Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-14-0000000337SMS02-Apr-2014
Program : PMPM-MPd/PPK, Loksi: Kec Donggo (FK: Ikhsan), Kec. Ambalawi (FK: Abd Haris, FT: Taufik) ketiga plaku dipcat yg di Kec Donggo tdk ada surt, yg di Kec Ambalwi jlas2 ada surtx dg saksi Pak Abdurahim (skrg Fastekab KSB), Gun Arydi (Adwil), B Ria (TA Monev), saat itu Faskabx St Masita, Korprop M Rido Makruf
10-04-2014: Terima kasih atas pengaduan yang telah disampaikan. Seluruh FK/FT yang diberhentikan pasti ada surat resmi dari satkerprov NTB, termasuk pemberhentian FK Donggo an. M. Ikhsan Salahuddin. Surat telah kami kirim kepada mantan FK Donggo melalui Tim Faskab Bima (Saat itu F-Kab Bima = Ibu Siti Masita.
P-14-0000000333SMS01-Apr-2014
Ass.selamat pagi pak.. Mohon ditindak lanjuti adanya penyalahgunaan dana yg dilakukan fasilitator tehnik yaitu bp. Pinem yg bertugas di kec.enggano kabupaten bengkulu utara,prov. Bengkulu. Telah meminjam uang kepada TPK sebesar Rp.30.000.000. Bukti kebenaran nya bisa di pertanggung jawabkan. M0h0n perhatian nya pak.trmksh
12-05-2014: Pengaduan ini masih dalam tahap investigasi oleh Tim Faskab
11-10-2014: kasus ini sama dengan pengaduan P-14-0000000112 yang sdh ditanggapi
P-14-0000000336SMS01-Apr-2014
Pnpm di desa malingping selatan, kec.Malingping, kab.Lebak-Banten, dlm kondisi rusak dilakukan Mdst dgn tanpa mengundang Rt dan Bpd setempat. Ketika di k. Tlg segera ditindaklanjuti`onfirmasi kpd FT, Darwan mengatakan secara tehnik layak dgn bersyarat, yaitu ada surat perjanjian Tpk dgn seorang warga yg akan membetulkan kerusakan tsb
10-04-2014: Pada Tanggal 1 Maret 2014 FT melakukan Sertifikasi 100% pada pekerjaan Pavingblok di desa Malingping selatan dan dinyatakan bahwa TPK harus menambah volume pekerjaan pavingblok sebesar 12 m2. Setelah penambahan volume pekerjaan dilakukan, TPK tetap masih belum bisa melakukan MDST dikarenakan ada pekerjaan yang belum diperbaiki. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata kerusakan jalan diakibatkan adanya salah satu warga pemanfaat yang sedang membangun rumah. Proses mobilisasi material menyebabkan jalan yang yang dibangun PNPM-MP tersebut sedikit mengalami kerusakan. Akan tetapi warga pemilik rumah bersedia memperbaikinya apabila kegiatan pembangunan rumah telah selesai. Karena hal tersebut maka FT menyarankan agar apabila akan dilakukan MDST harus ada surat pernyataan dari pemilik rumah, diketahui tokoh masyarakat setempat sebagai saksi dan kepala desa, yang menyatakan bahwa bersedia memperbaiki jalan yang rusak akibat mobilisasi material pembangunan rumahnya setelah proses pembangunan rumah selesai. Pada tanggal 10 Maret 2014, ditandatanganilah surat pernyataan tersebut diatas materai 1. Secara Teknis pekerjaan telah dinyatakan selesai 100%, 2. Kerusakan diakibatkan karena pemanfaat, bukan karena kualitas pembangunan yang kurang 3. Kesanggupan perbaikan jalan oleh pemanfaat yang tertuang dalam surat pernyataan tersebut adalah bagian dari pemeliharaan yang memang menjadi tanggungjawab pemanfaat/masyarakat Musyawarah Desa Serah Terima dihadiri sebanyak 34 Orang, terdiri dari 14 Laki-laki, dan 20 Orang perempuan. Dihadiri juga oleh Ketua BKAD, FT, dan unsur pemerintahan desa.
