Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-14-0000000466Email13-Apr-2014
Tolong ditindak FT meminta uang kepada TPK desa apoho kec. Enggano. Kab. Bengkulu utara prop. Bengkulu dana PNPM tahun 2013.
12-05-2014: Pengaduan ini masih dalam tahap Investigasi oleh Tim faskab
19-05-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000333 yang sedang difasilitasi oleh Faskab
P-14-0000000469Email13-Mar-2014
Daer teman-teman PNPM Perdesaan, berikut saya forwardkan pengaduan dari Plaosan Magetan, mohon ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlakuSalamPNPM Mandiri ---------- Forwarded message ----------From: Arif Joko Date: 2014-02-06 21:14 GMT+07:00Subject: PENGADUANTo: pengaduan.pnpm@gmail.comLAPOR...program pnpm di desa Ngancar, kec.Plaosan, Magetan Jatim, tidak tepat sasaran. jadi kepala desa selama 2 periode tidak membuat jera..ditambah 1 periode istrinya...semena2 mengatur proyek tersebut sesuai kehendaknya. untuk membalikkan modal dalam pemilihan kepala desa. ia mengatur sekenario proyek2 pnpm cuma untuk jalan, saluran air saja. bukan ke kebutuhan pokok masyarakat yaitu KESEHATAN DAN PENDIDIKAN????????????...DIA mementingkan CV NYA SENDIRI untuk markup bahan bangunan sipil. Saran Prasarana Kesehatan tidak dihiraukannya Polindes dan TA tidak dibangun...malah dialihkan ke proyek yang bukan prioritas yang didahulukan....apakah kediktaktoran selama 11-15 akan menyengsarakan rakyat? semoga pusat mendengar jangan hanya duduk aja....CROS CEK DILAPANGAN Terima kasih -- Sekretariat Pokja Pengendali PNPM MandiriJalan. Medan Merdeka Barat No. 3Jakarta Pusat 10110
09-05-2014: Masalah ini akan kami koordinasikan dengan Tim Faskab agar segera dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai dengan ketentuan dalam program, terima kasih untuk informasinya dan terima kasih untuk kerjasamanya
P-14-0000000454Email27-Feb-2014
Selamat pagi PNPM. Saya masyarkat kec. Kuwus, kab. Mangarai Barat, prov NTT, ingin mmeminta ketegasan dari satker PNPM Pusat terkait dg Surat Dirjen PMD perihal Larangan Berpolitik Aktif(pelaku PNPM). Poin tiga dari surat tersebut minugaskan forum MAD khusus untuk memberhentikan pelaku yg nmanya tercantum dalam DCT. Tanggal 12/02/2014 kami telah melaksanaka MAD khusus menindaklanjuti surat Dirjen tersebut. Tetapi tidk ada keputusan karena pemimpin sidang yg juga ketua BKAD mengarahkan forum seolah-olah surat Dirjen tersebut tdk berdasar sehinga tdk perlu digubris, padahal forum menginginkan lain. Kami msyarakat kec Kuwus sangat kecewa dg hal ini spy PNPM bebas dari politik, apalagi menjelang Pemilu. KAYETANUS MBOT KETUA BKAD KECAMATAN KUWUS(CALEG DPRD KAB MANGGARAI BARAT PARTAI NASDEM) , HERMANUS DANDUNG KETUA UPK KEC KUWUS(CALEG DPRD KAB MANGGARAI BARAT PARTAI PDIP NO URT 1/ DAN JUGA SEKERTARIS DPC PDIP MANGGARAI BARAT SEKARANG. MHON KETEGASANNYA JANGAN SAMPAI MASYAKAT KUWUS JADI KORBAN AKIBAT ULAH DUA ORANG PELAKU DI ATAS. MAKASIH
09-05-2014: Masalah terkait dengan pengaduan ini dan sesuai Surat Ditjen PMD masalah ini sudah diselesaikan melalui MAD Khusus tanggal 22 Maret 2014, menghasilkan keputusan pelaku PNPM-MPd a.n Kayetanus Mbot (ketua BKAD) dan Hermanus Dandung (ketua UPK)diberhentikan dan memilih ketua BKAD dan ketua UPK yang baru.
