan amanah PNPM yang seharusnya.
18-03-2014: Terimakasih atas informasinya, perlu diketahui bahwa pelaksanaan PNPM-MPd di Kab. Muna menggunakan skema integrasi berbasis RPJM-Desa dan RKP Desa yang berdasarkan penilaian kelayakan dokumen telah dinyatakan layak. Untuk perencanaan TA. 2014 juga telah dilakukan proses reviu dan saat ini rata-rata kecamatan telah menyelenggarakan Musrembang Kecamatan/MAD I Penetapan Usulan. Terkait aduan terhadap proses perencanaan yang tidak partisipatif akan menjadi bahan evaluasi karena Audit Internal Perncanaan TA. 2014 akan segera kami lakukan.
P-14-0000000262SMS07-Mar-2014
kepada yth satker dan korprov pnpm-mpd prov sulut,di mohon agar dapat memberikan penegasan kepada FK/FT bahwa mereka wajib punya LAPTOP dn PRINTER/KERTAS sendiri jangan hanya mengandalkan inventaris/milik UPK terimakasih.
25-03-2014: Trimakasih atas infromasi yang disampaikan. Pada dasarnya seorang fasilitator sesuai dengan kontrak kerja mendapatkan oprasional yang di dalamnya termasuk office utility baik penggunaan kertas dll. Seorang fasilitator adlah individu yang profesional dan sejogyanya wajib memiliki laptop dan srana lainnya seperti printer dalam mendukung kinerjanya. Masukan ini akan kami tindak lanjuti dgn berkoordinasi bersama satker provinsi dengan tim faskab dan akan dilakukan penegasan kembali dalam rakorprov dan dalam setiap kunjungan lapangan tim RMC VI/ Spesialis. trimkasih
P-14-0000000263Web07-Mar-2014
Terkait dana yang dikucurkan di 2 Kecamatan (Serawai dan Ketunggau Hulu) Kami anggap tidak didampingi dengan maksimal oleh fasilitator Kecamatan dan Kabupaten, sehingga banyak penyimpangan yang terjadi. Kami hanya ingin mempertanyakan apa fungsi dari fasilitator.
12-03-2014: pada tanggal 11-14 Februari sudah dilakukan klarifikasi dengan ormas Laskar anti korupsi kabupaten sintang bahwa yang melapor permasalahan tersebut bukan anggota ormas laskar anti korupsi kabupaten sintang klarifikasi melalui telpon dan sampai sekarang ormas tersebut diajak ketemu belum ada konfirmasi
P-14-0000000264Web07-Mar-2014
Terjadi kesalahan dalam komunikasi antara fasilitator dengan aparat desa yang menyebabkan desa beranggapan bahwa desanya pasti dapat kegiatan PNPm-MPd tahun 2014, pada saat musrenbang kecamatan, disampaikan bahwa desanya tidak mendapat alokasi dana PNPM-M Pd, sehingga menyampaikan bahwa fasilitator telah melakukan pembohongan publik
12-03-2014: sudah dilakukan penangan oleh tim faskab bersama pjokab pada tanggal 4 maret 2014 diaula kantor pemberdayaan masyarakat desa kabupetan sintang yang dihadiri oleh kepala desa,bpd,kaur pembangunan desa paribang baru telah dilakukan penjelsan oleh tim faskab dan pjokab bahwa dana blm hanya mampu mendanai usulan kegiatan fisik sampai renking 3 dan masalah tersebut sduah selesai di tangani.
