Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-14-0000000294SMS25-Mar-2014
Yth SP2 Prop Jatim, sy BKAD Kec Plemahan Kab Kdr, menggapi surat Dirjen PMD No 414.2/1510/PMD Kec Plemahan masuk Potensi Kec Bermasalah, ada dasar penentuan PKB, krn kec Plemahan tdk pernah msk IN ELIGIBLE, knp sampek sy mengadu k SPC, krn sdh srg ka kordinasikan dg Faskab, progres pengembalian hrs 80%, pn perguliran tanpa ada sosialisasi aturan terlebih dl, harapan kami dicabutnya sangsi penundaan pencairan dana bergulir, km ttap melakukan penanganan, mak bs mencairkan dana k Ds, BLM maupun dana bergulir, klo mmg aturan 80/ itu ada kan disosialisasikan dl, yg menjadi keberatan km hrs dipendingnya kegiatadhl d Kdr blm pernah ada sosialisasi temtang aturan itu, jadi dg terbitnya Surat Dirjen PMD tertggl 26 Feb, Kec Plemahan dg serta merta dikenai sangsi tdkasih atas perhatianya. ( Ali Masruchi ketua BKAD Kec Plemahan Kdr )
05-04-2014: Terimakasih atas pertanyaanya, dalam panduan penetapan dan penanganan Lokasi Potensi Kecamatan bermasalah ada beberapa kriteria yang salah satunya karena terjadi penyimpangan dana lebih dari 40 juta rupiah. namun setelah dikeluarkannya surat penetapan kecamatan diberi waktu tiga bulan pertama untuk menyelesaikannya dengan pola penyelesaian pengembalian uang mininal 80% atau pelaku penyimpangan dana diprposes secara hukum hingga berkas Perkaranya lengkap dan siap untuk disidangkan, jika sudah memenuhi salah satu syarat tersebut diatas maka Bupati/Satker kabupaten bisa melaporkan progres penyelesaianya dengan bukti bukti terkait ke PMD diCCkan ke provinsi dan mengusulkan sanksi dicabut. Tim diprovinsi juga akan mengirimkan hasil verivikasi terhadap progres penyelesaian tsb.
P-14-0000000314SMS24-Mar-2014
Mohon ditindak lanjuti,pemilu sdh dekat, msh ad caleg yg blm mundur dari pelaku pnpm sulsel kab.Pangkep kec.Segeri kel.Bone
07-04-2014: Pengaduan seperti ini sudah 2 kali masuk di CHS. Surat Mendagri No.414.2/7112/PMD, tanggal 17 Oktober 2013 tentang larangan berpolitik aktif bagi pelaku PNPM MPd, hanya menekankan bagi pelaku : Fasilitator, Pelaku Masyarakat (pengurus BKAD, UPK,BP-UPK, Pendamping Lokal, dan KPMD. Pelaku TPK tdk tercantum dalam Surat tersebut. Sekda Kab. Pangkep sudah menindaklanjuti melalui Surat Nomor: 414.2/117/BPMD tanggal 29 Nopember 2013. Surat tersebut ditukan kepada Para Camat.Kami tidak memiliki dasar fasilitasi TPK untuk mengundurkan diri.
P-14-0000000306SMS21-Mar-2014
Pernyataan tpk ttg pemungutan uang oleh fk ada pd kami
26-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000305
P-14-0000000307SMS21-Mar-2014
Yth bpk dirjen pmd depdagri ri, Di kecamatan arga makmur bkl utara (bengkulu) fasilitator memungut uang masing2 tpk rp 3 jt tp kok di biarkan alias di diamkan oleh pelaku diatasnya, bukti ada pd kami masyarakat mhn di tdk lanjuti pak, tembusan bpk pmd prop bkl, bpk fasilitator prop bkl
26-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000305
P-14-0000000302SMS20-Mar-2014
Ada apa dg UPK Kec.Parengan Kab.Tuban Jatim???apakah ada penyimpangan,menyalahi prosedur,menyalahgunakan wewenang yg di lakukan oleh UPK, krna stlah di Konf n Valhdasi oleh Faskab sampai Upk minta perlindungan pada Parengan 1 dan oleh Parengan 1 kmdian di truskan ke PJOKAB n SATKER,akakankah PJOKAB n SATan sang penguasa yg melindungi org yg salah???jawabnya ada di Bpk Pjbt yg berwenang Koord Prop dan PNPM Pusat,mhn jwbnya di tggu Masyarakat scpatnya,mkshKER bisa bertindak Adil/benar jika sdh di Interfensi sang penguasa,krna konon kbrnya Parengan 1 adlh anak emas Tuban 1,mampukah Rekom Tim Faskab merobohk
05-04-2014: Terimakasih informasinya, akan kami tindak lanjuti
P-14-0000000303SMS20-Mar-2014
