Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-14-0000000320SMS28-Mar-2014
kepada team penanganan masalah PNPM-MP,Kami warga Kec.Leuwisadeng kab.Bogor, melaporkan,bahwasanya FK kec.Leuwisadeng selalu ikut mengatur DOK/uang kgiatan PNPM,dan dia sdh menyimpang dr tupoksi nya sbagai Fasilitator. temuan kami d lapangan sbb : 1. FK Leuwisadeng (Sdri.Okeu Carlina) & UPK, megang dana DANSOS UPK tahun anggaran 2013, dan membelanjakannya kebutuhan DANSOS d Ps.tanah abang Jkt. 2. FK membelanjakan hadiah IPTW dgn pengurus UPK. 3. FK sering ikut menerima setoran anggota klompok SPP d ruang operator. 4. Dana kegiatan & keuangan UPK Kec.Lw.sadeng d kendalikan oleh FK dan UPK. TPDOK UPK Leuwisadeng tdk berfungsi, krn stiap ada kgiatan, pengaturan dana d pegang dan d atur oleh FK & pengurus UPK. selanjutnya Kami mau nanya, apakah Masa kerja pengurus UPK (ketua,sekretaris & bendahara) boleh lebih dr 7 tahun...? Mohon kepada team penanganan masalah utk menindak lanjuti. Tembusan : 1. SATKER PNPM-MP Kab.Bogor 2. PASKAB PNPM-MP Kab.Bogor 3. PASTEKAB PNPM-MP Kab.Bogor 4. PASKEU PNPM-MP Kab.Bogor 5. CAMAT Leuwisadeng 6. PJOK Leuwisadeng 7. FT Leuwisadeng 8. UPK.adeng 8. UPK.
28-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000319
P-14-0000000321SMS28-Mar-2014
kepada team penanganan masalah PNPM-MP,Kami warga Kec.Leuwisadeng kab.Bogor, melaporkan,bahwasanya FK kec.Leuwisadeng selalu ikut mengatur DOK/uang kgiatan PNPM,dan dia sdh menyimpang dr tupoksi nya sbagai Fasilitator. temuan kami d lapangan sbb : 1. FK Leuwisadeng (Sdri.Okeu Carlina) & UPK, megang dana DANSOS UPK tahun anggaran 2013, dan membelanjakannya kebutuhan DANSOS d Ps.tanah abang Jkt. 2. FK membelanjakan hadiah IPTW dgn pengurus UPK. 3. FK seringsadeng tdk berfungsi, krn stiap ada kgiatan, pengaturan dana d pegang dan d atur oleh FK & pengurus UPK. selanjutnya Kami mau nanya, apakah Masa kerja pengurus UPK (ketua,sekretaris & bendahara) boleh lebih dr 7 tahun...? Mohon kepada team penanganan masalah utk menindak lanjuti. Tembusan : 1. SATKER PNPM-MP Kab.Bogor 2. PASKAB PNPM-MP Kab.Bogor 3. PASTEKAB PNPM-MP Kab.Bogor 4. PASKEU PNPM-MP Kab.Bogor 5. CAMAT Leuwisadeng 6. PJOK Leuwisadeng 7. FT Leuwisadeng 8. UPK.ANSOS UPK tahun anggaran 2013, dan membelanjakannya kebutuhan DANSOS d Ps.tanah abang Jkt. 2. FK membelanjakan hadiah IPTW dgn pengurus UPK. 3. FK sering-MP Kab.Bogor 2. PASKAB PNPM-MP Kab.Bogor 3. PASTEKAB PNPM-MP Kab.Bogor 4. PASKEU PNPM-MP Kab.Bogor 5. CAMAT Leuwisadeng 6. PJOK Leuwisadeng 7. FT Leuwis-MP Kab.Bogor 2. PASKAB PNPM-MP Kab.Bogor 3. PASTEKAB PNPM-MP Kab.Bogor 4. PASKEU PNPM-MP Kab.Bogor 5. CAMAT Leuwisadeng 6. PJOK Leuwisadeng 7. FT Leuwis
28-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000319
P-14-0000000323SMS28-Mar-2014
Slmt pg Pelaku PNPM-MP pusat. Slm hormat, kami dari BPD Desa Badarai kec. Wewiku kab. Malaka prop NTT. Menindaklanjuti pengaduan dr calon suplier. Bhw ; sistim pengadaan barang dan jasa di kec. Kami sgt tertutup dan brlaku tdk adil oleh FT dan tim lelang. Alasannya ; identifikasi tim trhdp calon supl brsifat pilih kasih pd hal calon yg diidentifikasi tdk memenuhi syarat sprti dlm PTO. Disinyalir Ada main zet antara caln supl dgn FT dan panitia lelang.sifat pilih kasih pd hal calon yg diidentifikasi tdk memenuhi syarat sprti dlm PTO. Disinyalir Ada main zet antara caln supl dgn FT dan panitia lelang.
