Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-13-0000003282SMS08-Nov-2013
S`orag p`mimpin yg baik adlah sllu m`respon masukan&pngaduan dri lapisan masy.mka dri sgera AUDIT UPK kecmatan jatiroto.scara logika pikiran anak SD..brpa sich honorx UPK?tpi knp ko smpai bsa ngridit sepeda motor yg m`nurut kmi ci2lanx kisaran 500 ribu/bulan klw anda takut BUBARKAN sja PNPM seINDONESIA (Ms.mantan pelaku PNPM tingkat kcamatan)
01-01-2014: Sebagaimana telah dijelaskan di PTO PNPM MPdP enjelasan X hal. 7 bahwa : Ketentuan pendanaan Operasional UPK berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut : - Untuk lokasi yang mempunyai alokasi BLM maka pendanaan operasional UPK menggunakan dana operasional UPK yang berasal dari BLM terlebih dahulu selanjutnya jika masih dibutuhkan subsidi pendanaan operasional dapat menggunakan dana hasil pengelolaan dana bergulir. - Biaya Honor/insentif Pengurus UPK ditentukan dengan pertimbangan kewajaran yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai referensi agar menggunakan rata-rata honor/insentif UPK pada suatu wilayah (misalnya kabupaten, regional kabupaten atau provinsi) dan ketersediaan anggaran operasional. - Biaya Administrasi & Umum mencakup untuk pembelian supplies kantor, biaya sewa kantor, listrik, telefon dan sebagainya. - Biaya transportasi bukan bersifat tunjangan tetap sehingga diberikan berdasarkan kehadiran kantor atau pelaksanaan tugas. - Biaya Insentif penagihan dapat diberikan maksimal 5 % dari jasa pinjaman yang dapat ditagih untuk pinjaman kategori Kolektibilitas V. Untuk pinjaman lancar s/d Kolektibilitas IV tidak diberikan insentif karena merupakan tanggung jawab tugas pengurus UPK. - Pendanaan pembelian inventaris dan aktiva tetap dengan pertimbangan kebutuhan operasional dan pertimbangan ketersediaan dana. - Biaya Penghapusan Pinjaman dapat dilakukan sesuai dengan realisasi penghapusan dan tidak diperbolehkan mengelola cadangan penghapusan secara terpisah (mengelola dana cadangan dengan melakukan pembebanan biaya tanpa adanya penghapusan pinjaman). Realisasi penghapusan pinjaman sebagai dasar pembebanan biaya. - Tidak diperbolehkan untuk memberikan insentif/honor/tunjangan apapun kepada aparat baik langsung maupun tidak langsung. - Biaya Lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan oleh UPK yang tidak termasuk biaya yang disebutkan tersebut di atas. - Jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah 75 % dari Pendapatan UPK.
P-13-0000003290SMS08-Nov-2013
Kami masarakat desa saponda laut.mengeluhkan ada nya bantuan PNPM. pulau saponda akan hancur.
28-04-2014: Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan hadir bukan untuk menghancurkan sebuah pulau, bantuan PNPM MPd TA 2013 untuk desa Saponda Laut adalah kegiatan Talud Pantai dengan Konstrusi beton Pracetak menggunakan karung nylon sedangkan material yang digunakan bukan menggunakan batu karang tetapi campuran Suplit (batu pecah 2/3) dan pasir yang berasal dari daratan Labuan Beropa Kec.Laonti Kab.Konawe Selatan. Dan Kini Konstruksi tersebut terbukti cukup kuat untuk menahan gerusan abrasi pantai yang selama ini mengancam pulau tersebut.
P-13-0000003295SMS08-Nov-2013
Pak tolong rahasiakan pengaduan saya ini.pasir dan batu karang pulau saponda akan habis.
02-12-2013: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-13-0000003289
P-13-0000003296SMS08-Nov-2013
Buat apa bapak2 bantu kami kalau akan mengakibat kan kehancuran pulau saponda
02-12-2013: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-13-0000003292
P-13-0000003237SMS07-Nov-2013
Pmpm Desa Batuagung Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Propinsi Bali ..Banyak kegajilan dari pemenang tender/ membawa bahan ke lokasi pemapaat mohon ditidaklanjuti..!ditidaklanjuti..!ditidaklanjuti..!
03-12-2013: Terimakasih masukannya, dari hasil sertifikasi bahan sudah sesuai dengan analisa.
P-13-0000003238SMS07-Nov-2013
Pmpm Desa Batuagung Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Propinsi Bali...Dari pemenang tender mengirim bahan ketepat penenerima manpaat banyak ketidak cocokan tolong ditindaklanjuti..!
07-11-2013: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-13-0000003237
P-13-0000003239SMS07-Nov-2013
Namanya KH.A,SPDI. Jabatan SEKRETARIS UPK(Unit pengelolah kegiatan) kec: lima puluh kab:batu bara Prop:SUMUT,memeras saya(Tpk) dan tpk lainya di ta 2012 siapa tpk tdk mau memberi fee kepda khairul anwar akan di persulit pencairan di upk dan akan di ganti jadi tpk karena kepala desa tkut smua pada sekr upk kec:lima puluh kab:batu bara ,agar aman beliau modusnya perjanjian di atas materai isinya hutang piutang agar aman tidak ada bukti buat kami (tpk) mengadukan pemerasan dan surat perjnjian tsbt khairul anwar yg pegang. Kami tidak memberinya 1 sen pun, sebagai bukti nya pak pd md sos ta 2013 tpk bnyak di ganti ,dan di 2013 desa yg di danai dengan tpk yg baru di buat seperti kami jg, pak tolong hentikan KEZOLIMAN INI. ta 2012 siapa tpk tdk mau memberi fee kepda khairul anwar akan di persulit pencairan di upk dan akan di ganti jadi tpk karena kepala desa tkut smua pada bnyak di ganti ,dan di 2013 desa yg di danai dengan tpk yg baru di buat seperti kami jg, pak tolong hentikan KEZOLIMAN INI.
