Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-13-0000003227Email01-Nov-2013
Asalamualikum.Saya : Nama   : M.A. Jabatan : Sekretaris UPK PNPM MPd Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Jawa TengahAlamat : Ngadisari RT 01 Rw 04 Kel. Kalikajar Kec. kalikajar  Kab. Wonosobo Jawa tengahHP. 081 327140524Dengan ini saya melaporkan bahwa :1. FK kec. Kalikajar yang bernama Y.L. tidak berdomisili di Kec. Kalikajar, yang bersangkutan laju dari magelang 2. yang bersangkutan setiap hari  sabtu  sering tidak masuk kantor. hanya sesekali yg bersangkutan datang ke kantor hari sabtu3. Hari senin yg bersangkutan datang kekantor lebih dari jam 11 siang terkadang jam 2 siang baru sampai kantor4. hampir satu bulan yang bersangkutan tidak membawa sepeda motor5. yang bersangkutan kurang maksimal dalam memfasilitasi pemberdayaan, malah  lebih sering memerintah. Dan yang bersangkutan lebih mengutamakan progres pribadinya  baik di meja faskab dari pada memfasiltasi pemberdayaan dalam hal ini Saya sebagai masyarakat kalikajar merasa dirugikan karena  pelayanan fasilitator kurang optimal.untuk itu saya mohon tindak lanjutnya. Terimakasihuntuk croscek kebenaranya silahkan hubungi1. Ketua UPK kec. Kaliakjar  : Adia Bambang suhendra, SE  di  no : 0813922411762. Kantor UPK Kalikajar 0823355199423. PL Program Rudi Suwarni : no  : 0823250733064. Bendahara UPK : ike yuli hapsari no : 085226482891Wasalamu`alaikum wr wb
01-11-2013: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-13-0000001104
P-13-0000003188Email28-Oct-2013
kami mohon dirahasiakan tentang email ini karena menyangkut nyawa kami, data dan bukti yang kami lampirkan ini sudah ada ditangan TIM FASKab tapi sampai saat ini tidak ada tindakan nyata malah seolah olah kasus ini tidak pernah terjadi, padahal semua pelaku PNPM dikecamatan Karangpucung Kabupaten Cilcap Propinsi jawa tengah tentang kelakuan bejat Ketua UPK suadara surono tersebut, kami mohon lindungi pelaku UPK yang lain ( Bendahara, sekretaris, Staff UPK ) karena mereka merasa tertekan selam ini oleh tingkah laku ketua UPK,  dan kami mohon untuk program PNPM di Kecamatan karangpucung JANGAN DIBLACKLIST karena ulah KETUA UPK DAN ATAS LAPORAN DARI KAMI INI.
28-10-2013: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-13-0000003186
P-13-0000003189Email28-Oct-2013
kami mohon dirahasiakan tentang email ini karena menyangkut nyawa kami, data dan bukti yang kami lampirkan ini sudah ada ditangan TIM FASKab tapi sampai saat ini tidak ada tindakan nyata malah seolah olah kasus ini tidak pernah terjadi, padahal semua pelaku PNPM dikecamatan Karangpucung Kabupaten Cilcap Propinsi jawa tengah tentang kelakuan bejat Ketua UPK suadara surono tersebut, kami mohon lindungi pelaku UPK yang lain ( Bendahara, sekretaris, Staff UPK ) karena mereka merasa tertekan selam ini oleh tingkah laku ketua UPK,  dan kami mohon untuk program PNPM di Kecamatan karangpucung JANGAN DIBLACKLIST karena ulah KETUA UPK DAN ATAS LAPORAN DARI KAMI INI.