P-14-0000000326SMS29-Mar-2014
Rakor provinsi PNPM Perdesaan maret 2014 di medan sumatera utara sama sekali tdk ada membahas relokasi FK, FT, F. KAB bagi sdh bertugas diatas 3 tahun dig sama. lokasi yg sama sesuai SOP. Ada indikasi ditunda karna kepentingan pihak Bappemas atau RMC pnpm. Yg menyebab bnyk FK FK bertugas 3 smpi 5 thn di lokasi y
01-09-2014: Relokasi FK/FT sudah dilakukan dalam periode ini. Meskipun untuk relokasi Tim Faskab masih dalam proses di tingkat Satker Provinsi.
P-14-0000000328SMS29-Mar-2014
Kegiatan PNPM pedesaan,di Desa: ASANTOLA Kec : Pulau Banyak Barat kab : Aceh Singkil jenis pembangunan kegiatan Trobosan jalan sepanjang 650 m,untuk anggaran 2813 sampay sekarang belum selesay,kemaren Tgl=02=02=2014 masyrakat sempa di lapanga kerja sempat komplit,karna kegiatan kerja yang seharusnya bisa di kerjakan masarakat setempat,malahan sebaliknya di kerjakan oleh mobi Beko.
04-04-2014: Informasi bahwa kegiatan Terobosan jalan di Desa Asantola Kec. Pulau Banyak Barat sampai tgl. 2-4-14 belum selesai adalah benar, tetapi hanya pekerjaan finishingnya saja. Penggunaan Alat berat sudah dimusyawarahkan dan tercantum dalam RAB artinya sudah sesuai dengan atuan program. Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan sangat baik terbukti dengan proses pengadaan material tanah timbun dikumpulkan oleh masyarakat (tidak beli ke pemasok), penghamparan sirtu juga dilakukan oleh masyarakat. Pekerjaan yg menggunakan Alat berat hanya pada Pembentukan Badan Jalan dan Perapian timbunan badan jalan agar nilai Estetika terjaga
P-14-0000000330SMS29-Mar-2014
Kpd bpk/ibu CHS laporan kami agar ditanggapi sangat serius tentang kinerja FASTEKAB kab.pdg.pariaman sumbar sbb: 1. Jarang kunjungan ke kecamatan 2. Tidak mampu menfasilitasi permasalahan teknis. 3. Tdk memiliki kapasitas sbg fastekab baik dibidang teknis maupun pemberdayaan Mohon ditindaklanjuti krn notabene yg bersangkutan org titipan yg kuat di program.
02-04-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000329
P-14-0000000332SMS29-Mar-2014
slmat malm maaf,sya ingin mingadukn HOK saya blm d bayar pd kegiatn PNPM tahun anggaran 2009 kegiatan Posyandu d Desa Daleholu Kecamatn Rote selatan mohon pengeluhan saya d terima
12-04-2014: Terima kasih atas Informasi dan pengaduanya. Sesuai dengan pengaduan yang di sampaikan kami telah melakukan konfirmasi ke Desa Daleholu dan menurut Laporan Fasilitator bahwa untuk HOK semua sudah terbayar dan apabila masih ada yang belum terbayar, maka setiap Forum Musyawarah Desa dari tahun 2010 s/d 2014 pasti sudah di sampaikan. Untuk itu saran kami tolong di sampaikan pada saat MD di desa Daleholu. Terima kasih.