P-14-0000000259Web06-Mar-2014
Yth; Pggjwb Program sy tdk tahu mau dikemanakan tujuan MASUKAN/USUL utk perbaikan program khususnya berkaitan dgn lingkungan yakni pembuatan saluran air/ drainase di pemukiman/lahan di pedesaan, sy memperhatikan bhw betonisasi scr baik sesuai standart nasional (SNI) tetapi dgn desain seperti itu maka air yg mengalir dari hulu ke hilir (muaranya)kurang baik terutama hujan: 1. menyebabkan perubahan spt longsor, terganggunya usaha rakyat (perikanan, pertanian dsb) 2. sampah bawaan dari hulu akan menyebabkan tertumpuknya matrial berupa organik dan non organik pd suatu tempat, 3. percepatan air akan menyebabkan banjir di wilayah hilir dst. utk itu sy menyusulkan agar desain/rancangan saluran air/parit/drainase yg dibuat scr permanen di desain sedemikian rupa agar tidak akan berdampak spt yg dikemukakan diatas, kedua dengan tidak adanya resapan dari hulu ke hilir akan menyebabkan krisis air (terbatasnya ketersediaan air tanah) pd waktu kemarau _ demikian penggalan pemikiran saya, salam
12-03-2014: Tim FasKab...Terima kasih atas masukkan yang baik untuk perbaikan mutu/kialitas pekerjaan fisik terutama yang terkait dengan pekerjaan/pembangunan Drainase yang memenuhi Standart Nasional Indonesia, kami akan coba mengidentifikasi kondisi dimaksud pada lokasi PNPM-MPd maupun Intergasi (SPP-SPPN) pada 20 Kecamatan Lokasi PNPM-MPd dan ditambah 5 Kecamatan di lokasi P2KP apakah kegiatan pada T.A.2012 atau T.A. 2013 sambil melakukan evaluasi kualitas prasaranan yang sudah dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu dengan target waktu sampai dengan bulan April 2014
P-14-0000000241SMS05-Mar-2014
Yth.Pengaduan PNPM, sudah beberapa Kali Kami smskan Prihal Kedisiplinan FK,FT dan Faskab di Kabupaten Jember, Khususnya pada Hari sabtu sering tidak masuk bekerja maka kami sebagai masyarakat prihatin tidak ada kontrol dari RMC,SP2M. terima kasih
10-03-2014: terimakasih atas informasinya, setiap pengaduan harus disertai dengan hkti yang mendukung seperti bukti daftar hadir atau surat pernyataan tertulis dari saksi-saksi yang menerangkan bahwa memang benar tgl..... dan tanggal.... FK-FT atau Faskab tidak ada dilokasi tigasnya tanpa keterangan sehingga bisa kami klarifikasi berdasarkan bukti yng ada dan siapapu pelapor atau pihak@ yg bersurat akan kami rahasiakan selagi surat tersebut memang bisa dipertanggungjawabkan kebenaranya, jangan sampai pengaduan yang muncul hanya merupakan fitnah atau hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggunbgjawab, jika pengaduan itu benar dan dapat dibuktikan maka akan kami tindak lanjutis esuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada.
20-03-2014: akan kami segera tindak lanjuti mengenai pengaduan ini dan trima kasih atas pengduan ini.
P-14-0000000242SMS05-Mar-2014
Selamat pagi PNPM. Saya masyarkat kec. Kuwus, kab. Mangarai Barat, prov NTT, ingin mmeminta ketegasan dari satker PNPM Pusat terkait dg Surat Dirjen PMD Selamat pagi PNPM. Saya masyarkat kec. Kuwus, kab. Mangarai Barat, prov NTT, ingin mmeminta ketegasan dari satker PNPM Pusat terkait dg Surat Dirjen PMD dalam DCT. Tanggal 12/02/2014 kami telah melaksanaka MAD khusus menindaklanjuti surat Dirjen tersebut. Tetapi tidk ada keputusan karena pemimpin sidang yg juga ketua BKAD mengarahkan forum seolah-olah surat Dirjen tersebut tdk berdasar sehinga tdk perlu digubris, padahal forum menginginkan lain. Kami msyarakat kec Kuwus sangat kecewa dg hal ini spy PNPM bebas dari politik, apalagi menjelang Pemilu. KAYETANUS MBOT KETUA BKAD KECAMATAN KUWUS(CALEG DPRD KAB MANGGARAI BARAT PARTAI NASDEM) , HERMANUS DANDUNG KETUA UPK KEC KUWUS(CALEG DPRD KAB MANGGARAI BARAT PARTAI PDIP NO URT 1/ DAN JUGA SEKERTARIS DPC PDIP MANGGARAI BARAT SEKARANG. MHON KETEGASANNYA JANGAN SAMPAI MASYAKAT KUWUS JADI KORBAN AKIBAT ULAH DUA ORANG PELAKU DI ATAS. MAKASIH
08-03-2014: Sesuai dengan Berita acara MAD khusus Rabu tanggal 12 Februari 2014 bertempat di Aula Kantor Camat Kuwus memutuskan bahwa Forum tidak memberikan keputusan pemberhentian terkait pelaku masyarakat (BKAD dan UPK) yang calon Legislatif dengan alasan:1. LPJ UPK t.a 2013 diterima oleh forum; 2.Pelaku tidak terbukti mempergunakan fasilitas PNPM-MPd untuk kegiatan politik; 3. Dalam AD/ART BKAD tidak mengatur tentang larangan berpolitik. dengan demikian forum merekomendasikan para pelaku dilarang mempergunakan fasilitas PNPM-MPd atau menggunakan forum - forum PNPM ditingkat kecamatan dan desa dan apabila melanggar maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus UPK dan BKAD
P-14-0000000244SMS05-Mar-2014
mat malm, tolong di tindaki pelaku PNPM yang ada di Kecamatan Kalongan dalam hal ini; UPK, FK, dan FT, krna insentif KPMD di tahun 2012 bulan januari s/d april, tidak prnah kami KPMD Kec Kalongan terima. seirin dgn itu tdak ada plaksanaan RAKOR KPMD selma 4 bln di tahun 2012. untuk thn 2013 bln nopembr dan desmbr tidak ada RAKOR KPMD dan untuk 2014 bln januari dan februari tidak ada RAKOR KPMD tolong di prhatikan dan di tindaki secepatnya terimakasih. hormat saya,KPMD Desa Alude Kecamatan Kalongan Alwein Porobaten. d april, tidak prnah kami KPMD Kec Kalongan terima. seirin dgn itu tdak ada plaksanaan RAKOR KPMD selma 4 bln di tahun 2012. untuk thn 2013 bln nopembr ormat saya,KPMD Desa Alude Kecamatan Kalongan Alwein Porobaten. d april, tidak prnah kami KPMD Kec Kalongan terima. seirin dgn itu tdak ada plaksanaan RAKOR KPMD selma 4 bln di tahun 2012. untuk thn 2013 bln nopembr
07-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000243
P-14-0000000245SMS05-Mar-2014
pembangunan sarana prasarana maupun infrastruktur yg dibiayai dg dana PNPM merdesaan sama skali tdk memenuhi azas manfaat, utk lbh jelas`y silakan dicek ke kelurahan tumbang sanamang kabupaten katingan kalteng.