28-10-2013: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-13-0000003188
P-13-0000003193Email28-Oct-2013
Kepada Bpk/Ibu PNPMSaya ingin menanyakan kejelasan akan program PNPM pada tahun anggaran 2014apakah ada proyek untuk pelebaran jalan di desa batunadua kecamatan pangaribuan kabupaten tapanuli utara ? karena kami selaku pemilik tanah yang terdampak mendapatkan surat dengan Kop surat PNPM akan program tersebut dan mengisi form yang tertulis untuk menghibahkan tanah tanpa adanya pemberitahuan dan adanya ganti rugi.sekian dari saya.Mohon respon dari Bapak/Ibu PNPM Terima Kasih
29-10-2013: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-13-0000003168
P-13-0000003198Email28-Oct-2013
Bapak/ibu tolong kecamatan kami ini di selamatkan dari tangan jahil FK, FT dan FASKAB. Kami ini sekarang tidak tau lagi mengadu ta kemana. Karena setiap ada pemeriksaan dari pusat permasalahan kami ini selaluu ditutup I oleh FASKAB. Kalau bapak/ibuk mau informasi lebih jelas bisa hubungi UPK ke No : 085360609900 Powered by Telkomsel BlackBerry�
29-10-2013: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-13-0000003197
P-13-0000003172Email24-Oct-2013
Kepada Bpk/Ibu PNPMsaya ingin menanyakan kejelasan akan program PNPM pada tahun anggaran 2014apakah ada proyek untuk pelebaran jalan di desa batunadua kecamatan pangaribuan kabupaten tapanuli utara ? karena kami mendapatkan surat dari PNPM akan program tersebut dan mengisi form yang tertulis untuk menghibahkan tanah tanpa adanya ganti rugi.sekian dari saya.mohon respon dari Bapak/Ibu PNPM Terima Kasih�
06-11-2013: Terimakasih atas informasinya. Tim Faskab Taput akan segera menindaklanjuti dan mengklarifikasi pengaduan ini
22-11-2013: Pada tanggal 08 November 2013 telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk pembahasan usulan Desa Batunadua. Musyawarah ini bertujuan untuk mengetahui dan mengklarifikasi laporan pengaduan masyarakat terkait masalah pembebasan lahan. Pada musyawarah desa tersebut disepakati oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan kepala desa bahwa usulan desa yang semula adalah Pembukaan Jalan di Dusun Sitarolo (lokasi dimana masyarakat mempertanyakan ganti rugi atas pembebasan lahan yang terkena dampak kegiatan sebagaimana pengaduan diatas) tidak jadi diusulkan oleh Desa Batunadua. Sebenarnya ide mengusulkan Pembukaan Jalan di lokasi Sitarolo muncul pada saat Musyawarah Desa Perencanaan Desa Batunadua tanggal 18 September 2013 lalu. Namun setelah hasil musyawarah mufakat maka disepakatilah bahwa usulan kegiatan yang diajukan ke PNPM-MPd kecamatan adalah: 1. Kegiatan Rabat Beton di sekitar lokasi SD Inpres, dan 2. Perkerasan Jalan pertanian di lokasi Karmel. Dengan demikian usulan pembukaan jalan di lokasi Sitarolo tidak jadi diusulkan. Demikian disampaikan untuk diketahui. Terimakasih
18-01-2014: Terima kasih atas tanggapan dan klarifikasinya, mohon untuk terus dilakukan pemantauan dan pembinaan sesuai dengan tahapan kegiatan pelaksanaan PNPM MPd.
P-13-0000003159Email23-Oct-2013
Ibu Yulianawati Ketua Kelompok BTN Jaya 2 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Prov. Kaltim menggunakan angsuran kelompok sebesar Rp. 22,170,000.
23-10-2013: Pada tanggal 30 Juli 2012; Dengan pendampingan oleh Faskab, Faskeu & FK, UPK bersama pemerintah kelurahan telah menyelenggarakan MD Khusus penyelesaian masalah tunggakan kelompok dimaksud dan yang bersangkutan akan segera mengembalikan dana dimaksud dan apabila tidak juga bisa merealisasikan yang bersangkutan siap akan memberikan kompensasi harta.
