Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-14-0000000052Email16-Jan-2014
Yth. SP2M MNC Proyek Paving Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi sepanjang ~ 1km baru beberapa bulan yang lalu terselesaikan pengerjaannya dan sampai saat ini belum dilaksanakan MDST karena apa..? Masyarakat komplain " Paving baru terpasang dua bulan sudah mulai korosi/keropos/RUSAK " ( rusak 70% dari ~ 1km ) dan sampai saat ini juga belum ada penyelesaian. Kami/masyarakat menuntut untuk diganti paving baru yang mutu dan kwalitas yang lebih bagus standar K300, karena pihak SUPLAYER memberikan garansi 5 tahun yang dituangkan dalam surat perjanjian. Kami berharap dengan pengaduan ini masalahnya segera ditindak lanjuti. ( AUDIT ) Kasihan masyarakat jadi sasaran kerja rodi bongkar pasang nantinya...??? Salam SI KOMPAK
07-02-2014: Terima kasih untuk informasinya, masalah ini sedang kita lakukan investigasi
P-14-0000000046Email09-Jan-2014
FasKeu Situbondo dyah ayu ardani tolong diganti pak... kinerjannya gak ada sama sekali belum ada perubhan  malah tambah ancur...ke kecamatan cuman ngobrol saja. tidak pernah memberikan bimbingan dan koordinasi dengan pelaku jarang. cuman sppd aja yang diperlukan tidak menampakan kinerja seorang pemimpin. malah kalau menilai soal laporan keuangan masih pinteran FK . tolong pak , segera diganti. biar tambah bagus hususnya laporan keuangan. thank`s
17-01-2014: Terimakasih infonya, sebagai bahan masukan bagi kami untuk melakukan evaluasi namun tetap dengan memastikan hasil kerja dan fakta dilapangan.
P-14-0000000047Email09-Jan-2014
ingin mempertanyakan Fakeu Lamongan...? apa sudah tidak dilamongan lagi? padahal kinerja bagus , acungi jempol dengan kinerjanya. mohon maaf berbeda dengan faskeu sebelumnya  dyah ayu ardani, terutamanya soal laporan upk . terima kasih pak.
17-01-2014: Evaluasi kinerja dilakukan oleh Supervisornya di provinsi.dan evaluasi kinerja mempunyai banyak indikator. dan keputusan yang sudah dikeluarkan merupakan hasil keputusan bersama di Tim provinsi setelah melalui penilaian, pembahasan dan kesimpulan.
P-14-0000000042Email07-Jan-2014
Dengan hormat,Kami sampaikan bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) program PNPM di Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara diduga bermasalah besar. Seolah - olah ada konspirasi diantara Pengurus UPK, FT, FK, Camat dan PJOKec menutup-nutupi permasalahan yang ada.Dalam hal ini bahwa Kelompok SPP ada yang wanprestasi atas dana pinjamannya.Kelompok SPP dimaksud berada di Desa Sei Belutu.Dari konfirmasi yang dilakukan bahwa dana tagihan pihak supplier atas pekerjaaan fisik di dusun VII Desa Sei Belutu yang dilaksanakan pada tahun 2011  dilakukan pemotongan sebesar Rp 8.000.000.00 untuk membayar kewajiban kelompok SPP bermasalah oleh TPK (Aptun Ambarita) dengan permintaaan Camat (Roy pane).Hal yang sama juga terulang kembali pada tahun 2013 atas kegiatan fisik di dusun I Desa sei Belutu dari tagihan suplier Eston pardede (CV. Parsona Jaya) dilakukan juga pemotongan untuk membayar kewajiban kelompok SPP bermasalah sebesar Rp 2.500.000.00 oleh TPK (Hotman Manurung) dengan permintaan UPK (Japaner Gurning). pihak suplier keberatan atas perlakuan ini.Permasalahan yang timbul adalah :1. Mengapa kelompok SPP bermasalah menjadi tanggung jawab suplier melunasi kewajibannya kepada UPK?2. Bagaimana etika kerja dalam program PNPM MPerdesaan?3. Jika Kelompok SPP bermasalah, kenapa Pihak suplier menanggung resiko?4. Harap diproses dan ditindaklanjuti permasalahan ini, pihak suplier meminta dana pemotongan tersebut agar dikembalikan secepatnya, karena dapat berindikasi dampak nasional.Hormat kami, ECOSOC-INDONESIADivisi Audit&Investigasi
08-01-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000030
P-14-0000000003Email06-Jan-2014
Kepada Yang TerhormatPengurus PNPM Mandiri Pedesaan,saya, atas nama Juminten mewakili warga desa Kaliombo rt/rw 016/008, Kec.purwosari, kab. Bojonegro, ingin menanyakan kepada bpk/ibu pengurus PNPM mandiri Pedesaan terkait dana hibah yang telah diberikan dan wajib dikembalikan, apakah benar jika dana yang dikembalikan tersebut disertai dengan Bunga sekian persen (%) yg juga harus dibayarkan dan bunga tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan? namun sampai saat ini belum ada pembangunan apapun didesa pilangkandang, kaliombo ini tetapi sudah terdengar bahwa dana PNPM sudah diturunkan lagi. terimakasih atas perhatiannya dan kami berharap pertanyaan dan pengaduan ini mendapatkan tanggapan yang serius dari pengurus Pusat.