08-03-2014: 1.Untuk TA 2012 Kel Tumbang Sanamang Melaksanakan pembangunan Jembatan 2 unit dan telah dilakukan MDST dan telah dimanfaatkan oleh Masyarakat setempat. 2.TA 2013 Kelurahan Tumbang Sanamang tidak mendapat pendanaan dari PNPM-MPd 3.TA 2014 Usulan kegiatan adalah pembangunan Posyandu, tahapan perencanaan telah dilaksanakan tahapan MAD Prirotas. 4.Untuk lebih lanjut akan dilakukan tindaklanjut dilapangan terhadap pengaduan tersebut diatas pada bulan Maret.
P-14-0000000246SMS05-Mar-2014
Yth pengaduan PNPMP ... Saya dr ds Sadang kec sucinanaraja Kab Garut , mau nanya apakah SPP (simpan Pinjam ) itu ada , kalau pun ada kenapa bunga nya 20 %, sebetul nya kami keberatan dgn bunga sebesar itu karna bagi kami sama saja meminjam kepada Rentenir , mohon di tinjau , terima kasih atas perhatian nya a
21-03-2014: Trimakasih atas pengaduan dan pertanyaannya. Berdasarkan hasil klarifikasi dengan FK dan UPK bahwa tingkat jasa/bunga pinjaman dana bergulir di Kec. Sucinaraja adalah 1,5 % per bulan, sehingga untuk jangka waktu pinjaman selama 10 bulan jumlah jasa nya adalah 18 % untuk ke UPK, sedangkan selisih jasa yang 2 % adalah untuk operasional kelompok dan kebutuhan administrasi lainnya di kelompok. Perlu disampaikan bahwa keputusan tingkat jasa yang diterapkan adalah berdasarkan keputusan dan kesepakatan Forum MAD dengan batasan tidak melebihi jasa/bunga pasar setempat, salah satu acuan biasanya BRI. Apabila ada aspirasi ingin adanya peninjauan ulang terkait besaran jasa yang diterapkan bisa disampaikan dalam forum MAD di Kec. Sucinaraja. Demikian yang bisa kami disampaikan, terimakasih.
P-14-0000000248SMS05-Mar-2014
Info ( RHS ) PAGI PAK H.AGUNG BUDI.LPP UPK KEMUSU MOHON DIKAWAL SAMPAI HARI INI BELUM BISA LPJ TH 2013 .SOALNYA KELOMPOK FIKTIF RUAR BIASA.DIKORUP PELAKU UPK 2 MILYAR DAH ADA PENGAKUAN DIEDEPAN BAPERMAS DAN PASKAP.MOHON DENGAN SANGAT BPK TURUN KE UPK KEMUSU.BOYOLALI.JA-TENG UNTUK MENGAUDIT.ITU SEMUA HRPN MSRKT MSRKT
20-03-2014: Kepada SP2M propinsi untuk memfasilitasi pengaduan ini dan koordibasikan dengan korprop dan FMS agar bisa menindak lanjuti pengaduan ini Trima kasih
25-03-2014: Masalah ini telah dilaporkan faskab dan masuk dalam masalah di CHS, untuk perkembangan penanganan masalah dapat dilihat di CHS. Sementara ini Kec. kemusu, Kab Boyolali telah masuk dalam daftar lokasi potensi bermasalah TA. 2014.