P-13-0000003119Email11-Oct-2013
aslm. selamat pagi . saya marwan Dianto Dari Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu saya seorang penyandang disabelitas/ penyandang cacat saya tamatan S1 Ilmu Sosiologi maaf. kalau saya boleh memberi usul kepada Bapak mohon kiranya didalam perekrutan fasilitator pemberdayaan kami dari kalangan penyandang disabel mendapatkan 1 kouta mengingat karena sesuai dengan UU dan keputusan hukum sudah jelas mengatakan bahwa setiap kami hendaknya mendapat jatah 1 %.. saya sangat ingin bergabung dalam program ini terutama menjadi fasilitator Pemberdayan namun setiap saya memasukan lamaran saya belum pernah di terima dan saya merasa saya sangat minim akan pengalaman kerja. berikut saya lampirkan pengalaman saya:Tahun 2008 - 2009 Fasilitator Pendamping Kelurahan Program Recovery Pasca Gempa Bumi Tahun 2000 selama 2 tahun Tahun 2010 Koordinator Kabupaten Pendataan dan Pemetaan Pendidikan PT. Surveyor Indonesia dan Kemendiknas di Kab Kepahiang Tahun 2011Koordinator Kabupaten Pendataan dan Pemetaan Pasar Tradisional PT. Surveyor Indonesia dan Kementrian Perdagangan di Kab Kepahiang dan Rejang LebongTahun 2009- sekarang Tenaga Penyuluh Pertanian Kontrak Daerah Kabupaten Kepahiang  Mohon Kiranya jika ada lowongan untuk fasilitator Pemberdayaan saya harap bapak dapat mempertimbangkannya, dan sangat besar harapan saya agar saya diberikan kesempatan untuk bergabung.demikian saran ini saya sampaikan dan saya memohon maaf jika ada perkataan yang tidak pantas saya ucapkan, tiada maksud lain pak kecuali saya mengingat kan kembali akan hak2 kami penyandang cacat. semoga kedepan akan lebih baik.Kiranya bapak berkenan bapak boleh membalas ke alamat E-mail saya ini.
02-11-2013: pengaduan ini sudah dikoordinasikan dengan saker dan pengaduan ini sama dengan pengaduan nomor p-13-0000003126
P-13-0000003092Email06-Oct-2013
Aslkmu, Sebelumnya saya minta maaf atas ini. Saya Syukur Saleh mantan FT Kec. Wotanulumado Kab. Flores Timur - NTT yang diperlakukan tidak adil oleh Program, untuk itu saya menyampaikan beberapa hal :1. Saya sudah pernah komplen tapi tidak pernah dijawab mengenai status saya diberhentikan per 1 juli lewat sms, sebelum saya menerima surat PHK sudah ditempati FT baru. 2. Tanggal 30 Juli 2013 Deputi Korprov datang hanya menyampaikan surat PHK dan tidak menyelesaikan masalah.3. Mengenai penyimpangan mekanisme pelelangan itu tidak benar, Rekomendasi yg dibuat adalah tidak melalui forum desa atau kecamatan dan tidak ada klarifikasi kepada saya. SP2M provinsi telah turun ke kecamatan dan telah diputuskan dalam forum bahwa tidak ada masalah tapi kenapa langsung di pecat??? kalau pun saya bersalah seharusnya ada surat peringtan, pembinaan. 4. Atas Rekomendasi Faskab Flotim bahwa sy mengikuti pelelangan disemua kecamatan, Korprov mengirim surat kesemua kecamatan tentang keterlibatan saya dalam pelelangan tanpa klarifikasi ke saya, kenapa SOP Tidak dipakai untuk penanganan masalah??? Pa Korprov tolong buktikan dulu baru bersurat itu namanya pencemaran nama baik. 5. Kecamatan Wotanulumado tahun anggaran 2011 tidak ada satu kegiatan diselesaikan sesuai RAB, disemua Desa uang habis pekerjaan tidak selesai. Tidak ada dokumen RPD, LPD dan tidak pernah ada sertifikasi dan saya dipindahkan dari Kec. Adonara secara internal untuk menyelesaikan, saya dipaksa untuk membuat RPD, LPD yang saya sendiri tidak tahu uangnya. Faskab, Fastekab merasa tidak berdosa. ini kah adil buat saya?? 6. Di Kec. Solor Timur bahakan FK (Desem) melakukan penyimpangan dana sudah terindikasi tapi Faskab membiarkan saja dan tidak mengambil tindakan sampai Desem meninggalkan lokasi dan tidak kembali lagi dilokasi tugas dan di PHK berdasarkan tidak kembali lagi bukan berdasarkan penyimpangan dana. inikah keadilan?? 