Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-14-0000001142Email20-Oct-2014
Kepada. YTH, CHS Admin.Bersama dengan ini kami lampirkan file berisi pengaduan yang sudah/telah ditanggapi maupun yang belum ditanggapi oleh Saudara.(i). Kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya.Mohon konfirmasinya terkait tanggapan pengaduan selanjutnya, antara lain :1. PENYIMPANGAN PEMBANGUNAN MCK (13 Oktober 2014) 2. UPM PNPM Se-INDONESIA (24 September 2014)3. KORUPSI UPK (24 September 2014)Hormat kami,TA UPM Ditjen PMD
20-10-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000001054
P-14-0000001069Email13-Oct-2014
salam perberdayaan. Saya Soerijanto,SE, peserta seleksi aktif FPPU jatim urutan/ranking 19 (test ke-1=56, test ke-2=54, hasil akhir=55) dan mengikuti FGD dan wawancara pada Rabu, 1 Okt 2014 di mulai jam 09.00 s/d 18.00. Saya merasa mampu menjalani FGD dan wawancara. saya dinyatakan tidak lulus pada pengumuman hari ini, senin 14 Okt 2014. yang aneh buat saya, pengumuman itu tidak mencantumkan nilai komputer, FGD dan wawancara seperti propinsi jateng, DIY dan Jabar tau lainnya. Mohon penjelasan agar transparan dan akuntable Berani jujur hebat, terima kasih
13-10-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000001052
P-14-0000001052Email10-Oct-2014
Salam Sejahtera,Bersama dengan ini kami lampirkan beberapa pengaduan yang diterima dari LAPOR! UKP4 melalui www.sapa.kemendagri.go.id, yang hingga saat ini belum ada tanggapan dan atau jawabannya. Mohon tanggapan dan jawaban atas beberapa pengaduan tersebut, atas kerjasama dan kepeduliannya kami ucapkan terima kasih.Hormat kami,Okta WGSekretariat UPM Ditjen PMD
17-10-2014: Pada hari Kamis tanggal,9 Oktober 2014 telah dilakukan pemeriksaan bersama terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan MCK yang terletak di RT 2/RW 9 Dusun Pucanganom, Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Pemeriksaan dilakukan oleh Fastekab, FT dan BKAD dan didampingi oleh Kades Pucangsimo, Kasun Pucanganom dan Ketua RW 9. Hasil pemeriksaan disampaikan sebagai beikut : 1. MCK dimaksud dibangun dengan dana PNPM-MPd Tahun Anggaran 2010, telah dilakukan musyawarah desa serah terima (mdst) pada tahun yang sama dan sudah dibentuk Tim Pemelihara/Pelestarian 2. Kondisi MCK : - Sumber air : sumur gali dilengkapi timba, dengan kondisi baik dan berfungsi - Kamar mandi dan wc 2 buah dengan kondisi baik dan keduanya bisa difungsikan. Dari kondisi yang ada sebenarnya kedua kamar mandi wc dapat difungsikan, namun dari tanda-tanda bangunan yang terlihat kamar mandi wc yang difungsikan hanya satu. Kerusakan kecil berupa penutupan lubang air yang menuju ke lubang kamar mandi pertama. - Halaman dan atap bangunan banyak sampah daun bambu kering yang berserakan dan tidak dibersihkan (foto –foto terlampir) - Kesimpulan : kamar mandi wc belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal begitu juga pemeliharaan belum berjalan sesuai yang direncanakan pada saat mdst. 3. Terhadap kondisi tersebut telah disampaiakan kepada Kades dan Kasun untuk melakukan musyawarah yang melibatkan masyarakat pemanfaat, agar MCK yang telah dibangun PNPM-MPd betul-betul dimanfaatkan dan dipelihara pelestarianya oleh masyarakat penerima manfaat.. Demikian laporan kami buat, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih Tim Faskab. Jombang
P-14-0000001055Email10-Oct-2014
Salam Sejahtera,Bersama dengan ini kami lampirkan beberapa pengaduan yang diterima dari LAPOR! UKP4 melalui www.sapa.kemendagri.go.id, yang hingga saat ini belum ada tanggapan dan atau jawabannya. Mohon tanggapan dan jawaban atas beberapa pengaduan tersebut, atas kerjasama dan kepeduliannya kami ucapkan terima kasih.Hormat kami,Okta WGSekretariat UPM Ditjen PMD