05-04-2014: Selamat malam,... Berdasarkan pengaduan diatas maka Tim Fas Kab malaka telah melakukan klarifikasi antara FT,Kepala Desa, panitia lelang dan TPK pada tanggal 4 April 2014 bertempat dikantor Fas Kab dan hasilnya adalah panitia lelang telah melakukan identifikasi calon suplier sesuai dengan ketentuan di PTO.dan telah diverifikasi kelayakannya oleh Fas T Kab Malaka.( untuk calon suplier pekerjaan jalan ada 11 dan untuk pekerjaan pengadaan pakaian seragam siswa ada 7 .).Demikian penjelasan kami terima kasih dan salam Si Kompak
P-14-0000000294SMS25-Mar-2014
Yth SP2 Prop Jatim, sy BKAD Kec Plemahan Kab Kdr, menggapi surat Dirjen PMD No 414.2/1510/PMD Kec Plemahan masuk Potensi Kec Bermasalah, ada dasar penentuan PKB, krn kec Plemahan tdk pernah msk IN ELIGIBLE, knp sampek sy mengadu k SPC, krn sdh srg ka kordinasikan dg Faskab, progres pengembalian hrs 80%, pn perguliran tanpa ada sosialisasi aturan terlebih dl, harapan kami dicabutnya sangsi penundaan pencairan dana bergulir, km ttap melakukan penanganan, mak bs mencairkan dana k Ds, BLM maupun dana bergulir, klo mmg aturan 80/ itu ada kan disosialisasikan dl, yg menjadi keberatan km hrs dipendingnya kegiatadhl d Kdr blm pernah ada sosialisasi temtang aturan itu, jadi dg terbitnya Surat Dirjen PMD tertggl 26 Feb, Kec Plemahan dg serta merta dikenai sangsi tdkasih atas perhatianya. ( Ali Masruchi ketua BKAD Kec Plemahan Kdr )
05-04-2014: Terimakasih atas pertanyaanya, dalam panduan penetapan dan penanganan Lokasi Potensi Kecamatan bermasalah ada beberapa kriteria yang salah satunya karena terjadi penyimpangan dana lebih dari 40 juta rupiah. namun setelah dikeluarkannya surat penetapan kecamatan diberi waktu tiga bulan pertama untuk menyelesaikannya dengan pola penyelesaian pengembalian uang mininal 80% atau pelaku penyimpangan dana diprposes secara hukum hingga berkas Perkaranya lengkap dan siap untuk disidangkan, jika sudah memenuhi salah satu syarat tersebut diatas maka Bupati/Satker kabupaten bisa melaporkan progres penyelesaianya dengan bukti bukti terkait ke PMD diCCkan ke provinsi dan mengusulkan sanksi dicabut. Tim diprovinsi juga akan mengirimkan hasil verivikasi terhadap progres penyelesaian tsb.
P-14-0000000314SMS24-Mar-2014
Mohon ditindak lanjuti,pemilu sdh dekat, msh ad caleg yg blm mundur dari pelaku pnpm sulsel kab.Pangkep kec.Segeri kel.Bone
07-04-2014: Pengaduan seperti ini sudah 2 kali masuk di CHS. Surat Mendagri No.414.2/7112/PMD, tanggal 17 Oktober 2013 tentang larangan berpolitik aktif bagi pelaku PNPM MPd, hanya menekankan bagi pelaku : Fasilitator, Pelaku Masyarakat (pengurus BKAD, UPK,BP-UPK, Pendamping Lokal, dan KPMD. Pelaku TPK tdk tercantum dalam Surat tersebut. Sekda Kab. Pangkep sudah menindaklanjuti melalui Surat Nomor: 414.2/117/BPMD tanggal 29 Nopember 2013. Surat tersebut ditukan kepada Para Camat.Kami tidak memiliki dasar fasilitasi TPK untuk mengundurkan diri.