P-14-0000000453Email22-Feb-2014
Salam` Kami warga kab. lebak Banten,kami ingin melaporkan dugaan pelanggaran yg dilakukan Paskab pnpm kab.lebak, dimana mereka nyambi pd konsultan lain di kab.lebak, a.n Julhidayat dan Dewi yg menjdi tenaga konsultan Rekruitmen Program Padat Karya yg dilaksanakn Pemda Lebak.selain itu mreka memasukan FK PNPM tiap kecamatan di kab.lebak dlm program tsb. Trims Dikirim melalui BlackBerry� dari 3 � Jaringan GSM-Mu
06-05-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000225 tanggal 26 februari 2014
P-14-0000000451Email20-Feb-2014
Program PNPM mandiri di desa nambo kecamatan Lasalimu Kabupaten BUTON Bermasalah di mana dalam pelaksanaan program tersebut tidak melibatkan peran serta masyarakat masyarakat di libatkan hanya dalam musyawara desa serah terima itu pun hanya segelintir saja di mana hanya pihak BPD dan Kepala DESa. Yang di libatkan secarah penuh sedangkan masyarakat tidak jadi saya meminta untuk program PNPM mandiri di desa Nambo klau bisa di pending dulu sampai ada perbaikan team2 yang terlibat di dalamnya
09-06-2014: Pada hari ini senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas telah dilakukan klarifikasi terkait pengaduan dari warga Nambo yang menyebut bahwa MDST T.A 2013 di desa Nambo tidakvalid karena jumlah peserta musyawarah sedikit. Pada kesempatan ini kami jelaskan bahwa laporan tersebut tidak benar adanya, karena kondisi masyarakat nambo dalam setiap musyawarah desa rata rata peserta berjumlah 20 hingga 30 orang yang hadir. Pada MDST bulan Desember tahun 2013 jumlah yang hadir adalah 21 orang
P-14-0000000450Email18-Feb-2014
ASSALAMUALAIKUM Wr Wb......kami ingin mengadukan beberapa hal terkait dengan :1. PL kec. pangarengan dan PL Kec. Sampang bukan dari kecamatan tsb/berasal dari kecamatan lain dikarenakan ada family di tingkat kecamatan ( sehingga bagi kami yang ingin mendaftarkan diri utk menjadi PL tidak bisa  ) 2. UPK yang kemarin termasuk caleg masih aktif di kecamatan. terimakasih. wassalam.....
09-05-2014: Masalah ini akan kami koordinasikan dengan Tim Faskab dan supaya akan segera dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai dengan ketentuan dalam program, terima kasih untuk informasinya dan terima kasih untuk kerjasamanya
P-14-0000000449Email11-Feb-2014
assalamualaikum Wr.Wb. saya bermaksud menanyakan kapan perekrutan serta mekanisme perekrutan  Fasilitator Kecamatan ( FK) dan fasilitator desa (FD) karena dikecamatan kami sampai saat ini perekrutan ditutup-tutupi. dan yang menjadi FK an FD cenderung orang -orang yang direkomendasi oleh kepala desa yang kuat ( berkuasa) dikecamatan kami, dan orangnya itu-itu saja yang menjadi FK dan Fd. sehingga dalam sebuah program PNPM cenderung tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga akan mengakibatkan rawan penyimpangan dan Korupsi serta mar up data .  maka dari itu kami mohon untuk ditindak lanjuti ke kecamatan kami yaitu kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. sekian dari kami dan mohon balasannya : Biodata kami nama :akhmad Fauzi, S.Pdalamat    : Desa pangorayan kecamatan proppo kabupaten pamekasan Pengurus Humas :  LSM LIMPA ( Lumbung Intelektual muda Pamekasan )Hp    : 081939211000