P-14-0000000319SMS28-Mar-2014
kepada team penanganan masalah PNPM-MP,Kami warga Kec.Leuwisadeng kab.Bogor, melaporkan,bahwasanya FK kec.Leuwisadeng selalu ikut mengatur DOK/uang kgiatan PNPM,dan dia sdh menyimpang dr tupoksi nya sbagai Fasilitator. temuan kami d lapangan sbb : 1. FK Leuwisadeng (Sdri.Okeu Carlina) & UPK, megang dana Dan PNPM,dan dia sdh menyimpang dr tupoksi nya sbagai Fasilitator. temuan kami d lapangan sbb : 1. FK Leuwisadeng (Sdri.Okeu Carlina) & UPK, megang dana D
29-03-2014: masalah tersebut sedang ditindak lanjuti dengan melakukan identifikasi tentang laporan tesebut.
03-04-2014: Hasil Klarifikasi Tim Faskab dan Satker Kab Bogor kepada FK, FT, PJOK, UPK, TPK 8 desa tanggal 2 April 2014 : 1. a. Pembelanjaan untuk keperluan Dansos TIDAK di Pasar Tanah Abang, melainkan di Kementrian Agama Jl. Raya Puncak KM 65 Ciawi-Bogor, berupa Al Quran. Pembayaran melaui Transfer tunai melalui BNI 46 oleh Bendahara UPK. Al Quran diantar pada kamis 30 Januari 2014 jan 14.00 WIB oleh sucurity “ Suhartono” dan bagian gudang “ M. Zahdi dan diterima di UPK Leuwisadeng oleh Sekretaris UPK “ Yunengsih Purnamasari” b. Pemesanan Tas untuk Dansos dilakukan di Desa Babakan Sadeng- Leuwisadeng Bogor. Selasa. 3 Februari 2014 oleh Sdr Ulul Azmi (Ketua UPK) dab Sdri. Yunengsih Purnamasari (Sekretaris UPK) c. Jumat 7 Februari 2014 rapat koordinasi dengan pelaku PNPM tingkat kecamatan Leuwi Sadeng membahas pelaksanaan DANSOS. Disepakati bahwa : Scank koord : Yayan Darmayanti ; Konsumsi Nasi koord : Rifa Laila; Soundsystem : koord : Saepudin; Pemceramah koord : Ulul Azmi ; Tenda,kursi & panggung koord : Ulul Azmi dan Nova Minggu 9 Februari 2014. Tenda, kursi dan panggung terpasang dan dicek oleh Saepudin. Ace Firmansyah, Novasari. d. Senin 10 Februari 2014, Pesanan Tas datang, diterima oleh Novasari dan Yunenngsih Purnamasari e. Selasa 11 Februari 2014 kegiatan dansos dilaksanakan. 2. Pembelanjaan IPTW ke Tanah Abang, Jakarta, dilakukan oleh Novasari (bendahara UPK). Yunengsih (sekretaris UPK) minta didampingi oleh FK diantar dengan mobil yang dipesan oleh Ulul Azmi (ketua UPK) denag sopir sdr. Encep. 16 Januari 2014 Pembayaran untuk IPTW secara tunai melalui Jasa perbankan BNI Leuwiliang oleh Novasari (Bendahara UPK). Pada tanggal 17 Januari 2014 barang pesanan IPTW yang dipesan datang semua di UPK Leuwisadeng. 3. FK pernah menerima setoran( tidak sering), itupun dikarenakan dalam kondisi pengurus UPK sedang tidak dikantor (ke bank, Isitrahat, Sholat) dan yang ada di kantor FK. Kelompok SPP tidak mau menunggu pengurus UPK kareana rumah yang jauh dan terburu-buru. Setelah pengerus UPK datang/ada, maka dana tersebut diserahkan semua kepada pengurus UPK dan langsung dibukukannya. 4. Salah satu Tupoksi FK dalam Penjelasan V PTO 5.2.7 (h) Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk dapat dipastikan penggunaannya secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang sebenarnya. Sepertihalnya point 1 dan 2, bahwa pembayaran dilakukan oleh UPK dalam hal ini Bendahara UPK. TPDOK Leuwisadeng,masih sangat lemah dan dalam bimbingan FK, dengan membarikan tugas2 yang sederhana, diharapkan dengan aktif TPDOK akan menjadi baik Hal ini sangat dibutuhkan kesabaran dan waktu. 5. Masa jabatan pengurus UPK (ketua,Sekretaris, Bendahara) masih diatur oleh SOP UPK yaitu : Masa kerja pengurus Inti adalah 2 (dua) kali periode jabatan, satu periode jabatan adalah 36 bulan. Masa jabatan Bendara UPK memesuki tahun ke 6. Ketua UPK tahun ke 4 dan Sekretaris UPK menasuki tahun ke 1. Dalam MAD LPJ UPK tanggal 28 Januari 2014, Pengurus UPK ditetapkan kembali.