7. Di Kec. Adonara Tengah FT. (sesilia Tulit Mukin) dalam LPJ UPK oleh BP-UPK tetangkap tangan melakukan pembayaran kepada suplair tetapi dibiarkan saja dan tidak ada teguran, bukankah itu melanggar kode etik?? BP-UPK melakukan prestasi tetapi dibiarkan saja, yang hadir saat itu Saya, Asisten Faskab, Faskeu dan jalan yang diambil Faskab adalah melakukan Relokasi Internal. Adilkah ini??? 8.Di Kec. Adonara dalam forum MAD Khusus melakukan pemecatan terhadap ketua UPK (Muhamada Ali) yang pada hari itu di opname dan diinfus di puskesmas waiwerang, oleh FT (sesilia Tulit mukin) dan Tim Faskab melakukan interfensi dalam forum tersebut bahwa ini maunya program sehingga bersih tegang dengan pa Camat dan beberapa tokoh dalam forum tersebut, saya juga hadir dalam forum itu dan SOP Penanganan Masalah tidak dipakai, dan anehnya Penlok menjadi ketua UPK yang mana ibu sesil dan saya tahu betul bahwa penlok pernah menggunakan uang pengembalian SPP, didalam buku bimbingan UPK saat hend over ke ibu sesil saya juga sudah tekankan tapi apa yang terjadi bertolak belakang, istri Penlok adalah teman sekolah ibu sesil jadi harus diakomodir. 9. Sebelum saya dipecat Faskab datang ke BKAD dan Kepala Desa untuk meminta dukungan membuat berita acara bahwa saya bersalah tapi mereka menolak, Etiskah seperti itu boleh mengambil data sebagai investigasi tapi jangan memaksa, seolah olah mencari cari kesalahan saya. 10. Di Wotanulumado sebelum saya di pecat juga melakukan intervensi negatif melakukan pemaksaan supaya saudara Jamal Wungubelen jangan diakomodir dalam kepengurusan UPK, Padahal ini kan ada Panitia yang bekerja melakukan rekruitmen dan mau membatalkan keputusan yang sudah ada. 11. Tambatan Perahu di Kec. Ilebura yang ambruk adalah design Fastekab bukan design FT, saat FT mengajukan design tetapi oleh Fastekab diganti dengan designnya dan FT belum melaporkan MDST fastekab sudah melaporkan MDST untuk mendongkrak progres kabupaten (info dari Adi Fernandez dan Julius mantan FK/FT). Kenapa FK/FT dipecat Faskab/Fastekab tidak??? adilkah program??? Demikian penyampaian kami dan atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terimakasih.WassalamSyukur Saleh
19-10-2013: Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Satker Provinsi sudah melalui mekanisme yang benar, karena Saudara Syukur Saleh terbukti melanggar kode etik yang terdapat dalam SOP Pengendalian Fasilitator pada point c yaitu "bertindak sebagai supplier bahan dan alat, menunjuki salah satu supplier atau berfungsi sebagai perantara" serta pada point d yaitu "bertindak sebagai juru bayar atau merekayasa pembayaran atau administrasi atas nama UPK, Tim Pengelola Kegiatan atau kelompok masyarakat". PHK sebagaimana dimaksud sudah melalui hasil investigasi menyeluruh oleh Tim Faskab Flores Timur (dokumen terlampir) dan juga hasil klarifikasi oleh SP2M Provinsi NTT kepada yang bersangkutan.Adalah tidak benar Korprov NTT mengirimkan surat kepada semua kecamatan menanyakan perihal keterlibatan Saudara Syukur Saleh sebagaimana yang dituliskan oleh yang bersangkutan di dalam web CHS ini.Demikian penjelasan dari kami terima kasih Salam si Kompak-PNPM Mandiri Perdesaan
P-13-0000003060Email04-Oct-2013
Nama ��� ��� :ciptoAlamat��� ��� :desa Jombok kec.Pule kab. Trenggalek Jawa timur� Email��� ��� :gadings.9@gmail.com ,ym.ciptoex@yahoo.co.id No hp��� ��� :085 235 614 871Sebelumnya assalamu alaikum wr.wb. saya mau Tanya ?Bagai mana proses pengguliran dana pinjaman ke masyarakat yang di gulirkan PNPM yang ada di kecamatan?dari mana gaji para karyawan PNPM yang ada di kecamatan? Dan criteria masya rakat yang dapat bantuan dan persyaratannya?Terus terang saya merasa ragu jangan sampai program pemerintah yang bagus hanya bias di nikmati seelintir orang sajaDan bisakah saya mengadu ke sini apa bila ada penyelewengan yang terjadi� di wilayah kami terkait dengan Program PNPM. mohon pencerahan dan bantuan pada pihak yang berwenang men jawab Pertanya an kami. Sebelum nya kami minta maaf apa bila ada yang kurang berkenan .