09-05-2014: Masalah ini akan kami koordinasikan dengan Tim Faskab dan supaya segera dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai dengan ketentuan dalam program, terima kasih untuk informasinya dan terima kasih untuk kerjasamanya
P-14-0000000448Email05-Feb-2014
Pada Jumat, 31 Januari 2014 11:33, daryanto sasmito menulis: FT Curah dami  Bondowoso mafiaDengan hormat mohon klarifikasinya atas keberadaan ft curah dami saudara Undoyo Sulistyo. bahwa tiap pembuatan RPD ,TPK diwajibkan setor uang gratifikasi kepada FT. pembuatan laporan akhir ditarik biaya yang sangat tidak masuk akal oleh FT dengan alasan penggandaan. pengadaan material melalui lelang hanya akal-akalan FT dan FT bertindak sebagai makelar, itu terjadi pada pengadaan aspal PNPM tahun anggaran 2013 di desa Curah dami dengan anggaran Rp.130.719.000. Untuk pelatihan pun yaitu pelatihan tata boga di Penambangan dan desa Kupang dengan dana masing -masing Rp.31.042.500, FT bertindak sebagia Makelar penghubung dengan lembaga pelatihan dengan diel-diel tertentu. Untuk pelatihan anyaman bambu desa Sumbersuko  FT pun bertindak sebagai perantara pembelian alat  anyaman bambu dengan mark up harga  yang harganya jutaan. mohon ditindak lanjuti
09-05-2014: Masalah ini akan kami koordinasikan dengan Tim Faskab agar segera dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai dengan ketentuan dalam program, terima kasih untuk informasinya dan terima kasih untuk kerjasamanya
P-14-0000000447Email31-Jan-2014
Saya ibu Noer Lilly dr Kec. Teluknaga Kab. Tangerang. Pd tahun 2011 saya menngirim barang material ke sebelas desa di Kec. Pakuhaji. Yg mana sampai saat ini pembayarannya blm selesai. Masih menyangkut di para TPK tsb. Mohon bantuan bpk yg berwenang utk ditindak lanjuti dan memperhatikan pengaduan saya ini. Terimakasih
05-06-2014: Pengaduan tsb sudah dilakukan identifikasi, dan pengecekan ke kecamatan, desa dan ke TPK-TPK. Hasil identifikasi dan investigasi pada pertengahan tahun 2012 oleh TIM FASKAB Tgr, Berdasarkan dokumen dan administrasi di UPK dan TPK, SPPB dan Dokumen akhir pelaksanaan tahun 2011 sudah selesai 100% (sudah MDST). Namun "dibawah tangan" /Pribadi ada utang piutang antara "TPK dgn Pihak ke-3". Selanjuta dilakukan pemanggilan kpd TPK dan pihak ke tiga, utk difasilitasi melakukan 2 kali "musyawarah informal" oleh Faskab dan Fastekab. kesimpulan masing2 pribadi anatara TPK dgn Pihak ke-3 setuju untuk menyelesaikan secara kekeluargaan (ada pernyataan pihak2 terkait). Tim Faskab sdh memfasilitasi masalah pribadi TPK dgn pihak ke-3. kedua belah pihak telah sepakat dan menyetujui hasil musyawarah. dihadiri PJOK, Kepala desa dan BKAD kec. Pakuhaji.