06-01-2014: Terima kasih informasinya, akan segera kita koordinasikan dengan Tim Fasilitator Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan penjelasan agar menjadi lebih jelas
P-14-0000000019Email01-Jan-2014
Kpd. Yth.Mendagri�World BankSatker PusatKami atas nama masyarakat kec.Cikidang Kab. Sukabumi Jawa Barat, kami sangat di rugikan dengan oknum birokrasi dan para �pelaku PNPM Mandiri salah satunya adalah UPK. dengan permasalahan sbb : 1. Kenapa Program PNPM di Kec, Cikidang di Stop dari tahun 2012 s.d sekarang ..?2. Kenapa Program PNPM di delet oleh World Bank dan Mendagri3. Kenapa para pelaku oknum UPK , tidak di tindak secara hukum, padahal kami sudah melaporkannya ke faskab, satker dan world bank, tapi tidak di tanggapi. 4. Kapan program PNPM akan di buka kembali dan apa yang harus kami lakukan.Terimakasih atas perhatian dan jawabnya, kamin sangat menunggu sikap pemerinath tentang permasalahan di kecamatan kami. kalo bisa saudara turun kelapangan tentang masalah ini.
03-02-2014: Terima Kasih atas Pengaduannya, Perlu kami jelaskan bahwa Kecamatan Cikidang dipending karena ada permasalahan yang tidak kunjung selesai terkait dugaan penyalahgunaan dana SPP oleh mantan Pengurus UPK. Terakhir tanggal 30 Januari 2014 kami Faskab dan Satker Kab. Sukabumi turun ke lokasi dan hanya bertemu dengan Bendahara UPK sdr Helim karena Sekretaris dan Ketua sedang pergi ke luar Daerah, kami sampaikan bahwa jika melalui jalur non Litigasi tidak ada progres serta masyarakat Cikidang telah sepakat (Via MAD Khusus)untuk dilakukan penanganan proses Litigasi/Hukum kami bantu apakah ke Polres Sukabumi atau langsung ke kejaksaan Negeri Cibadak (Terhadap Kedua lembaga hukum dimaksud kami telah lakukan konsultasi) Permasalahannya sekarang kembali ke Tim Khusus Penanganan Masalah atau BKAD yang baru dibentuk untuk menyusun Laporan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti (permulaan) Perbuatan Melawan Hukum mantan pengurus UPK agar memudahkan dalam penyelidikannya. Jika pelaporan telah disampaikan kepada Kepolisian atau Kejaksaan selanjutnya masyarakat memonitor progres penanganan hukumnya, hasilnya laporkan kepada Satker atau Tim Faskab, jika progesnya significan sebagaimana ketentuan Panduan Penetapan Lokasi Bermasalah dan Potensi Bermasalah maka akan menjadi pertimbangan pencabutan Kecamatan Bermasalah sekaligus sanksinya, Terima-kasih.