13-10-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000885
P-14-0000001086Email09-Oct-2014
Terimakasih atas tindak lanjut yang dilakukan pihak PNPM. tapi akan lebih baik kalau beliu menjabat di UPK saja atau sebagai kepala madrasah saja. karena sekolah juga sudah berdiri semenjak 2009 dan sudah diberi dana BOS oleh pemerintah dan semua tenaga pendidik juga sudah ada HR atau bukan perjuangan sudah lama, dimaksudkan agar UPK atau sekolah yang beliu pilih lebih baik karena sudah fokus.Bisa pihak PNPM bayangkan sekolah tanpa kepala, siapa yang memantau guru atau sekolah itu.. kabar yayan sekolah pengen menurunkan beliu juga beliu tidak mau. berarti alangkah lebih baik kalau beliu mengurusi sekolah saja, selain beliu masuk daftar panggilan PLPG sertifikasi guru sekaligus menjadi salah satu pembina yayasan. jadi disekolah beliu lebih tepat. terimakasih Pada Rabu, 8 Oktober 2014 11:09, CHS Admin menulis: Kepada Yth,Pengaduan anda dengan nomor P-14-0000000976 sudah selesai ditanggapi. Anda dapat mengunjungi website pnpm-perdesaan.or.id untuk melihat tanggapan lebih detail atas pengaduan anda.CHS-PNPM MPd.
14-10-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000976
P-14-0000001057Email06-Oct-2014
Selamat siang, kami mohon diadakan pengecekan program TPT /tembok pembatas tanah dari dana PNPM DI di desa Munggugianti Kec. Benjeng Kab. Gresik, proyek ini sarat kecurangan yang dilakukan TPK yang diketuai Sdr. SUGIANTO, mulai dari RAB yang tidak dipasang di papan pengumuman sehingga warga tidak bisa memantau berapa besaran dana yang turun serta rincian penggunaak dana yang diajukan ke PNPM, tidak ada kotak ukur adonan pasir, kedalaman pondasi yang asal-asalan, dan penyelewengan semen maupun matrial pasir, pengiriman matrial batu belah juga sembunyi-sembunyi karena dikirim waktu maghrib atau malam hari. Kami mohon tindak lanjut dari bapak/ ibu dari pusat yang kami hormati. Jangan sampai program PNPM yang kita banggakan ini disalahgunakan oleh para oknum yang ingin meraup keuntungan besar dari program PNPM didesa kami ini.Kami mohon pending dulu dana selanjutnya sebelum ada penyelewengan yang lebih besar lagi, karena masa jabatan kepala desa kami akan habis pada tgl 10 oktober 2014. KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN BAPAK / IBU SEKALIAN di kantor pusat.Pada 1 Oktober 2014 13.24, wong ndeso menulis:Selamat siang, kami mohon diadakan pengecekan program TPT /tembok pembatas tanah dari dana PNPM DI di desa Munggugianti Kec. Benjeng Kab. Gresik, proyek ini sarat kecurangan yang dilakukan TPK yang diketuai Sdr. SUGIANTO, mulai dari RAB yang tidak dipasang di papan pengumuman sehingga warga tidak bisa memantau berapa besaran dana yang turun serta rincian penggunaak dana yang diajukan ke PNPM, tidak ada kotak ukur adonan pasir, kedalaman pondasi yang asal-asalan, dan penyelewengan semen maupun matrial pasir, pengiriman matrial batu belah juga sembunyi-sembunyi karena dikirim waktu maghrib atau malam hari. Kami mohon tindak lanjut dari bapak/ ibu dari pusat yang kami hormati. Jangan sampai program PNPM yang kita banggakan ini disalahgunakan oleh para oknum yang ingin meraup keuntungan besar dari program PNPM didesa kami ini.Kami mohon pending dulu dana selanjutnya sebelum ada penyelewengan yang lebih besar lagi, karena masa jabatan kepala desa kami akan habis pada tgl 10 oktober 2014. KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN BAPAK / IBU SEKALIAN di kantor pusat.