P-14-0000000320SMS28-Mar-2014
kepada team penanganan masalah PNPM-MP,Kami warga Kec.Leuwisadeng kab.Bogor, melaporkan,bahwasanya FK kec.Leuwisadeng selalu ikut mengatur DOK/uang kgiatan PNPM,dan dia sdh menyimpang dr tupoksi nya sbagai Fasilitator. temuan kami d lapangan sbb : 1. FK Leuwisadeng (Sdri.Okeu Carlina) & UPK, megang dana DANSOS UPK tahun anggaran 2013, dan membelanjakannya kebutuhan DANSOS d Ps.tanah abang Jkt. 2. FK membelanjakan hadiah IPTW dgn pengurus UPK. 3. FK sering ikut menerima setoran anggota klompok SPP d ruang operator. 4. Dana kegiatan & keuangan UPK Kec.Lw.sadeng d kendalikan oleh FK dan UPK. TPDOK UPK Leuwisadeng tdk berfungsi, krn stiap ada kgiatan, pengaturan dana d pegang dan d atur oleh FK & pengurus UPK. selanjutnya Kami mau nanya, apakah Masa kerja pengurus UPK (ketua,sekretaris & bendahara) boleh lebih dr 7 tahun...? Mohon kepada team penanganan masalah utk menindak lanjuti. Tembusan : 1. SATKER PNPM-MP Kab.Bogor 2. PASKAB PNPM-MP Kab.Bogor 3. PASTEKAB PNPM-MP Kab.Bogor 4. PASKEU PNPM-MP Kab.Bogor 5. CAMAT Leuwisadeng 6. PJOK Leuwisadeng 7. FT Leuwisadeng 8. UPK.adeng 8. UPK.
28-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000319
P-14-0000000321SMS28-Mar-2014
kepada team penanganan masalah PNPM-MP,Kami warga Kec.Leuwisadeng kab.Bogor, melaporkan,bahwasanya FK kec.Leuwisadeng selalu ikut mengatur DOK/uang kgiatan PNPM,dan dia sdh menyimpang dr tupoksi nya sbagai Fasilitator. temuan kami d lapangan sbb : 1. FK Leuwisadeng (Sdri.Okeu Carlina) & UPK, megang dana DANSOS UPK tahun anggaran 2013, dan membelanjakannya kebutuhan DANSOS d Ps.tanah abang Jkt. 2. FK membelanjakan hadiah IPTW dgn pengurus UPK. 3. FK seringsadeng tdk berfungsi, krn stiap ada kgiatan, pengaturan dana d pegang dan d atur oleh FK & pengurus UPK. selanjutnya Kami mau nanya, apakah Masa kerja pengurus UPK (ketua,sekretaris & bendahara) boleh lebih dr 7 tahun...? Mohon kepada team penanganan masalah utk menindak lanjuti. Tembusan : 1. SATKER PNPM-MP Kab.Bogor 2. PASKAB PNPM-MP Kab.Bogor 3. PASTEKAB PNPM-MP Kab.Bogor 4. PASKEU PNPM-MP Kab.Bogor 5. CAMAT Leuwisadeng 6. PJOK Leuwisadeng 7. FT Leuwisadeng 8. UPK.ANSOS UPK tahun anggaran 2013, dan membelanjakannya kebutuhan DANSOS d Ps.tanah abang Jkt. 2. FK membelanjakan hadiah IPTW dgn pengurus UPK. 3. FK sering-MP Kab.Bogor 2. PASKAB PNPM-MP Kab.Bogor 3. PASTEKAB PNPM-MP Kab.Bogor 4. PASKEU PNPM-MP Kab.Bogor 5. CAMAT Leuwisadeng 6. PJOK Leuwisadeng 7. FT Leuwis-MP Kab.Bogor 2. PASKAB PNPM-MP Kab.Bogor 3. PASTEKAB PNPM-MP Kab.Bogor 4. PASKEU PNPM-MP Kab.Bogor 5. CAMAT Leuwisadeng 6. PJOK Leuwisadeng 7. FT Leuwis
28-03-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000319
