Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-14-0000000807Web23-Jul-2014
mohon di beri penjelasan mengenai pembayaran material apakah berhak yang menerima adalah ketua tpk
05-08-2014: Terima Kasih kepada Bapak/ibu atas Informasi pengaduannya. Mengenai Info tersebut kami kami klarifikasi terlebih dahulu ke kecamatan. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional pembayaran kepada suplier dilakukan via transfer bank langsung ke rekening suplier.Yang dilakukan UPK berdasarkan permintaan dari TPK.
P-14-0000000799Web21-Jul-2014
Mengenaskan sekali PNPM di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Program yang seharusnya percepatan pengentasan kemiskinan malah menjadi penyebab kemiskinan. Sudah hampir 4 bulan dana SPP Perguliran tidak dapat di cairkan oleh UPK dengan alasan di blokir oleh PJOKAB (yang menurut saya adalah alasan yang mengada-ada, pemblokiran Rekening di Bank pasti ada mekanismenya) Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak lain (apa ada konspirasi..??), BPR, Bank titil dll yang berbunga besar masuk ke masyarakat.... Mereka masuk saat masyarakat sangat membutuhkan,, Bayar sekolah anak,, modal jualan di bulan Ramadhan dll... Ini yang saya sebut PNPM menjadi penyebab kemiskinan di atas. Tidak hanya itu, bahkan pemanfaat ada yang meninggal dunia karena shok begitu tahu dana SPP Perhuliran PNPM tidak jadi turun Pendamping hanya bisa diam tanpa ada solusi.... SP2M Jawa Timur sudah turun tapi tidak ada hasil sama sekali.... PTO anda tidak berlaku disini.... Apa-apaan ini??? Bapak.... masihkah anda tidak tergerak untuk membantu permasalahan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur??? Setidaknya jika anda tidak berkenan membantu.... tolong beritahu kami dimana kami harus mengadu. terima kasih......
25-07-2014: Permasalahan ini sedang dalam proses penyelesaian, blokir rekening sudah dibuka dan UPK sudah melakukan pencairan (inilah salah satu hasil kordinasi SP2M bersama Faskab dan faskeu) jika ada permasalahan lain yang muncul meskipun blokir sudah dibuka berarti ada pelanggaran lain yang terjadi yang harus kembali dilakukan analisa masalah dan mencari solusi penyelesaian sesuai dengan ketentuan program. kekompakan Tim Fasilitator juga sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaian masalah, ada indikasi perbedaan pemahaman antar pelaku merupakan salah satu cela masuknya permasalahan baru. jangan menyalahkan pihak lain tapi kita harus benahi dulu kinerja dan pola kerjasama tim itu sendiri.
P-14-0000000800Web21-Jul-2014
menindak lanjuti pengaduan nomor P-14-0000000667, sebenarnya kesabaran kami sudah habis. Lebaran tinggal seminggu lagi. Logika, dengan ruwetnya mekanisme yang ada tidak mungkin bisa cair. Sudahlah, tidak usah ditindaklanjuti. Mudik aja sampeyan. oiya, ada kabar bahwa mantan ketua UPK yang di berhentikan lewat MAD, di angkat kembali tanpa MAD. Apa-apaan itu!! maaf, selamat tinggal PNPM yang dulu kucintai.
23-07-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000799
P-14-0000000801Web21-Jul-2014
TELAH TERJADI PEMBLOKIRAN DANA BLM DAN SPP DIBANK JATIM OLEH SATKER PNPM KAB MALANG SELAMA 2 BULAN ( HANYA LEWAT TELEPON)DAN HAL INI SUDAH MERUGIKAN MASYARAKAT PADAHAL SUDAH ADA 43 KELOMPOK SIAP DIGULIRKAN MOHON UNTUK DITINDAK LANJUTI.
23-07-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000799
P-14-0000000802Web21-Jul-2014
apakah sk bupati lebih tinggi derajatnya dibanding hasil MAD. kami merasa keputusan MAD tidak ada artinya jikalau ditumpangi dengan SK bupati buat apa musyawarah kalau toh semua keputusan PNPM harus bupati yang merestui walau harus bertentangan dengan masyarakat. bahkan ada ancaman kalau g nurut dengan intruksi bupati kecamatan akan dihapus dari program pnpm kebijakan apa ini...sudah terjajah rasa kemandirian masyarakat terimakasih.