13-10-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000001034
P-14-0000001094Email03-Oct-2014
Kami pernah melaporkan tentang ketua UPK balapulang yang merangkap jabatan di instasi pendidikan, bagaimana kelanjutannya?
14-10-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000976
P-14-0000001061Email01-Oct-2014
Selamat siang, kami mohon diadakan pengecekan program TPT /tembok pembatas tanah dari dana PNPM DI di desa Munggugianti Kec. Benjeng Kab. Gresik, proyek ini sarat kecurangan yang dilakukan TPK yang diketuai Sdr. SUGIANTO, mulai dari RAB yang tidak dipasang di papan pengumuman sehingga warga tidak bisa memantau berapa besaran dana yang turun serta rincian penggunaak dana yang diajukan ke PNPM, tidak ada kotak ukur adonan pasir, kedalaman pondasi yang asal-asalan, dan penyelewengan semen maupun matrial pasir, pengiriman matrial batu belah juga sembunyi-sembunyi karena dikirim waktu maghrib atau malam hari. Kami mohon tindak lanjut dari bapak/ ibu dari pusat yang kami hormati. Jangan sampai program PNPM yang kita banggakan ini disalahgunakan oleh para oknum yang ingin meraup keuntungan besar dari program PNPM didesa kami ini.Kami mohon pending dulu dana selanjutnya sebelum ada penyelewengan yang lebih besar lagi, karena masa jabatan kepala desa kami akan habis pada tgl 10 oktober 2014. KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN BAPAK / IBU SEKALIAN di kantor pusat.
13-10-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000001057
P-14-0000001062Email30-Sep-2014
Yth,Bapak selaku pemegang kebijakan dalam pengelolaan dana PNPM Pedesaan, saya atas nama masyarakat yang ketempatan dengan Program PNPM yaitu dusun GEGEK LIQOK DESA PERIAN KECAMATAN MONTONG GADING KABUPATEN LOMBOK TIMUR NTB, melaporkan beberapa hal:1. pada waktu sosialisasi pada tingkat desa jalan yang panjangnya 1.300 meter akan di rabat, akan tetapi setelah pelaksanaannya jalan yang di rabat tidak sesuai dengan perencanaan awal.2. TPK tidak pernah memberikan impormasi yang jelas kepada masyarakat tentang penyebab sehingga pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan perencanaan awal.3. kami masyarakat yang ketempatan tetap mengawasi dan mengingatkan kepada TPK agar dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, akan tetapi tidak ada respon4. melalui kesempatan ini saya sangat mengharapkan ada tindakan dari bapak-bapak untuk lebih menekan kepada FK, PjOK dan TPK agar pekerjaan dikerjakan sesuai perencanaan awal5.karena hari ini selasa 30 September akan diadakan MDST dan kami akan menolak MDST tersebutatas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih
13-10-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000591
P-14-0000000977Email25-Sep-2014
---------- Forwarded message ----------From: "Erwin Karisna putra" Date: Sep 25, 2014 11:15 AMSubject: Mohon tindak lanjutTo: Cc: Entahlah apa yg ada dalam tim penanganan aduan masyarakat tentang PNPM-MP,bagaimana tidak ada banyak laporan tentang pelaksanaan kegiatan SPP di kecamatan Lenangguar yg dari tahun 2009 sampai sekarang banyak kelompok yg belum mengembalikan pinjaman bergulirnya. Peran pemerintah desa dan pelaku PNPM-MP di berbagai tingkatan bisa dikatakan tidak ada upaya serius dalam mengatasi persoalan ini. Padahal dana SPP itu harusnya dapat digulirkan kepada anggota masyarakat lainnya sebagai upaya serius pemerintah mengatasi kemiskinan. Tapi mungkin karena PNPM -MP sudah diujung masanya hingga tak ada lagi kepedulian. Banyak masyarakat lain yg karena ada banyak tunggakan kelompok sebelumnya tidak dapat lagi mengakses dana. Mohon bila masih ada kepedulian tentang program ini agar Tim Pusat bisa datang langsung ke kecamatan Lenangguar agar semua persoalan menjadi jelas,bukan hanya menerima laporan tertulis melalui proses birokrasi yg saling melindungi. Sangat disayangkan banyak uang negara yg mengendap dimasyarakat dan tidak ada upaya serius dari pihak terkait dalam mengatasi persoalan ini. Terima kasih.