P-14-0000000251Web05-Mar-2014
assalamualaikum..selama ini dana pnpm-pedesaan di desa kami tidak transparan, proposal dan berapa dananya masyarakat tidak tahu,fasilitator hanya sekali ke desa kami. Apakah dana pnpm itu keoala desa yang mengurus dan menyimpan uangnya ?? mohon penjelasan berapa alokasi dana pnpm untuk desa kami untuk tahun 2013 atau 2014..terimskasih wassalam
11-03-2014: Walaikumsalaam wr. wb.. Pengolaan dana PNPM-MP dimulai ditingkat Kecamatan yang dikelola oleh UPK, sedangkan pengelolaan dana dtingkat Desa itu dikelola oleh TPK. TPK ini dipilih oleh masyarakat desa, yang terdiri dari 3 orang (Ketua, Sekretaris, Bendahara), TPK ini dipilih dalam Musyawarah Desa Sosialisasi (MD Sos). TPK mengelolola dana dari UPK Kecamatan sesuai dengan total dana bantuan PNPM untuk desa tersebut bedasarkan alokasi SPC, TPK menerima dana dari UPK itu berdasarkan RPD yang diajukan TPK sesuai dengan kebutuhan Rencana Penggunaan Dana (RPD) oleh TPK, besaran dana BLM untuk tahun 2013 di Desa Ludai sebesar Rp. 263.697.800 untuk Kegiatan Gedung PDTA + Ruangan guru, Sedangkan tahun 2014 sebesar Rp. 177.878.100 untuk kegiatan Rabat Beton 2 tipe ukuran 520x1.5x0.12 m, ditambah Jembatan kayu 1 unit ukuran 10 x 15 m. Dan untuk dana 2014 itu belum cair sehingga kegiatan dilapangan belum dilakasanakan oleh TPK.
11-03-2014: Mohon dijelaskan oleh faskab tentang pendampingan fasilitator terhadap desa termasuk rutinitas kunjungan ke desa dan penggunaan papan informasi sebagai media dan sarana untuk mewujudkan transparansi program termasuk pengelolaan dana program
12-03-2014: Untuk transparansi pengelolaan dana oleh TPK dilakukan dengan menggunakan media transparansi yaitu papan informasi dan musyawarah desa. Yaitu musyawarah desa informasi hasil MAD pendanaan, yang bertujuan untuk menginformasikan desa-desa yang terdanai melalui MAD Pendanaan dan jumlah alokasi dana serta volume yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan ditahun tersebut. Dan dalam pelaksanaan kegiatan juga dilakukan musyawarah desa pertanggungjawaban dana minimal 2 kali yaitu : 40% pertama dan 80% kedua serta musyawarah desa serah terima yang dilaksanakan semuanya ditingkat desa yang dihadiri oleh masyarakat desa tersebut.Untuk Ludai musyawarah desa informasi untuk kegiatan 2013 dilaksanakan pada tanggal 21 April 2013, dan musyawarah desa pertanggungjawaban I dilaksanakan pada hari jumat 23 agustus 2013 dan musyawarah desa pertanggung jawaban II dilaksankan pada kamis 3 september 2013, sedangkan musyawarah desa pertanggung jawaban III dilaksanakan pada hari kamis 28 November 2013 dan MDST dilaksanakan pada hari senen 30 Desember 2013. Didalam musyawarah pertanggungjawaban dana dan serah terima disampaikan pengelolaan dana yang dikelola oleh TPK serta kemajuan proges fisik dilapanang dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.Dan musyawarah desa informasi untuk kegiatan T.A 2014 pada tanggal 28 Januari 2014. Untuk kegiatan pendampingan pelaksanaan kegiatan program,pendampingan dilakukan oleh fasilitator (FK/FT),Pjok (Kasi PMD),UPK dan PL,yang melakukan rutinitas kegiatan dikecamatan dan desa, guna memastikan semua pelaksanaan tahapan program sesuai aturan.Dengan banyaknya desa yang terdanai, dan keadaan kondisi geografis dari desa yang terdanai, membuat pendampingan kedesa oleh Fasilitator kurang optimal, sehingga kunjungan ke desa khususnya Ludai memang terbilang sedikit atau kurang maksimal.Tetapi pengendalian tetap dilakukan oleh pelaku PNPM MPd kecamatan lainnya,apabila melakukan kunjungan ke desa desa yg terdanai
P-14-0000000252SMS05-Mar-2014
Kapan akan investigasi ke kec. Raas pak! masalah PNPM yg kami adukan tempo hari jangan cuma ada kotak pengaduan yg terpanpang di buku petunjuk tersebut b ke raas dan kalau biaya yg jadi kendala (biaya traspot)gak punya segera hubungi kami ,kami siap bantu berapapun trims, iar tau yg sebenarnya,bahwa SPP kelompok fiktif dan tangkis laut serta pengerasan jalan pelaksanaannya amburadul,tolong hubungi kami bila mau klarifikasi
07-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000174
Data : 2893 | Halaman : 193