P-14-0000000052Email16-Jan-2014
Yth. SP2M MNC Proyek Paving Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi sepanjang ~ 1km baru beberapa bulan yang lalu terselesaikan pengerjaannya dan sampai saat ini belum dilaksanakan MDST karena apa..? Masyarakat komplain " Paving baru terpasang dua bulan sudah mulai korosi/keropos/RUSAK " ( rusak 70% dari ~ 1km ) dan sampai saat ini juga belum ada penyelesaian. Kami/masyarakat menuntut untuk diganti paving baru yang mutu dan kwalitas yang lebih bagus standar K300, karena pihak SUPLAYER memberikan garansi 5 tahun yang dituangkan dalam surat perjanjian. Kami berharap dengan pengaduan ini masalahnya segera ditindak lanjuti. ( AUDIT ) Kasihan masyarakat jadi sasaran kerja rodi bongkar pasang nantinya...??? Salam SI KOMPAK
07-02-2014: Terima kasih untuk informasinya, masalah ini sedang kita lakukan investigasi
P-14-0000000046Email09-Jan-2014
FasKeu Situbondo dyah ayu ardani tolong diganti pak... kinerjannya gak ada sama sekali belum ada perubhan  malah tambah ancur...ke kecamatan cuman ngobrol saja. tidak pernah memberikan bimbingan dan koordinasi dengan pelaku jarang. cuman sppd aja yang diperlukan tidak menampakan kinerja seorang pemimpin. malah kalau menilai soal laporan keuangan masih pinteran FK . tolong pak , segera diganti. biar tambah bagus hususnya laporan keuangan. thank`s
17-01-2014: Terimakasih infonya, sebagai bahan masukan bagi kami untuk melakukan evaluasi namun tetap dengan memastikan hasil kerja dan fakta dilapangan.
P-14-0000000047Email09-Jan-2014
ingin mempertanyakan Fakeu Lamongan...? apa sudah tidak dilamongan lagi? padahal kinerja bagus , acungi jempol dengan kinerjanya. mohon maaf berbeda dengan faskeu sebelumnya  dyah ayu ardani, terutamanya soal laporan upk . terima kasih pak.
17-01-2014: Evaluasi kinerja dilakukan oleh Supervisornya di provinsi.dan evaluasi kinerja mempunyai banyak indikator. dan keputusan yang sudah dikeluarkan merupakan hasil keputusan bersama di Tim provinsi setelah melalui penilaian, pembahasan dan kesimpulan.
P-14-0000000042Email07-Jan-2014
Dengan hormat,Kami sampaikan bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) program PNPM di Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara diduga bermasalah besar. Seolah - olah ada konspirasi diantara Pengurus UPK, FT, FK, Camat dan PJOKec menutup-nutupi permasalahan yang ada.Dalam hal ini bahwa Kelompok SPP ada yang wanprestasi atas dana pinjamannya.Kelompok SPP dimaksud berada di Desa Sei Belutu.Dari konfirmasi yang dilakukan bahwa dana tagihan pihak supplier atas pekerjaaan fisik di dusun VII Desa Sei Belutu yang dilaksanakan pada tahun 2011  dilakukan pemotongan sebesar Rp 8.000.000.00 untuk membayar kewajiban kelompok SPP bermasalah oleh TPK (Aptun Ambarita) dengan permintaaan Camat (Roy pane).Hal yang sama juga terulang kembali pada tahun 2013 atas kegiatan fisik di dusun I Desa sei Belutu dari tagihan suplier Eston pardede (CV. Parsona Jaya) dilakukan juga pemotongan untuk membayar kewajiban kelompok SPP bermasalah sebesar Rp 2.500.000.00 oleh TPK (Hotman Manurung) dengan permintaan UPK (Japaner Gurning). pihak suplier keberatan atas perlakuan ini.Permasalahan yang timbul adalah :1. Mengapa kelompok SPP bermasalah menjadi tanggung jawab suplier melunasi kewajibannya kepada UPK?2. Bagaimana etika kerja dalam program PNPM MPerdesaan?3. Jika Kelompok SPP bermasalah, kenapa Pihak suplier menanggung resiko?4. Harap diproses dan ditindaklanjuti permasalahan ini, pihak suplier meminta dana pemotongan tersebut agar dikembalikan secepatnya, karena dapat berindikasi dampak nasional.Hormat kami, ECOSOC-INDONESIADivisi Audit&Investigasi
08-01-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000030
P-14-0000000003Email06-Jan-2014
Kepada Yang TerhormatPengurus PNPM Mandiri Pedesaan,saya, atas nama Juminten mewakili warga desa Kaliombo rt/rw 016/008, Kec.purwosari, kab. Bojonegro, ingin menanyakan kepada bpk/ibu pengurus PNPM mandiri Pedesaan terkait dana hibah yang telah diberikan dan wajib dikembalikan, apakah benar jika dana yang dikembalikan tersebut disertai dengan Bunga sekian persen (%) yg juga harus dibayarkan dan bunga tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan? namun sampai saat ini belum ada pembangunan apapun didesa pilangkandang, kaliombo ini tetapi sudah terdengar bahwa dana PNPM sudah diturunkan lagi. terimakasih atas perhatiannya dan kami berharap pertanyaan dan pengaduan ini mendapatkan tanggapan yang serius dari pengurus Pusat.