30-09-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000626
P-14-0000000954Email18-Sep-2014
---------- Forwarded message ---------- From: LSM LIMDA Date: Thu, 18 Sep 2014 16:12:07 +0700 Subject: Fwd: PERMINTAAN AUDIT INTERNAL PROYEK PNMP MP DESA WASAMPELA Kecamatan Wabula Kab. Buton Propinsi Sulawesi Tenggara Indonesia To: Gsoraya@worldbank.org PERMINTAAN AUDIT INTERNAL PROYEK PNMP MP DESA WASAMPELA Kepada Yang Kami Hormati Konsultan Manajemen PNPM MP Propinsi SULTRA Di- Kendari Sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan proyek jalan Rabat Beton sepanjang 775 m dengan total biaya alokasi Rp. 221.715.000,- di PNPM Desa Wasampela Kec. Wabula Kab. Buton Sulawesi Tenggara tahun 2014 yang menyebabkan tidak selesainya pekerjaan sampai batas waktunya, penggelapan Honor HOK Pekerja Proyek Penimbunan Thalud Pantai tahun anggaran 2013 (Pembayaran Upah HOK tidak sesuai dengan RAB) dan pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan. Diduga penyimpangan kegiatan proyek PNPM MP Desa Wasampela terjadi sangat sistematis dan melibatkan komponen-komponen dalam PNPM mulai dari FT, FK, PjoK, UPK, TPK hingga berujung pada Kepala Desa Wasampela sehingga menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat padahal dalam pelaksanaan kegiatan PNPM ini, masyarakat merupakan pemilik kegiatan serta mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam peleksanaan kegiatan terutama bagi masyarakat miskin dan anggota RTM. Diduga FK dan FT melanggar kode etik, karena bersama-sama Kepala Desa Wasampela dan TPK dalam mempengaruhi jenis kegiatan, lokasi dan spesifikasi kegiatan PNPM mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan. Selain itu juga mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan bahkan dengan sengaja atau tidak sengaja membiarkan, tidak melaporkan atau menutupi proses penyimpangan yang terjadi. Ini merupakan penyimpangan yang sangat fatal karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip PNPM. Untuk itu, kami yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Masyarakat meminta kepada Konsultan Manajemen PNPM MP Propinsi Sultra untuk menurunkan Tim Evaluasi dan Monitoring guna melakukan audit internal secara faktual maupun secara administrasi terkait hal-hal berikut. 1. Melakukan evaluasi pemanfaatan proyek PNPM MP di Desa Wasampela Kec. Wabula kab. Buton Propinsi Sultra mulai dari tahun 2007 hingga 2014. 2. Melakukan evaluasi pengelolaan dan penggunaan dana bergulir PNPM MP Desa wasampela 3. Melakukan evaluasi kinerja FK, FT, dan PjoK terkait kasus PNPM MP Desa wasampela bahkan menjatuhkan sanksi pemecatan sesuai dengan ketentuan internal PNPM. 4. Melaporkan hasil audit internal PNPM MP terkait dengan pemanfaatan proyek fisik maupun dana bergulirnya secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat Desa Wasampela. Demikian permintaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
18-09-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000870
P-14-0000000861Email16-Aug-2014
Saya sek.BP-UPK kec.Barus Utara,kab.Tapanuli Tengah,SUMUT. "Tolong jlaskan dan apa alasannya adanya pemotongan anggaran program mulai T.A. 2014 pemotongan sampai 11.8%" agar kami bisa memberikan pemaparan pd masyarakat.