06-11-2013: Terimakasih atas pengaduan yang saudara sampaikan, bersama ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu kami tangggapi atas pertanyaan saudara : 1. Proses Perguliran : Proses perguliran dilakukan sesuai dengan Standart Operasional dan Prosedur (SOP) Perguliran yang telah dibahas dan ditetapkan dalam Forum Musyawarah Antar Desa. Dalam SOP diatur bahwa proses perguliran dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu ; a. Pengajuan proposal oleh kelompok masyarakat pemanfaat, dalam proposal salah satunya terdapat calon peminjam. Proposal diajukan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK), untuk selanjutnya UPK meneliti berkas proposal; b. Verifikasi Proposal , kegiatan ini dilakukan oleh Tim Verifikasi (jumlahnya ada 3 orang) tim ini dibentuk oleh Forum MAD. Kegiatan verifikasi ini mencocokkan data yang ada di proposal dengan kondisi riil di kelompok. Hal-hal yang dicocokan adalah (a) apakah calon peminjam sesuai dengan KTP dan semesatinya, (b) besarnya pinjaman apakah sesuai dengan jenis usaha calon peminjam, (c) apakah kelompok usianya lebih dari sama dengan 1 tahun (bukan kelompok dadakan). c. Rapat Pendanaan, rapat ini dimaksudkan untuk membahas dan menetapkan kelompok yang akan mendapatkan pendanaan. Dalam rapat ini dibahas : (a) Peminjam yang disetujui untuk menerima pinjaman, (b) besarnya alokasi dana pinjaman perorang, (c) besarnya alokasi pinjaman per kelompok. Rapat ini diikuti dari unsur BKAD, Tokoh masyarakat yang jumlahnya sekitar 5 – 7 orang. d. Pencairan dana, kegiatan ini dilakukan oleh pengurus UPK langsung kepada pemanfaat (peminjam) sehingga dapat dipastikan pinjaman langsung diterima oleh pemanfaat. 2. Tentang penggajian Karyawan PNPM di Kecamatan, disini yang saya maksud adalah Pengurus UPK, gaji pengurus UPK berasal masuk dalam Biaya Operasional UPK. Biaya operasional UPK berasal dari Biaya Operasional Program ( sebesar 2 % dari alokasi dana Bantuan langsung Masyarakat) dan bila tidak cukup maka bisa mengambil dari Jasa Pinjaman SPP atau UEP. Biaya operasional UPK ini termasuk gaji dibahas dan ditetapkan oleh Forum Musyawarah Antar Desa. 3. Kriteria dan persyaratan masyarakat yang mendapat bantuan, khususnya yang mendapat pinjaman dana bergulir adalah : a. Warga masyarakat yang berdomisili di desa wilayah kecamatan yang bersangkutan b. Termasuk kategori rumah tangga miskin c. Memiliki usaha yang sedang berjalan d. Tergabung dalam kelompok masyarakat, dimana Usia kelompok lebih dari 1 kelompok 4. Apabila saudara masih ada yang kurang jelas dan memerlukan informasi lain dapat menghubungi kami di : Posko PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Trenggalek Jl. Basuki Rahmad Gg. Kambe No 45 Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek. Telp (0355) – 792584 atau Via Email : ppk_trenggalek@yahoo.com.