Pngurus PNPM Pusat yg sy hormati. Sy tlah membaca jwaban atas pngaduan sy di web pnpm. 1. Bpk/ibu tdk mengerti betul terhadap soal yg sy sampaikan. 2. Sebelum mnjawab pngaduan sy baca dulu surat Dirjen PMD tahun lalu perihal LARANGAN BERPOLITIK AKTIF (UPK,BKAD,FK/FT). 3. MAD khusus itu dibuat menindaklnjuti surat dirjen PMD tersebut. 4. Jawaban yg tlah diposting di web PNPM sebagai bukti PNPM pusat tdk konsisten dg sikap yg disampaikan melalui surat tsb. 5. Tdk prlu menjwab dg mengutip isi berita acara MAD khusus karena tdk sesui dg suruhan srat dirjen tsb. 6. Kbijakan pnpm pusat tentu tdk bergantung pd Aurat dirjen PMD maka, isi surat tsb merupakan aturan tambahan yg perlu diupdate pada AD/ART. D/ART BKAD kuwus justru AD/ART harus sesui dg kbijakan PNPM pusat (baca berita acara). Jika AD/ART tdk mngatur terkait point 2 di atas atau spt perihal s
26-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000242
P-14-0000000289SMS19-Mar-2014
saya harap dari pihak pnpm membuka secara luas ketika ada pendaftaran krn biasax ditutup informasinya. nanti dibuka pendaftarannya pada saat mau ditutup kalangan pelaku pnpm yang tau. kami tau pada saat sudah ada pengumuman kelulusannya. jadi pendaftrannya kapan?????? saya kira pnpm terbuka!!!! tkitupun di dapat dari mulut ke mulut. saya kira banyak media yg bisa dipakai untuk menyampaikan kepada masyarakat luar. ini pemdaftaran fk baru baru hanyaitupun di dapat dari mulut ke mulut. saya kira banyak media yg bisa dipakai untuk menyampaikan kepada masyarakat luar. ini pemdaftaran fk baru baru hanyaitupun di dapat dari mulut ke mulut. saya kira banyak media yg bisa dipakai untuk menyampaikan kepada masyarakat luar. ini pemdaftaran fk baru baru hanya
04-04-2014: Mohon maaf saran/kritik anda baru ditanggapi karena adanya kendala teknis website CHS Online (offline). Mengenai perekrutan Fasilitator (FK/FT) di RMC V Sulsel selama ini telah dilakukan secara transparan. Perekrutan FK/FT untuk tahun 2014 telah diumumkan melalui koran lokal (Tribun Timur terbitan hari Kamis tanggal 16 Januari 2014). Sedangkan untuk Faskab PPU juga diumumkan melalui koran Tribun Timur terbitan tanggal 20 Maret 2014. Potongan klipping dari pengumuman tersebut, juga diteruskan ke alamat email pnpm kabupaten se-Sulsel. Selain melalui media cetak tersebut, juga diumumkan melalui Website PNPM-Mandiri Perdesaan Sulsel. Jadi tidak benar jika proses perekrutan fasilitator PNPM-MPd Sulsel dilakukan secara tertutup (tidak transparan). Demikian klarifikasi kami, terimakasih...
P-14-0000000291SMS19-Mar-2014
mengapa sampai saat ini, belum ada kejelasan ttg, permasalahan dana SPP fiktip malah permasalahanx semakin rumit. mohon segera di tindak lanjuti agar permasalahan ini tidak menimbulkah keresahan di masyarakat. karna ujung2nya masyarakat yang dirugikan.masalahan ini tidak menimbulkah keresahan di masyarakat. karna ujung2nya masyarakat yang dirugikan.masalahan ini tidak menimbulkah keresahan di masyarakat. karna ujung2nya masyarakat yang dirugikan.
24-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000165
P-14-0000000295SMS19-Mar-2014
Penyurpian petugas pnpm di kec.Raas sangat tdk berpongsi hr jum.at datang hr saptu pulang apa begitu caranya petugas pnpm jd kami mau ngadu sm siapa krn tdk ada yg benar pelaksana dan petugas pnpm sm saja klo tahun 2014 ini masi di laksanakan berarti sama bohong tmks
26-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000252
P-14-0000000296SMS19-Mar-2014
Bpk dan ibu pengurus tlg segera di proses fk bilah barat tersebut yg bernama Afrida yanti ahlina Harahap yg menurut impormasi dia kebal hukum karna pamilinya ada di pengurus PNPM.Mhn jangan ada pilih ksh karna ini nama baik pemerintah.