P-14-0000000306SMS21-Mar-2014
Pernyataan tpk ttg pemungutan uang oleh fk ada pd kami
26-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000305
P-14-0000000307SMS21-Mar-2014
Yth bpk dirjen pmd depdagri ri, Di kecamatan arga makmur bkl utara (bengkulu) fasilitator memungut uang masing2 tpk rp 3 jt tp kok di biarkan alias di diamkan oleh pelaku diatasnya, bukti ada pd kami masyarakat mhn di tdk lanjuti pak, tembusan bpk pmd prop bkl, bpk fasilitator prop bkl
26-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000305
P-14-0000000302SMS20-Mar-2014
Ada apa dg UPK Kec.Parengan Kab.Tuban Jatim???apakah ada penyimpangan,menyalahi prosedur,menyalahgunakan wewenang yg di lakukan oleh UPK, krna stlah di Konf n Valhdasi oleh Faskab sampai Upk minta perlindungan pada Parengan 1 dan oleh Parengan 1 kmdian di truskan ke PJOKAB n SATKER,akakankah PJOKAB n SATan sang penguasa yg melindungi org yg salah???jawabnya ada di Bpk Pjbt yg berwenang Koord Prop dan PNPM Pusat,mhn jwbnya di tggu Masyarakat scpatnya,mkshKER bisa bertindak Adil/benar jika sdh di Interfensi sang penguasa,krna konon kbrnya Parengan 1 adlh anak emas Tuban 1,mampukah Rekom Tim Faskab merobohk
05-04-2014: Terimakasih informasinya, akan kami tindak lanjuti
P-14-0000000303SMS20-Mar-2014
Pngurus PNPM Pusat yg sy hormati. Sy tlah membaca jwaban atas pngaduan sy di web pnpm. 1. Bpk/ibu tdk mengerti betul terhadap soal yg sy sampaikan. 2. Sebelum mnjawab pngaduan sy baca dulu surat Dirjen PMD tahun lalu perihal LARANGAN BERPOLITIK AKTIF (UPK,BKAD,FK/FT). 3. MAD khusus itu dibuat menindaklnjuti surat dirjen PMD tersebut. 4. Jawaban yg tlah diposting di web PNPM sebagai bukti PNPM pusat tdk konsisten dg sikap yg disampaikan melalui surat tsb. 5. Tdk prlu menjwab dg mengutip isi berita acara MAD khusus karena tdk sesui dg suruhan srat dirjen tsb. 6. Kbijakan pnpm pusat tentu tdk bergantung pd Aurat dirjen PMD maka, isi surat tsb merupakan aturan tambahan yg perlu diupdate pada AD/ART. D/ART BKAD kuwus justru AD/ART harus sesui dg kbijakan PNPM pusat (baca berita acara). Jika AD/ART tdk mngatur terkait point 2 di atas atau spt perihal s
26-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000242
P-14-0000000289SMS19-Mar-2014
saya harap dari pihak pnpm membuka secara luas ketika ada pendaftaran krn biasax ditutup informasinya. nanti dibuka pendaftarannya pada saat mau ditutup kalangan pelaku pnpm yang tau. kami tau pada saat sudah ada pengumuman kelulusannya. jadi pendaftrannya kapan?????? saya kira pnpm terbuka!!!! tkitupun di dapat dari mulut ke mulut. saya kira banyak media yg bisa dipakai untuk menyampaikan kepada masyarakat luar. ini pemdaftaran fk baru baru hanyaitupun di dapat dari mulut ke mulut. saya kira banyak media yg bisa dipakai untuk menyampaikan kepada masyarakat luar. ini pemdaftaran fk baru baru hanyaitupun di dapat dari mulut ke mulut. saya kira banyak media yg bisa dipakai untuk menyampaikan kepada masyarakat luar. ini pemdaftaran fk baru baru hanya
04-04-2014: Mohon maaf saran/kritik anda baru ditanggapi karena adanya kendala teknis website CHS Online (offline). Mengenai perekrutan Fasilitator (FK/FT) di RMC V Sulsel selama ini telah dilakukan secara transparan. Perekrutan FK/FT untuk tahun 2014 telah diumumkan melalui koran lokal (Tribun Timur terbitan hari Kamis tanggal 16 Januari 2014). Sedangkan untuk Faskab PPU juga diumumkan melalui koran Tribun Timur terbitan tanggal 20 Maret 2014. Potongan klipping dari pengumuman tersebut, juga diteruskan ke alamat email pnpm kabupaten se-Sulsel. Selain melalui media cetak tersebut, juga diumumkan melalui Website PNPM-Mandiri Perdesaan Sulsel. Jadi tidak benar jika proses perekrutan fasilitator PNPM-MPd Sulsel dilakukan secara tertutup (tidak transparan). Demikian klarifikasi kami, terimakasih...