P-14-0000000011Email31-Dec-2013
Yth.Bapak/Ibu di Tempat Sehubungan dengan telah dilaksanakannya perangkingan di kecamatan betara kabupaten tanjung jabung barat provinsi jambi Kami atas nama TPK Desa Muntialo menanyakan tentang guna dan fungsi TIM 6 Desa di bentuk?.... Dulu salah satu TIM 6 kami tidak hadir Desa kami tidak dapat apa2 karena alasan TIM 6 kurang satu orang tapi,tadi ada beberapa desa TIM 6 nya kurang/malah ada cuma tiga orang yg hadir tapi malah dapat Rangking.sebagai Desa pemekaran, Bapak/Ibu pasti tau segala sarana dan prasarana infrastruktur yg belum ada.... Demikianlah ini kami sampaikan,atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Muntialo,31 Desember 2013 TPK Desa Muntialo TTD ACHMAD NURDIN
08-01-2014: sudah diklarifikasi ke pengurus UPK dan FK/FT di Kecamatan Betara, bahwa desa Muntialo itu di ikutkan di Perengkingan pada MAD Prioritas Usulan pada tanggal 31 Desember 2013, hanya saja perwakilan dari desa muntialo belum mampu menyakinkan desa-desa yang lain dalam rangka mendukung desa muntialo dalam perengkingan.
08-01-2014: tidak benar desa muntialo itu tidak ikut perengkingan, desa tersebut ikut dalam perengkingan, tapi usulan desa mereka mendapat rengking 6. Kemungkinan besar tidak dapat terdanai, karna bantuan langsungnya cuma 1 Milyar.
P-13-0000003582Email22-Dec-2013
Nama : Engkus Nadi, SETempat Tinggal : Kp. Puloturi Rt. 01/06 Desa Sukahurip Sukatani. Bekasi. jawa barat,  Bersama ini saya ingin melaporkan bahwa warga di kp puloturi membutuhkan air bersih dan mck, bagaimana cara untuk mengajukan kepada PNPM perdesaan jika harus menggunakan poroposal harus seperti apa bentuk propsalnya,dan di kirim kemana? demikian mohon di maklum
25-12-2013: kami sarankan untuk menemui TPK atau KPMD di Desa Sukahurip untuk informasi lebih jelas, atau bisa juga datang ke kantor UPK Kecamatan Sukatani disana anda bisa berkonsultasi dan menanyakan bagaimana mekanisme dan proses agar mendapatkan bantuan dari PNPM.... terima kasih
P-13-0000003538Email18-Dec-2013
Selamat malam, Saya Santi dari Bojonegoro JATim , mohon info dan penjelasan mengenai pemotongan gaji untuk gaji bulan Desember 2013!!! Tim faskab ditanya jawabanya cuman disuruh menyerahkan printout buku rekening gaji saja. Tidak ada penjelasan secara rinci.. Apa ada hubunganya dengan pelaksanan pelatihan fasilitator bulan nopember kemarin??? Padahal pelaksanaan tahapan kegiatan ini sangat padat dilokasi kecamatan sy yg selalu banjir. Terimakasih, sy tunggu jawabanya. Powered by Telkomsel BlackBerry�
03-01-2014: Sesuai SPK, jml honorarium yg diterima total sejml Rp 4.210.000, yg terdiri dari Honorarium Rp 2.460.000, tunjangan perumahan Rp 150.000, Komunikasi Rp 150.000, Asuransi Rp 50.000, operasional kantor Rp 250.000, perjalanan dinas Rp 400.000 (2 x rakorkab), dan transportasi Rp 750.000, Namun di bulan Desember besaran gaji yang diterima sebesar Rp 3.680.000 terperinci sbb : honorarium Rp 2.460.000, tunjangan perumahan Rp 150.000, komunikasi Rp 150.000, asuransi Rp 50.000, operasional kantor Rp 250.000, Perjalanan dinas Rp 200.000 (karena hanya melakukan DL/Rakorkab satu kali), transportasi Rp 420.000 (karena pada tanggal 18 s/d 19 Nop 13, mengikuti pelatihan pra tugas tahap 2 sehingga pada saat mengikuti pelatihan selama 11 hari tidak ada di Kecamatan Tugas/tidak tinggal dilokasi, maka ada pemotongan untuk item tunjangan transport dengan perhitungan 14/25 X Rp 750.000 = Rp 420.000)terima kasih.