P-14-0000000323SMS28-Mar-2014
Slmt pg Pelaku PNPM-MP pusat. Slm hormat, kami dari BPD Desa Badarai kec. Wewiku kab. Malaka prop NTT. Menindaklanjuti pengaduan dr calon suplier. Bhw ; sistim pengadaan barang dan jasa di kec. Kami sgt tertutup dan brlaku tdk adil oleh FT dan tim lelang. Alasannya ; identifikasi tim trhdp calon supl brsifat pilih kasih pd hal calon yg diidentifikasi tdk memenuhi syarat sprti dlm PTO. Disinyalir Ada main zet antara caln supl dgn FT dan panitia lelang.sifat pilih kasih pd hal calon yg diidentifikasi tdk memenuhi syarat sprti dlm PTO. Disinyalir Ada main zet antara caln supl dgn FT dan panitia lelang.
05-04-2014: Selamat malam,... Berdasarkan pengaduan diatas maka Tim Fas Kab malaka telah melakukan klarifikasi antara FT,Kepala Desa, panitia lelang dan TPK pada tanggal 4 April 2014 bertempat dikantor Fas Kab dan hasilnya adalah panitia lelang telah melakukan identifikasi calon suplier sesuai dengan ketentuan di PTO.dan telah diverifikasi kelayakannya oleh Fas T Kab Malaka.( untuk calon suplier pekerjaan jalan ada 11 dan untuk pekerjaan pengadaan pakaian seragam siswa ada 7 .).Demikian penjelasan kami terima kasih dan salam Si Kompak
P-14-0000000324SMS28-Mar-2014
Tlg periksa semua spp kelompok tingkat desa kususnya kelompok tungku mose di desa ling kecamatan satar mese barat.
29-04-2014: Mat pagi dan Salam Sikompak Selalu, Trima Kasih Atas Informasinya dan Mohon Maaf Sebelumnya Karena Baru Menanggapi Info Ini, Kami Akan Segera Melakukan Konfirmasi Dan Klarifikasi Kepada Semua Kelompok Pemanfaat Untuk Dapat Memastikan Kondisi Sebenarnya Untuk Selanjutnya Dapat Kami Informasikan Kembali, Salam dan Hormat Faskab Manggarai
22-05-2014: Telah dilakukan klarifikasi di lapangan hasilnya bahwa terjadi penyelewengan dana pengembalian anggota kelompok Tungku Mese desa Ling kecamatan Satarmese Barat oleh ketua kelompok atas nama Imelda Uje sebesar Rp.12.899.000,-.
P-14-0000000318SMS26-Mar-2014
Mat pg d SDN Nefosene ds.Sone kec.Insana Tengah kab.T.T.U.(NTT)tahun lalu dr Dns ppo.Kab.Bantu 9 anak siswa yg d seleksi dr R.T.M trm uang sbnxk 360.Rb.Nah br2 jg ada pembyran dr PNPM-MPd jg byr transp.Tuk mrk tp dptg krn kpnx pendoblan nah apa ptgn ini msk akal?Mrk minta keadlan.Tx
05-05-2014: Terima kasih atas pengaduannya. Setelah dilakukan klarifikasi ternyata benar informasi yang diadukan masyarakat. Pada tahun lalu desa Sone mendapatkan dana transportasi untuk 99 siswa SD RTM dan 12 siswa SMP RTM. Setelah difasilitasi penyalurannya ternyata ada 7 siswa SD sudah mendapat bantuan siswa miskin dari dinas PPO. Untuk menghindari pendobelan maka kepada 7 siswa SD yang sudah mendapat bantuan siswa miskin dari dinas PPO tidak disalurkan dananya oleh PNPM.