26-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000222
P-14-0000000300SMS19-Mar-2014
Tokoh2 masyarakat Fafoe mempertanyakan keberadaan fisik bangunan gedung 3 ruang kls bantuan pnpm mandiri thn 2011 utk SDK fafoe yg sampai skarang blm/tdk kegiatan blajar mengajar tdk maksimal karena 2 kls digabung dlm satu ruang kls,, mohon bp ibu yg berwenang dtg teliti sebab kami menuntut gedung hrus dibangun dilokasi SDK fafoe,, mksh mhn ditelusuriibangun dilokasi SDK fafoe,, mksh mhn ditelusuriibangun dilokasi SDK fafoe,, mksh mhn ditelusuri SMA kls jauh fafoe 2 km, jd masyarakat mencurigai ada persekongkolan antara kepal SDK fafoe dg kepala desa fafoe,, sedangkan murid SDK fafoe menjalankan
26-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000298
P-14-0000000301SMS19-Mar-2014
Selamat siang ibu ..saya masyarakat desa kempo mau tanya ,bolekah aparat dsa,TPK,LPMD,KPMD,TIM MONITORING dll,utk mengerjakan beberapa aitem pekerjan,misalnya,tembok penahan,deker.kalau begitu siapakah yg mengontrol pekrjaan ini.hal ini kami dapat pd rapat dirumah kepala dusun.tgl 19 bln 3 .2014.
04-04-2014: Selamat malam,.... Dapat kami jelaskan bahwa Pelaksanaan kegiatan PNPM Mpd didesa dilaksanakan oleh masyarakat (diutamakan kepada masyarakat miskin sesuai sasaran dari PNPM Mpd yaitu RTM )..sehingga semua pelaku ( TPK,KPMD/T,Timon ),yang dipilih melalui musyawarah desa bersama Aparat Desa,LPMD adalah perwakilam dari masyarakat yang dipercayakan untuk menjalankan tupoksinya ( sesuai PTO )mengawal,mengawasi,memastikan kegiatan PNPM Mpd dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan PNPM Mpd .Dengan demikian maka pelaku tersebut diatas tidak dapat ikut mengerjakan pekerjaan yang dilaksanakan didesa tersebut.Demikian penjelasan kami .dan Salam SIKOMPAK
P-14-0000000283SMS18-Mar-2014
Yth bpk penanggung jawab program pnpm mandiri kami menyampaikan aduan bahwa th 2014 ini desa wandankemiri kec. Klambu kab.grobogan prop jawa tengah tdk
25-03-2014: 1. Alokasi dana PNPM-MPd TA. 2014 senilai Rp. 1.000.000.000 2. Jumlah desa Kec. Klambu adalah 9 desa 3. Dari hasil MKP dan MDP jumlah usulan kegiatan, SeKecamatan adalah 22 usulan kegiatan 4. Pada saat MAD prioritas tanggal 30 Nopember 2013 menghasilkan raking 1 s/d 22 5. Setelah dilakukan perhitungan desain dan RAB oleh TPK difasilitasi FK/FT dan diperiksa oleh Faskab, usulan kegiatan terdanai sampai dengan usulan rangking 21 6. Rangking 22 adalah usulan kegiatan gedung TK dari Desa Wandankemiri 7. Hasil perhitungan Desain RAB sudah dilakukan umpan balik ke desa dan masyarakat bisa menerima 8. Musrenbangkec yang terintegrasi dengan MAD penetapan dilaksanakan pada 13 februari 2014, dimana pada saat MAD Penetapan ditetapan usulan kegaiatan yang terdanai sampai dengan rangking 21 dan rangking 212 tidak terdanai. Pada waktu MAD Penetapan semua peserta MAD bisa menerima termasuk wakil dari Desa Wandankemiri 9. Mudes Informasi Desa Wandankemiri dilakukan pada tanggal 27 Februari 2014, dan semua warga masyarakat menyatakan menerima, sehingga secara program tidak ada masalah karena sudah sesuai alur, proses dan tahapan yang benar
25-03-2014: Masalah sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai
P-14-0000000284SMS18-Mar-2014
kapan dibuka pendaftarannya fasilitator perguliran untuk wilayah sulawesi selatan n cara pendaftarannya bagaimana? Tk
04-04-2014: Mohon maaf baru ditanggapi karena adanya kendala teknis website aplikasi ini (offline). Pengumuman perekrutan Fasilitator Perguliran (Faskab PPU) telah dimuat di koran lokal (Tribun Timur) yang terbit pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 dan melalui website PNPM-MPd Sulsel. Pendaftarannya ditujukan ke Satker PNPM-MPd Sulsel di jln Bontolempangan Makassar dan telah ditutup pada tanggal 27 Maret 2014. Demikian, terimakasih...
P-14-0000000287SMS18-Mar-2014
Tolong satker propensi jawa timur perhatikan nasib fk, kenapa gaji kami masih belun cair
05-04-2014: Penjelasan tentang keterlambatan gaji sudah dilakukan secara kontinyu melalui Fasilitator Kabupaten, dan tidak hanya gaji FK tapi semua Gaji Fasilitator memang ada keterlambatan. mohon dimaklumi.
Data : 2895 | Halaman : 193