P-13-0000003367Email21-Nov-2013
KM WARGA DS BAMPALOLA KEC ALOR BARAT LAUT PROP NTT TAGI JANJI PROGRAM U/ SELESAIKAN KASUS PENGADAAN MESIN LISTRIK YG BERMASALAH O/ MANTAN FT FANCE KIA TAHUN`09. KAMI SANGAT DIRUGIKAN O/ PENIPUAN INI, MESIN LISTRIK HANCUR (BEKAS DENGAN HARGA MAHAL), KM TDK BS PAKAI LISTRIK, FANCE KIA UNTUNG BESAR, DIA DAPAT FEE DR SUPPLIER. MANA BUKTI KESERIUSAN PROGRAM TUNTASKAN MASALAH INI????? KM SD BERIKAN DATA LENGKAP & SEMUAX JELAS TP TDK ADA TINDAKAN TEGAS. JANGAN2 ADA PERMAINAN LAGI DENGAN ORG KABUPATEN & PROPINSI YANG SENGAJA MELINDUNGI FANCE KIA. SEMASA TUGASX FANCE KIA LAKUKAN SEKONGKOL DG SUPPLAYER ANDALANX DISEMUA DS DG PERMAINAN YG SAMA, MANUSIA LICIK. USUST TUNTAS KASUS INI. BANYAK FT ORG ALOR YG SUDH DIBERHENTIKAN, KATANYA MELANGGAR ATURAN .... TETAPI ORANG LAIN DILUAR ALOR DIBIARKAN MERUSAK. MEMALUKAN PROGRAM INI.MOHON TANGGAPANNYA ORANG PUSAN & JUGA BANK DUNIA. TKS
04-12-2013: Sudah ada hasil investigasi yang dilakukan tim Faskab Alor dan Ass.SP2M. Namun belum ada telaahan akhir terhadap kedua hasil temuan tersebut sehingga belum ada rekomendasi yang dapat diberikan kepada Faskab Alor. Karena pada dasarnya bahwa wewenang penanganannya ada di Faskab sedangkan KM.Provinsi mendukung proses yang sudah dilakukan Faskab.
27-01-2014: Berdasarkan hasil telaahan laporan investigasi bahwa perlu mendengarkan keterangan saksi mantan suplier pengadaan mesin dan mantan Bantek untuk memperkuat dugaan pelanggaran kode etik atau kemungkinan lemahnya kinerja fasilitator.
05-03-2014: Pada tanggal 12 Pebruari 2014 dilakukan pembahasan oleh KM.Prov. Saat itu dilakukan klarifikasi pertelpon kepada mantan Fastekab Alor pak Remigius mengatakan bahwa benar kegiatan pengadaan mesin listrik di desa Bampalola pada awalnya dipermasalahkan karena suplier belum menyerahkan faktur pembelian ke desa. Namun dalam proses penyelesaian, pihak suplier menyerahkan faktur pembelian kepadanya (mantan Fastekab) kemudian faktur itu diserahkan ke PJO Kabupaten karena penanganan masalah tersebut melibatkan Satker Kabupaten. Klarifikasi dilakukan juga kepada Aleks Rohimin (mantan Ass SP2M) mengatakan bahwa benar ada masalah terkait pengadaan listrik di desa Bampalola namun sudah diselesaikan sehingga ada surat Korprov waktu itu bapak Dan Mahodim untuk pencairan dana dan pembayaran kepada suplier serta telah dilakukan MDST.