P-14-0000000294SMS25-Mar-2014
Yth SP2 Prop Jatim, sy BKAD Kec Plemahan Kab Kdr, menggapi surat Dirjen PMD No 414.2/1510/PMD Kec Plemahan masuk Potensi Kec Bermasalah, ada dasar penentuan PKB, krn kec Plemahan tdk pernah msk IN ELIGIBLE, knp sampek sy mengadu k SPC, krn sdh srg ka kordinasikan dg Faskab, progres pengembalian hrs 80%, pn perguliran tanpa ada sosialisasi aturan terlebih dl, harapan kami dicabutnya sangsi penundaan pencairan dana bergulir, km ttap melakukan penanganan, mak bs mencairkan dana k Ds, BLM maupun dana bergulir, klo mmg aturan 80/ itu ada kan disosialisasikan dl, yg menjadi keberatan km hrs dipendingnya kegiatadhl d Kdr blm pernah ada sosialisasi temtang aturan itu, jadi dg terbitnya Surat Dirjen PMD tertggl 26 Feb, Kec Plemahan dg serta merta dikenai sangsi tdkasih atas perhatianya. ( Ali Masruchi ketua BKAD Kec Plemahan Kdr )
05-04-2014: Terimakasih atas pertanyaanya, dalam panduan penetapan dan penanganan Lokasi Potensi Kecamatan bermasalah ada beberapa kriteria yang salah satunya karena terjadi penyimpangan dana lebih dari 40 juta rupiah. namun setelah dikeluarkannya surat penetapan kecamatan diberi waktu tiga bulan pertama untuk menyelesaikannya dengan pola penyelesaian pengembalian uang mininal 80% atau pelaku penyimpangan dana diprposes secara hukum hingga berkas Perkaranya lengkap dan siap untuk disidangkan, jika sudah memenuhi salah satu syarat tersebut diatas maka Bupati/Satker kabupaten bisa melaporkan progres penyelesaianya dengan bukti bukti terkait ke PMD diCCkan ke provinsi dan mengusulkan sanksi dicabut. Tim diprovinsi juga akan mengirimkan hasil verivikasi terhadap progres penyelesaian tsb.
P-14-0000000317SMS25-Mar-2014
Pak, buk tlg di periksa proyek pmpm di desa baru kibul,kec tabir barat kab merangin. Masyarakat tidak tau bahwa proyek itu udah di serahkan pd masyarakat. Tlg periksa tpk,suplayer,dan bendahara.
05-06-2014: Menanggapi pengaduan dari masyarakat tentang belum diserah terimakan nya pekerjaan perkerasan jalan di desa Baru kibul Kec. Tabir Barat dapat kami berikan tanggapan sbb, Perkerasan jalan tersebut di desa baru kibul T.A 2013 telah diserah terimakan pada masyarakat bulan Maret 2014 bertempat di rumah Kepala desa baru Kubul, hal ini di buktikan dengan kroscek tim Faskab Merangin ke lapangan bahwa benar telah diadakan musyawarah desa serah terima, yang dilengkapi dengan adanya 1. berita acara, 2. daftar hadir 3. Dokumentasi 4. Undangan MDST serta keterangan dari tim PNPM-MP tabir Barat, kepala desa Baru Kibul serta masyarakat sesuai dengan data hadir terlampir. Demikian keterangan ini dapat kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Data : 2748 | Halaman : 184