23-07-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000799
P-14-0000000791Web20-Jul-2014
Assalamualaikum, ,, tapatnya saran...untuk pengawalan dalam pemilihan pelaku pnpm-mpd di tingkat desa agar jangan ada penyetingan dalam musyawarah dan hal ini mengurangi atau bisa menjadi cikal bakal terjadinya kecurangan kecurangan yang tidak terdeteksi dari luar,,, dan hal hal yang perlu diteliti atau dikoreksi adalah : 1. Yang hadir dalam rapat memang sudah memenuhi jumlah forum dan quota keterwakilan perempuan, tetapi lihatlah yang hadir lebih dominan dari kelompok spp yang notabene sudah ataupun bisa diseting karena : ketidaktahuan mereka, kepolosan mereka, keterbantuan mereka oleh program dan kejujuran mereka diambil manfaat oleh oknum oknum tingkat desa untuk dijadikan massa pelengkap rapat ataupun musyawarah sehingga mengurangi ketercapaian program pnpm. Contoh yang kongkrit adalah bangunan pasar di desa kuala merbau yang kosong pemanfaatnya..saya merasa itu merupakan contoh dari yang saya maksud,,, 2. Jangan avatarnya pnpm adalah sapu melambangkan sikompak,, tapi kompak dalam system.....3. Bersambung.........
17-08-2014: Undangan peserta Musyawarah Desa (MD) dibuat oleh Kepala Desa. Fasilitator sudah menegaskan/memfasilitasi bahwa setiap MD harus menghadirkan kaum perempuan dan orang miskin dan keputusan yang diambil baru sah jika sudah mencapai quorum. Los pasar di Desa Kuala Merbau yang dibangun dengan dana PNPM MPd Tahun 2012 sampai saat ini masih dimanfaatkan. Hari pasarnya adalah setiap hari jumat bergantian dengan Los pasar desa tetangga yakni Desa Renak Dungun. Terima kasih atas saran yang diberikan akan kami pertimbangkan.
P-14-0000000792Web20-Jul-2014
Assalamualaikum, wr.wb......lebih pasnya adlh saran yang akan saya sampaikan.. 1. Program pnpm-mpd sudah dan akan mantap kedepannya Karena emrio Nya pnpm itu Sendiri yaitu musyawarah Mungkin kata lain Demokrasi itulah menjadi keunggulannya..akan Tetapi apabila emrio itu kurang sempurna maka Akan tercapainya prioritas dalam istilah pnpm Hanya sebuah slogan dan avatar saja dalam Sepanduk, papan kegiatan dan papan informasi Contoh : bangunam pasar loss (red.hilang, lepas) Untuk kegiatan tahun 2012 di desa kuala merbau yang mana pemanfaat dari desa itu sendiri Sejatinya Juga loss(tidak ada) walaupun di Penggalian usulan teknis nya sudah benar dan Merupakan usulan prioritas bagi yang hadir Dalam rapat bukan dari keinginan ataupun Prioritasnya masyarakat ramai sehingga tujuan program Belum Boleh dikatakan memberikan Multi Player Effek (MPE) bagi ekonomi, sosial Maupun yang lainnya.singkat kata kehadiran Peserta rapat telah disetting dengan kata lain Tujuan program menjadi tidak tepat sasaran. 2. Untuk itu saya punya masukan A.peserta rapat harus diperbanyak batasannya B.rapat diadakan ditempat terbuka tetapi aman C.setiap pengerjaan program tidak ada sistem Upah tetapi diwajibkan gotong royong Kecuali untuk Tenaga ahli.sehingga terjadi Interaksi antar masyarakat,menimbulkan Rasa memiliki, peduli dan lainnya D.bersambung
17-08-2014: Undangan peserta Musyawarah Desa (MD) dibuat oleh Kepala Desa. Fasilitator sudah menegaskan/memfasilitasi bahwa setiap MD harus menghadirkan kaum perempuan dan orang miskin dan keputusan yang diambil baru sah jika sudah mencapai quorum. Los pasar di Desa Kuala Merbau yang dibangun dengan dana PNPM MPd Tahun 2012 sampai saat ini masih dimanfaatkan. Hari pasarnya adalah setiap hari jumat bergantian dengan Los pasar desa tetangga yakni Desa Renak Dungun. Terima kasih atas saran yang diberikan akan kami pertimbangkan.
P-14-0000000794Web20-Jul-2014
Pak ada fk yg menyuruh kami agar harga lelang d turum kan seribu dari harga rab. Contohnya semen di rab 80rb, di harga lelang di buat 79ribu. Padahal kenyataan di toko paling mahal 75ribu. Kami nurut aj karena ada untung nya.tapi setelah kerjaan selesai pak yulian datang minta bagi untung.kata dia tpk banyak untung nya. Mulai dari selisih harga, sampai peggunaan material. Katanya semen di rab tidak d pasang semua. Klau kami tidak kasih dia mengancam tidak mau buatin bku kami lagi. Memang slama ini bku dia yang buatin pake komputer trus di prin jadi kami tinggal salin aja. Tiap bku kami di minta bayar 500ribu.setiap pencairan kami tpk jg ngasih satu juta kepads fk. Blm pjokdan peratin jg kami kasih pak. Jadi waajar kan kalau kerjAan kami kualitas nya agak kurang.