P-13-0000003054Email03-Oct-2013
1. Saya Syukur Saleh Ft kecamatan Wotan Ulumado kab. Flores Timur - NTT per 1 juli 2013 jam 04.05 pm di sms dengan Fincen Bana (fastekab flores Timur) yang isinya "Met sore...hari ini sdh ada rekomendasi phk dr prov utk ft wotan ulumado an syukur saleh per 1 juli 2013, surat bsk bru akan dikirim ke kecmtn...tx" tapi sebelum saya menerima surat PHK dilokasi sudah ditempati FT. Baru, dan Setelah saya komplen baru Deputi Korprov yang mengantar surat tanggal 30 juli 2013, artinya selama 1 bulan saya dibiarkan tanpa status yang jelas, bagaimana dengan hak-hak saya??? 2. Bagaimana dengan tahapan proses PHK yang dianut oleh program pnpm-mp? Padahal saya tidak melakukan hal apapun yang menyimpang dari program yang merugikan masyarakat satu kecamatan wotan Ulumado dan belum pernah di kasih surat teguran P1, P2....tolong buktikan dimana kerugian negara yang sudah saya lakukan???? 3. Hal yang disangkakan ke pada saya tentang penyimpangan terhadap mekanisme pelelangan itu tidak benar!!! Rekomendasi yang dilakukan adalah sepihak dan tidak dilakukan di forum desa atau kecamatan dan tidak ada klarifikasi kepada saya. SP2M propinsi Yos Patibean telah turun ke kecamatan dan telah diputuskan dalam forum bahwa tidak �ada masalah tapi kenapa langsung di PHK???? 4. Faskab flores timur (yohanes G. Tukan) pada tanggal 28 juni 2013 turun ke desa menemui BKAD dan kepala desa pandai untuk meminta supaya mereka membuat berita acara yang isinya menyatakan saya bersalah. Maksudnya apa nih???? 5. Atas rekomendasi Tim Faskab flores timur ke propinsi bahwa saya mengikuti pelelangan disemua kecamatan untuk itu tolong buktikan, karena menyangkut nama baik.6. Kepada Korprov NTT yang telah mengirim surat kesemua kecamatan terkait keterlibatan saya dalam pelelangan supaya menarik kembali karena tidak ada bukti dan pencemaran nama baik. Kapan bapak klarifikasikan kepada saya tentang hal itu??? 7.Kec. Wotanulumado ditahun anggaran 2011 tidak ada satu kegiatan diselesaikan sesuai RAB disemua desa uang habis pekerjaan tidak selesai, tidak ada RPD, LPD dan tidak pernah ada sertifikasih dan saya di pindahkan dari kec. Adonara �secara internal untuk menyelesaikan, saya dipaksa untuk membuat RPD, LPD, yang saya sendiri tidak tahu uangnya. Faskab, Fastekab merasa tidak berdosa bahakan FK nya menjadi asisten Faskab. 8. Di Kec. Solor Timur bahakan FK (Desem) melakukan penyimpangan dana sudah terindikasi tapi tim faskab membiarkan saja dan tidak mengambil tindakan sampai Desem meninggalkan lokasi dan tidak kembali lagi baru di PHK atas dasar tidak kembali lagi dilokasi tugas bukan berdasarkan penyimpangan keuangan. Ada apa dengan ini? 9.Di kec. Adonara tengah FT. (sesilia Tulit Mukin) dalam LPJ UPK oleh BP-UPK tertangkap tangan melakukan pembayaran kepada suplair, tetapi dibiarkan saja dan tidak ada teguran, bukankah itu melanggar kode etik??saya juga hadir dalam LPJ tersebut. 10. Dikecamatan Adonara dalam forum MAD khusus melakukan pemecatan terhadap ketua UPK (Muhamad Ali) yang pada hari itu di opname dan di infus di puskesmas waiwerang, oleh FT(sesilia Tulit Mukin) dan Tim Faskab melakukan interfensi dalam forum tersebut bahwa ini maunya program sehingga bersihtegang dengan pa camat dan beberapa tokoh dalam forum tersebut termasuk saya jg hadir dalam forum itu. SOP Penanganan masalah tidak dipake, setelah itu dengan caranya mengajukan saudara Penlok menjadi ketua UPK dimana istri penlok ini temannya ibu sesilia, penlok pernah menggunakan uang pengembalian SPP dan itu diketahui betul oleh ibu sesil dan saya. 11.Di Wotanulumado sebelum saya dipecat Anis G. Tukan dan Fincensius melakukan interfensi dan memaksakan kehendaknya bahwa saudara Jamal Wungubelen tidak diakomodir tetapi ini sudah ditetapkan oleh panitia seleksi bukan saya. Keputusan harus berdasarkan kehendak mereka bukan SOP. 12. Tambatan perahu di Kec. Ilebura yang ambruk adalah design fastekab bukan design FT saat itu FT mengajukan design tetapi oleh fastekab diganti dengan designnya dan FT belum melaporkan MDST fastekab sudah melaporkan MDST untuk mendongkrak progres kabupaten (info dari Adi Fernandez dan Julius FT/FK ilebura) kenapa FT/FK di pecat Faskab dan fastekab tidak??? Adilkah program? Demikian penyampaian saya dan atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terimakasih.WassalamSyukur Saleh. �
19-10-2013: Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Satker Provinsi sudah melalui mekanisme yang benar, karena Saudara Syukur Saleh terbukti melanggar kode etik yang terdapat dalam SOP Pengendalian Fasilitator pada point c yaitu "bertindak sebagai supplier bahan dan alat, menunjuki salah satu supplier atau berfungsi sebagai perantara" serta pada point d yaitu "bertindak sebagai juru bayar atau merekayasa pembayaran atau administrasi atas nama UPK, Tim Pengelola Kegiatan atau kelompok masyarakat". PHK sebagaimana dimaksud sudah melalui hasil investigasi menyeluruh oleh Tim Faskab Flores Timur (dokumen terlampir) dan juga hasil klarifikasi oleh SP2M Provinsi NTT kepada yang bersangkutan.Adalah tidak benar Korprov NTT mengirimkan surat kepada semua kecamatan menanyakan perihal keterlibatan Saudara Syukur Saleh sebagaimana yang dituliskan oleh yang bersangkutan di dalam web CHS ini.Demikian penjelasan dari kami terima kasih Salam si Kompak-PNPM Mandiri Perdesaan
P-13-0000003014Email02-Oct-2013
kepada yang terhormat, kaka, i.m. di jakarta. nomor : 13/KY-DWT/13 lampiran : 1 eksemplar lampiran : laporan koordinasi program PLTA T.A 2013 di kampung yenbekaki.terhambat oleh pendamping kabupaten raja ampat. salam jumpa.... dengan hormat. sesuai dengan maksud diatas maka bersama ini saya selaku kepala kampung yenbekaki distrik waigeo timur,kabupaten raja ampat.ingin memberitahukan beberapa hal terkait program PNPM yang sdh di sepakati oleh seluruh lapisan masyarakat kampung yenbekaki, antara lain sebagai berikut : 1.masyrakat sepakat untuk membangun sumber penerangan PLTA lewat dana PNPM T.A 2013. 2. membantu anak sekolah BEASISWA ini adalah hasil dari penggalian gagasan dan muskamsos di kampung yenbekaki dua minngu yang lalu. semua yang diusahakan sudah maksimal lancar sesuai PTO, namun kami TPKK dan pemerintah kampung di abaikan oleh TPKD dan pendamping Kabupaten,dalam hal ini mereka mau mengatur dan jadikan kegiatan ini sebagai proyek pribadi.dan memang kelihatan sekali waktu koordinasi untuk pembuatan RAB. harapan saya : kaka tolong menindaklanjuti sikap yang dibuat oleh saudara : H.T. PENDAMPING KABUPATEN RAJA AMPAT,untuk segera di tegur secara tegas dan perlu di roling krn kurang bijaksan dalam mengatur program prioritas. mungkin ini yang saya informasikan ke kaka dan mohon maaf atas kesibukan kaka krn ade ganggu. saya dan TPKK kampung yenbekaki sangat mengharapkan bantuan kebijakan Kaka untuk masalah ini. demikain dan terima kasih..... Tuhan memberkati syaloom...... by....zeth raja ampat
03-10-2013: Terima kasih atas informasi yang disampaikan. Untuk menjelaskan duduk persoalan agar semua menjadi terang, saya akan mengirimkan satu orang Spesialias Provinsi ke Kabupaten Raja Ampat (khususnya ke Distrik Waigeo Timur) pada Bulan Oktober ini untuk melakukan investigasi terhadap pengaduan yang Bapak sampaikan.
09-01-2014: Sebagai tambahan informasi bahwa sesuai aturan yang digariskan oleh program (Petunjuk Teknis Operasional PNPM MPd) bahwa usulan yang berasal dari masyarakat yang besifat fisik dapat dibiayai oleh dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan maksimal sebesar Rp. 350 juta. Apabila dari perhitungan RAB yang telah diverifikasi/diperiksa oleh PD Teknik dan Pendamping Kabupaten Teknik lebih dari Rp. 350 juta maka kekurangannya dapat ditutup dari swadaya masyarakat atau sumbangan pihak ke 3 yang tidak mengikat.