P-14-0000000290SMS19-Mar-2014
Mt siang bpk. Berdasarkan pengaduan kami ttgl 25 februari dan bpk menanggapi ttgl 5 Maret 2014. Mengenai tanggapan bpk kami kurang memahaminya. Oleh karna itu kami mohon penjelasan ulang dri bpk. Apakah kami masyrkt Desa Lambakara ,kec. Pahunga Lodu,kab. Sumba Timur msh ada kemungkinan dpt program PNPM-MPd thn 2014. Dlm hal ini kami sdh mengusulkan listrik Desa( Genset) 2 unit. Dan usulan ini yg lolos di perangkingan bpk.Demikian keluhan kami dri masyrkt p.lodu kususnya desa Lambakara. Trimksh.p.lodu kususnya desa Lambakara. Trimksh.d thn 2014. Dlm hal ini kami sdh mengusulkan listrik Desa( Genset) 2 unit. Dan usulan ini yg lolos di perangkingan bpk.Demikian keluhan kami dri masyrkt d thn 2014. Dlm hal ini kami sdh mengusulkan listrik Desa( Genset) 2 unit. Dan usulan ini yg lolos di perangkingan bpk.Demikian keluhan kami dri masyrkt
03-04-2014: Pada prioritas usulan di tingkat kecamatan, usulan genset 2 unit dari desa lambakara berada pada rengking 8 (delapan) namun pada saat pendanaan dan disusun desain dan RAB, alokasi dana kecamatan hanya mencapai rengking 7 (tujuh) jadi usulan genset tidak bisa didanai karena dana tidak cukup
P-14-0000000291SMS19-Mar-2014
mengapa sampai saat ini, belum ada kejelasan ttg, permasalahan dana SPP fiktip malah permasalahanx semakin rumit. mohon segera di tindak lanjuti agar permasalahan ini tidak menimbulkah keresahan di masyarakat. karna ujung2nya masyarakat yang dirugikan.masalahan ini tidak menimbulkah keresahan di masyarakat. karna ujung2nya masyarakat yang dirugikan.masalahan ini tidak menimbulkah keresahan di masyarakat. karna ujung2nya masyarakat yang dirugikan.
24-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000165
P-14-0000000295SMS19-Mar-2014
Penyurpian petugas pnpm di kec.Raas sangat tdk berpongsi hr jum.at datang hr saptu pulang apa begitu caranya petugas pnpm jd kami mau ngadu sm siapa krn tdk ada yg benar pelaksana dan petugas pnpm sm saja klo tahun 2014 ini masi di laksanakan berarti sama bohong tmks
26-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000252
P-14-0000000296SMS19-Mar-2014
Bpk dan ibu pengurus tlg segera di proses fk bilah barat tersebut yg bernama Afrida yanti ahlina Harahap yg menurut impormasi dia kebal hukum karna pamilinya ada di pengurus PNPM.Mhn jangan ada pilih ksh karna ini nama baik pemerintah.
26-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000222
P-14-0000000298SMS19-Mar-2014
Tokoh2 masyarakat Fafoe mempertanyakan keberadaan fisik bangunan gedung 3 ruang kls bantuan pnpm mandiri thn 2011 utk SDK fafoe yg sampai skarang blm/tdk
05-04-2014: Selamat malam,..terkait pengaduan dari masyarakat Desa Fafoe, Kecamatan Malaka barat, Kab,Malaka Prov NTT maka telah diklarifikasi oleh FT Kecamatan Malaka Barat atas nama Agustinus R.Seran yang isinya bahwa benar pada tahun 2011 desa Fafoe mendapat dana PNPM Mpd untuk membangun 3 ruang kelas SDK Fafoe yang terletak di dusun fafoe C, tetapi karena beberapa alasan maka lokasi pembangunan dipindahkan kedusun toos kreis yang berjarak 200 m dari lokasi awal ( surat klarifikasi terlampir ) .Dan kegiatan tersebu telah selesai 100 % dan di MDST Kan.Demikian penjelasannya terima kasih, dan salam sikompak
Data : 2908 | Halaman : 194