06-01-2014: Terima kasih informasinya, akan segera kita koordinasikan dengan Tim Fasilitator Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan penjelasan agar menjadi lebih jelas
P-14-0000000019Email01-Jan-2014
Kpd. Yth.Mendagri�World BankSatker PusatKami atas nama masyarakat kec.Cikidang Kab. Sukabumi Jawa Barat, kami sangat di rugikan dengan oknum birokrasi dan para �pelaku PNPM Mandiri salah satunya adalah UPK. dengan permasalahan sbb : 1. Kenapa Program PNPM di Kec, Cikidang di Stop dari tahun 2012 s.d sekarang ..?2. Kenapa Program PNPM di delet oleh World Bank dan Mendagri3. Kenapa para pelaku oknum UPK , tidak di tindak secara hukum, padahal kami sudah melaporkannya ke faskab, satker dan world bank, tapi tidak di tanggapi. 4. Kapan program PNPM akan di buka kembali dan apa yang harus kami lakukan.Terimakasih atas perhatian dan jawabnya, kamin sangat menunggu sikap pemerinath tentang permasalahan di kecamatan kami. kalo bisa saudara turun kelapangan tentang masalah ini.
03-02-2014: Terima Kasih atas Pengaduannya, Perlu kami jelaskan bahwa Kecamatan Cikidang dipending karena ada permasalahan yang tidak kunjung selesai terkait dugaan penyalahgunaan dana SPP oleh mantan Pengurus UPK. Terakhir tanggal 30 Januari 2014 kami Faskab dan Satker Kab. Sukabumi turun ke lokasi dan hanya bertemu dengan Bendahara UPK sdr Helim karena Sekretaris dan Ketua sedang pergi ke luar Daerah, kami sampaikan bahwa jika melalui jalur non Litigasi tidak ada progres serta masyarakat Cikidang telah sepakat (Via MAD Khusus)untuk dilakukan penanganan proses Litigasi/Hukum kami bantu apakah ke Polres Sukabumi atau langsung ke kejaksaan Negeri Cibadak (Terhadap Kedua lembaga hukum dimaksud kami telah lakukan konsultasi) Permasalahannya sekarang kembali ke Tim Khusus Penanganan Masalah atau BKAD yang baru dibentuk untuk menyusun Laporan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti (permulaan) Perbuatan Melawan Hukum mantan pengurus UPK agar memudahkan dalam penyelidikannya. Jika pelaporan telah disampaikan kepada Kepolisian atau Kejaksaan selanjutnya masyarakat memonitor progres penanganan hukumnya, hasilnya laporkan kepada Satker atau Tim Faskab, jika progesnya significan sebagaimana ketentuan Panduan Penetapan Lokasi Bermasalah dan Potensi Bermasalah maka akan menjadi pertimbangan pencabutan Kecamatan Bermasalah sekaligus sanksinya, Terima-kasih.
Data : 306 | Halaman : 21