23-07-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000793
P-14-0000000796Web20-Jul-2014
Assalammualaikum.....wr...wb... saya sebagai afk di kec. Pasie Raya kab. aceh jaya terzalimi oleh faskap dan fk di tempat saya kerja. gara2 masalah perempuan bisa menjadi permasalahan dalam bekerja yang berdampak penonaktifan dan rekomendasi phk dari tim faskap. saya dibilang double jop tp saya tdk double jop supaya bisa stanby di kantor dan menemani seorang perempuan di kantor. padahal saya tiap ada masuk kantor. kemudian surat penonaktifan saya dari tugas afk. katanya berdasarkan surat dari keuchik. setelah saya cek dari keuchik ternyata bukan dan saya tanda tangan surat dukungan dari keuchik mengetahui camat dan pjok. mereka tim faskap juga mengeluarkan untuk rekomendasi phk dengan alasan tidak mau tanda tangani surat damai dengan FK. sebenarnya hanya masalah perempuan tapi kenapa masalah dalam bekerja? mereka mencari2 alasan dan saya dituduh telah memegang kerah baju fk, sebananya tidak pernah terjadi dan saya tidak bisa memenerima atas perlakuan ini. mereka tidak membuat hearing dan alasan dibuat-buat. jangan sewena-wena terhadap keputusan dan saya hanya masyarakat biasa. wassalam...Supriadi,SP (AFK Pasie Raya)
15-08-2014: Saudara Supriadi PS, sebagai AFK Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya, telah meninggalkan lokasi tugas lebih dari 10 hari berturut-turut yaitu sejak 13 Maret s/d 26 Maret 2014 tanpa keterangan, sesuai SOP Pembinaan dan Pengendalian Fasilitator PNPM MPd-BKPG halaman 46 Huruf F tentang Hari dan Jam Kerja Fasilitator point 4 disebutkan: Apabila Fasilitator tidak tinggal dilokasi tugas, meninggalkan lokasi tugas tanpa izin selama 10 hari kerja berturut-turut, atau meninggalkan lokasi tugas selama 20 hari kerja dalam satu tahun maka terhadap fasilitator yang bersangkutan wajib dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK,) Keputusan ini diambil sesuai dengan Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Tim Faskab Aceh Jaya dan mengetahui PJOK Kecamatan Pasie Raya kepada RMC-1 Aceh tanggal 16 Juli 2014.
P-14-0000000788Web18-Jul-2014
selamat siang saya mau menanyakan apa benar ada surat keputusan pemotongan anggaran pnpm dari pusat sebesar 11sampai 14 % dari dana yang dikucurkan sampai desa soalnya saya selaku tpk agak terkejut pembangunan sudah tengah jalan tapi anggarannya harus dipotong lagi...terima kasih sebelumnya
21-07-2014: secara resmi akan disosialisasikan oleh Satker dan Tim Fasilitator di Kabupaten sesuai surat PMD No. 900/5383/PMD tgl 11 Juli 2014, yang benar adalah sebesar 11.8%
P-14-0000000680Supervisi16-Jul-2014
Angsuran Kelompok SPP Aster Nagori Dolok Merangir 1 tidak disetor oleh Ketua Kelompok Ibu Meri sebesar Rp. 2.128.000,-
21-08-2014: Pengaduan ini merupakan masalah berdasarkan hasil supervisi.
P-14-0000000681Supervisi16-Jul-2014
Angsuran Kelompok SPP Mekar Sari Nagori Dolok Mainu tidak disetor Ketua Kelompok Ibu Erni Nasution sebesar Rp. 11.885.000,-
21-08-2014: Pengaduan ini merupakan masalah berdasarkan hasil supervisi.
P-14-0000000682Supervisi16-Jul-2014
Angsuran Kelompok Gading tidak disetor Ketua Kelompok Ibu Nuraini sebesar Rp. 4.747.000,-
21-08-2014: Pengaduan ini merupakan masalah berdasarkan hasil supervisi.
P-14-0000000683Supervisi16-Jul-2014
Angsuran Kelompok SPP Cahaya tidak disetor Ketua Kelompok Ibu Mastuti sebesar Rp. 1.622.600,-
21-08-2014: Pengaduan ini merupakan masalah berdasarkan hasil supervisi.
P-14-0000000684Supervisi16-Jul-2014
Angsuran Kelompok SPP Cendana Kelurahan Serbelawan tidak disetor oleh Ketua Kelompok Jimmi Nandra sebesar Rp. 4.797.000,-
21-08-2014: Pengaduan ini merupakan masalah berdasarkan hasil supervisi.
Data : 3629 | Halaman : 242