21-08-2014: Pemotongan anggaran program bukan mulai T.A. 2014 , tetapi hanya untuk T.A 2014, pemotongan Anggaran BLM T.A 2014 sebesar 11.8% sudah disampaikan dan sudah disepakati revisi pada pelaksanaan MAD Khusus tanggal 13 Agustus 2014, terimakasih
01-09-2014: Terima kasih kepada Tim Faskab atas tanggapannya
P-14-0000000838Email13-Aug-2014
di daerah desa patianrowo kecamatan patianrowo kabupaten nganjuk ada penyimpangan penggunaan pnpm oleh panitia desa atas nama ibu tinuk karena mengunakan  jabatannya sehingga yg mendapatkannya hanya keluarga dekatnya saja bahkab ibu saya udah mengusulkan jg belum di ACC tolong ditindak lanjuti..kassihan pnpm untuk orang miskin bukan kerabat tentunya yg mendapat benerx2 orang miskin,  saya joko hariaji,S.Pd., Gr no hp 081222570741 warga patianrowo
25-08-2014: Telah dilakukan klarifikasi dengan pengadu pada tanggal 14 Agustus 2014, hasilnya : 1. Terjadi kesalahpahaman dan telah diklarifikasi dengan cara kekeluargaan dan telah diselesaikan 2. Kedua belah pihak telah sepaham, sepakat dan tidak ada permasalahan lagi, surat klarifikasi terlampir
P-14-0000000839Email13-Aug-2014
di daerah desa patianrowo kecamatan patianrowo kabupaten nganjuk ada penyimpangan penggunaan pnpm oleh panitia desa atas nama ibu tinuk karena mengunakan  jabatannya sehingga yg mendapatkannya hanya keluarga dekatnya saja bahkab ibu saya udah mengusulkan jg belum di ACC tolong ditindak lanjuti..kassihan pnpm untuk orang miskin bukan kerabat tentunya yg mendapat benerx2 orang miskin,  saya joko hariaji,S.Pd., Gr no hp 081222570741 warga patianrowo
25-08-2014: Telah dilakukan klarifikasi dengan pengadu pada tanggal 14 Agustus 2014, hasilnya : 1. Terjadi kesalahpahaman dan telah diklarifikasi dengan cara kekeluargaan dan telah diselesaikan 2. Kedua belah pihak telah sepaham, sepakat dan tidak ada permasalahan lagi, surat klarifikasi terlampir
P-14-0000000837Email21-Jul-2014
Dengan ini kami selaku TPK Desa Pohgading Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur Propinsi NTB, ingin mangadukan tindakan yang sangat tidak prosedural terhadap program Percepatan yakni perkerasan jalan di Desa Pohgading � Pohgading timur Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur Propinsi NTB yang dilakukan oleh TPK Kecamatan dan beberapa Oknum BPD dan LKMD dan UPK yang terlibat dalam program di maksud , Adapun tindakan tersebut berupa : 1. Adanya kerja sama Suplier dan team lelang yg di jabat oleh Oknum PNS + BPD desa 2. Borong Dol Proyek 3. SPK dan Desain gambar belum ada tppekerjaan sudah di mulai 4. Agenda harian kerja di kerjakan oleh orang lain (bukan dr TPK desa yang bukan POKJA) 5. Dan banyak lagi kejanggalan yang tidak sesuai dengan prosedur Demi menyelamatkan program pemerintah (MP3KI) yang sangat diharapkan keberadaannya oleh masyarakat banyak, mohon segera di tindak lanjuti. Terima kasih Pelapor Ketua TPK Desa Pohgading PAHRUDIN Catatan : Kami mohon Pengaduan ini di rahasiakan karena TPK Desa Pohgading 1. Ketua Pahrudin TELP : 081917744900 2. Sekretaris Teguh SN TELP : 081918205050 3. Bendahara Najihah H TELP :