P-13-0000002870Email05-Sep-2013
Masalah : 1. Pekerjaan Perkerasan Jalan Telford, Gorong-gorong plat, TPT volume 2 x 659 6 unit 200 m dengan dana BLM 128.360.000,- Swadaya Rp 9.030.000,- belum berumur satu tahun dari serah terima sudah rusak berat sementara jalan tersebut lalu lintasnya tidak padat, jarang sekali dilalui kendaraan roda empat. 2. Dalam pelaksanaan tidak transparan karena BHP pernah meminta RAB dan LPDnya tidak pernah diberi akses. 3. Pekerjaan ini sangat tidak layak karena kualitas bangunan sangat buruk akan tetapi mengapa bisa disertifikasi oleh FT.4. Mohon lakukan audit karena terbuka kemungkinan pekerjaan yang lainnya pun bermasalah
05-09-2013: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-13-0000002869
P-13-0000002812Email31-Aug-2013
MOHON KEPADA PNPM PUSAT UNTUK MENGAUDIT PROYEK RABAT BETON DUSUN SAWAHAN DESA MENDOLO KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN,SALAH SATU YANG SAYA LAPORKAN ADALAH LELANG MATERIAL DAN BARANG DILAKUKAN HANYA FORMALITAS SAJA,SEHINGGA DI LAPANGAN PENGANGKUT MATERIAL DILAKUKAN ORANG LAIN DAN MANDOR TIDAK MENCATAT �DAN MENAKAR. KEMUDIAN LAPORAN DI BUAT HANYA FORMALITAS SAJA,TERIMA KASIH ATAS NAMA MASYARAKAT DESA MENDOLO�
08-09-2013: Terima kasih informasinya akan segera diklarifikasi dilapangan
18-09-2013: kami dari fasilitator kabupaten mengucapkan terimakasih atas pengaduan yang dilayangkan saudara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dr bentuk pengawasan dari masyarakat, kami klarifikasi telah dilakukan Audit oleh kelembagaan BKAd dan Musyawarah pertanggungjawaban sbb: tanggal 17 juli 2013 telah dilakukan audit kepada TPK oleh kelembagaan BKAD (BP UPK,FK dan unsur lainnya)dari jam 09 s/d 14.00 (lampiran BA audit kelebagaan, daftar hadir, pernyataan pemenang lelang, pernyataan suplier), pada tanggal yang sama mulai jam 16.00 s/d 18.00 dilakukan MDPJ tahap I dihadiri 42 orang masyarakat dan menyepakati Musdes LPJ diterima masyarakat dengan baik, dst (liat lampiran BA. MDPJ, daftar hadir). demikian kami sampaikan, semoga masyarakat desa mendolo dapat memanfaatkan pembangunan Rabat Beton dengan baik. terimakasih
P-13-0000002789Email29-Aug-2013
Assalamualaikum Dear PNPM,Saya ingin mengetahui informasi terkait dengan program-program yang dilakukan oleh perangkat-perangkat desa atau ketua PNPM sertaanggotanya di sebuah pedesaan. Kronologinya begini:Beberapa hari yang lalu, di desa kami tepatnya di Lhokseumawe, Provinsi Aceh terencana pembangunan jalan seluas 4 m di areapersawahan masyarakat setempat dengan anggaran 1 M lebih. Namun, program tersebut sepertinya merugikan masyarakat yang memiliki tanah sawah karena Kades beserta anggota PNPM meminta tanah yang akan dibangun jalan tersebut harus direlakan/diberikan dengan cuma-cuma tanpa ada ganti rugi pembebasan tanah. Yang ingin saya tanyakan:1. Apakah dalam program-program PNPM Nasional ada menyediakan anggaran untuk pembebasan tanah agar masyarakat tidak merasa dirugikan. 2. Saya termasuk salah seorang pemilik tanah di area yang akan dibangun jalan, dengan keraguan yang terlintas di pikiran saya... saya bertanya-tanya; apakah anggaran pembebasan disediakan oleh PNPM namun anggota PNPM di desa memberitahukan TIDAK ADA dg kata kasarnya ada unsur korupsi. Jika memang ada tentunya masyarakat tidak tertipu.. Mohon penjelasannya-- Terima kasih.Saleum Seujahtera,Salahuddin Z.http://adien-z.blogspot.com/Aceh, Indonesia
30-09-2013: Kota Lhokseumawe masuk dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan, bukan mandiri perdesaan, padaprinsipnya PNPM tidak mengenal biaya ganti rugi tanah apabila tanah masyarakat terkena kegiatan PNPM.
Data : 261 | Halaman : 18