P-13-0000003371Email21-Nov-2013
Kepada YTH koordinator PNPM Mandiri Pedesaan di tempat.Saya atas nama masyarakat kecamatan pesisir selatan kabupaten Pesisir Barat Lampung. memohon agar kiranya pihak-pihak yang terkait meninjau ulang kinerja UPK kec Pesisir Selatan terutama Bendaharanya, yang mana perlu diketahui bendahara tsb tidak berdomisili di wilayah kec Pss Selatan (yang mana sepengetahuan saya UPK itu harus berdomisili di kecamatan tempatnya bertugas0. Sehingga kinerjanya perlu dipertanyakan terutama mengenai kehadiran di kantor UPK yang sangat sangat jarang, sehingga kinerja UPK menjadi terhambat dikarenakan bendahara tsb sering tidak masuk kerja. Sementara petugas kecamatan yang lainnya seolah tutup mata telinga dengan hal ini. Demikianlah agar bisa menjadi masukan dan pertimbangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.Best RegardYahya
03-12-2013: Terima kasih atas informasinya, saat ini masalah sedang ditindaklanjuti Tim Faskab Lampung Barat
07-12-2013: Setelah ditindaklanjuti didapat hasil sebagai berikut: 1). Sudari Lin Aida Suryani adalah Penduduk Pekon Biha Kecamatan Pss Selatan dibuktikan dengan KTP (Terlampir). 2). Saudari Lin Aida Suryani akan memperbaiki tingkat kehadirannya dimasa datang (Pernyataan Terlampir). 3. Forum MAD Khusus menerima dan memberi kesempatan kepada Saudari Lin Aida Suryani (Berita Acara terlampir)
P-13-0000003332Email19-Nov-2013
assalamu`alaikum Wr. Wbkami selaku pengelola Taman Bacaan Masyarakat Sahabat yang berdomisili di jl. Jambi Suak Kandis Km.45 Rt.-02 Desa Pulau Mentaro Kec. Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi kode pos 36371 contact Person 08538060031, mengharapkan Bantuan Pihak PNPM untuk bisa ikut serta dalam kegiatan Pelatihan gratis yang kami lakukan tiap minggunya bagi warda desa Pulau Mentaro dan sekitarnya...Kami berharap Pihak PNPM dapat membantu kami apapun bentuknya,Jenis pelatihan yang kami selenggarakan antara lain :1. Pelatihan Komputer Aplikasi perkantoran2. Pelatihan Teknisi Handphone3. Pelatihan Musik ( Gitar klasik )atas kerjasama dan kebaikannya kami ucapkan terima kasihhormat sayaEva Rahman, S.P.d
04-12-2013: Silakan Usulan Tersebut dimasukan kedalam Dokumen RPJM Des dan dibahas dalam Dokumen RKP Des, dan untuk rencana pembiayaan boleh bersumber dari dana lain selain PNPM-MP.
P-13-0000003259Email10-Nov-2013
Sgguh ironis&naif skli ktika TPK2 m`nerima pencairan DANA trnyata UPK kecmatan JATIROTO minta UPETI kpd TPK sbesar Rp :150.000.wlwpn dalihx ada k`sepkatan dg TPK apkah itu d benarkam..?dan uang itu akan d berikan kpd BKAD,PL&P.CAMAT dn itu d benarkn oleh TPK KA-DUL klau tdk prcya silahkan konfirmasi pd TPK2 yg sdh cair tryata trbukti klau UPK kecmatan jatiroto MAFIA semua.mhn utk sgra d tindak lanjuti(Mantan pelaku PNPM kecmatan jatiroto)
20-11-2013: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-13-0000003169
P-13-0000003236Email06-Nov-2013
Kepada Bpk/Ibu PNPMSaya Fitria Chairani ingin menanyakan kejelasan akan program PNPM pada tahun anggaran 2014apakah ada proyek untuk pelebaran jalan di desa batunadua kecamatan pangaribuan kabupaten tapanuli utara ? karena kami selaku pemilik tanah yang terdampak mendapatkan surat dengan Kop surat PNPM akan program tersebut dan mengisi form yang tertulis untuk menghibahkan tanah tanpa adanya pemberitahuan dan adanya ganti rugi.sekian dari saya.Mohon respon dari Bapak/Ibu PNPM Terima Kasih
11-11-2013: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan Nomor P-13-0000003168. Tim Faskab Taput akan segera menindaklanjuti dan mengklarifikasi pengaduan ini
22-11-2013: Terhadap pengaduan ini sudah ditanggapi oleh Tim Faskab Taput di kolom tanggapan pada pengaduan No. 0000003172
P-13-0000003223Email01-Nov-2013
----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Haris jUANDI Kepada: "pengaduan@ppk.or.id" Dikirim: Jumat, 1 November 2013 10:20 Judul: Honorarium PJoK Kabupaten Garut tidak dibayar Disampaikan dengan hormat :Kami selaku Pjok di Kabupaten Garut sebanyak 36 orang sejak Maret sampai Nopember 2013 tidak menerima honorium, dikarenakan Honor tersebut digelapkan/tidak dibayar oleh Saudara Masjidin selaku Bendahara Satker Kabupaten. sampai saat ini belum ada penyelesaian. mohon dipasilitasi oleh Satker PNPM Pusat untuk menyelesaikan nya. ini juga mengganggu pencairan dana BLM untuk kegiatan di kecamatan. Terima kasih
01-11-2013: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-13-0000003221
Data : 261 | Halaman : 18