12-08-2014: Kami mengucapkan terimakasih atas informasi yang telah bapak sampaikan, setelah mendapat informasi pengaduan ini maka tim faskab langsung mengkonfirmasi dengan pelaku-pelaku ditingkat Kecamatan yaitu Fasilitator Tehnik dan TPK MP3KI dari informasi yang kami dapatkan akan kami cros check dan segera akan kami tindak lanjuti adapaun beberapa informasi yang bapak sampaikan maka kami juga akan memberikan konfirmasi sebagai Berikut : 1. Untuk membuktikan adanya kerjasama antara suplier dan Oknum BPD , UPK dengan tim lelang yang merugikan masyarakat akan kami segera cros chek.2.Untuk membuktikan adanya Borong Dol juga kami butuh bukti-bukti otentik. dan kami sangat berterimakasih jika bapak bisa memberikan kami bukti tentang praktek borong dol itu.3. untuk SPK ., disain dan RAB bapak bisa minta di TPK dan Fasilitator tehnik karena tidak mungkin pekerjaaan di mulai tanpa adanya gambar disain,adapun beberapa perubahan disain itu juga telah dilakukan validasi dan persetujuan masyarakat dan fasilitator tehnik kabupaten.bapak bisa pertanyakan itu di Fasilitator tehnik dan TPK.4.Untuk pekerjaan dilokasi kegiatan terutama untuk kegiatan yang membutuhkan tenaga ahli memang di datangkan dari luar terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti pengaspalan jalan ini. tetapi sedapat mungkin semua pekerjaan melibatkan masyarakat.hal-hal lain yang bapak rasa belum bisa kami klarifikasi maka kami mohon bapak bisa menghubungi tim fasilitator kabupaten.sekalilagi terima kasih atas informasinya dan kami sangat menghargai jika kami juga bisa diberikan bukti atas kejanggalan yang dilakukan oleh oknum dan kamiakan segera menindaklanjuti dan memfasilitasi pemberian sanksi jika itu terbukti. Trimakasih
09-09-2014: Berdasarkan pengaduan dari TPK Desa pohgading kec. pringgabaya kabupaten lombok timur no.P-14-0000000837. maka setelah kami melakukan croschec ke lapangan dan validasi data maka kami bisa memberikan tanggapan sebagai berikut : 1. Tentang indikasi Borongdol tidak terbukti karena pekerja berasal dari luar desa kenyataan dilapangan pekerja terdiri dari pekerja terlatih dan pekerja biasa.Untuk pekarja terlatih diambil dari luar karena tingkat kesulitan pekerjaan aspal belum mampu dilakukan oleh pekerja dari dalam desa untuk itu diambil pekerja dari luar desa yang sudah berpengalaman.sedangkan untuk pekerjaan penghamparan LPA dan Batu 1/2 dilakukan oleh pekerja dari dalam desa yang tidak membutuhkan ketarmpilan khusus.2.Pekerjaan dilapangan telah mencapai progres 50%. sedangkan uang yang disalurkan baru 10%.dan mekanisme pengadaan barang dan jasa telah dilakukan sesuai prosedur.dibuktikan oleh adminitrasi yang memadai.Dengan demikian kami menyimpulkan bahwa pekerjaan pengaspalan di Desa Pohgading melalui MP3KI telah sesuai prinsip dan prosedur.dan permasalahan telah selesai.
Data : 324 | Halaman : 22