07-11-2013: Pengaduan yang sama dengan no pengaduan P-13-0000003181 Mohon segera diklarifikasi dan verifikasi.(R)
09-01-2014: FK Kec Lima Puluh telah melaksanakan crosscheck ke desa-desa yang terdanai fisik kegiatan pada TA 2013 dan menjumpai TPK desa-desa tersebut. Tidak ada satupun TPK yang mengiyakan tentang Sdr. Khairul Anwar (Sekr. UPK Kec. Lima Puluh) ada meminta fee kepada TPK. Dan proses pergantian TPK dilakukan secara musyawarah dan mufakat pada MD Sosialisasi dengan melibatkan perwakilan masyarakat yang hadir pada MD Sosialisasi tersebut. Sehingga pengaduan di atas dianggap lemah tanpa adanya bukti yang kuat yang membuktikan bahwa Sdr. Khairul Anwar benar-benar meminta Fee dari TPK.
09-01-2014: FK Kec Lima Puluh telah melaksanakan crosscheck ke desa-desa yang terdanai fisik kegiatan pada TA 2012 dan TA 2013 dengan menjumpai TPK desa-desa tersebut. Tidak ada satupun TPK yang mengiyakan tentang Sdr. Khairul Anwar (Sekr. UPK Kec. Lima Puluh) ada meminta fee kepada TPK. Dan proses pergantian TPK dilakukan secara musyawarah dan mufakat pada MD Sosialisasi dengan melibatkan perwakilan masyarakat yang hadir pada MD Sosialisasi tersebut. Sehingga pengaduan di atas dianggap lemah tanpa adanya bukti yang kuat yang membuktikan bahwa Sdr. Khairul Anwar benar-benar meminta Fee dari TPK.
18-01-2014: Terima kasih atas tanggapannya, mohon untuk terus dilakukan pemantauan dan pembinaan, sehingga terhindar dari upaya penyalahgunaan dana, dan proses berjalan sesuai dengan tahapan.
P-13-0000003240SMS07-Nov-2013
Penyalahgunaan dana BLM fisik. Ds klangenan, ds danawinangun, ds slangit , ds Jemaras lor dan ds pekantingan Kec Klangenan kab Cirebon prov Jawa barat. Pelaku Fk fr, pjok tr, kuwu dan oknum TPk ds tsb diatas, mhn bpk ibu provinsi SEGERA TURUN.
12-11-2013: Hasil klarifikasi dan konfirmasi ke lokasi kegiatan yang dilakukan oleh Tim Faskab pada tanggal 10 Nopember 2013 diperoleh infoemasi sebagai berikut : 1. Bahwa proses penyaluran dana ke desa dilakukan sesuai kebutuhan untuk mengoptimalkan pengendalian di lapangan sehingga dilakukan dalam beberapa tahap. 2. Desa Klangenan, penyaluran sudah 100% dalam 5 tahap (5 kali RPD), MD Pertanggungjawaban dilakukan pada 40% dan 80% dalam proses pembenahan administrasi sebelum MDST. 3. Desa Danawinangun, penyaluran 70% dalam 5 tahap (5 kali RPD) telah dilakukan MD pertanggung jawaban 40%. 4. Desa Slangitan, penyaluran dana 100% dalam 5 tahap (5 kali RPD), MD Pertanggungjawaban dilakukan pada 40% dan 80% dalam proses pembenahan administrasi sebelum MDST. 5. Desa Jamaras Lor, penyaluran dana 78% dalam 4 tahap (4 kali RPD), dilakukan MD Pertanggungjawaban 40%. 6. Desa Pekantingan, penyaluran 45% dalam 2 tahap (2 kali RPD). Sebelumnya untuk Desa Pekantingan memang terjadi masalah antara kuwu baru dengan TPK namun telah diselesaikan melalui mesyawarah di desa pada tanggal 22 Oktober 2013, dan sekarang pembangunan telah berjalan kembali sesuai ketentuan. 6. Progres fisik dilapangan sesuai dengan penyaluran dana bahkan dengan adanya sistem lelang bahan progres fisik telah melebihi dari dana yang disalurkan. 7. Tidak ada bukti-bukti adanya penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak tertentu. Demikian terima kasih.
P-13-0000003242SMS07-Nov-2013
Kpd yth bpk2 d tempat Tlg utk pengurus UPK kecamatan jatiroto kabupaten lumajang prov JATIM.jangan hnya duduk manis d meja saja tpi agar spya sering turun ke kelompok2 memberikan pembinaan.jgn salahkan masy.bila kelompok2 byk br`masalah krena pngurus UPK tak ubah nya ARTIS selebritis yg kerjax berdandang ria.tlg beri peringatan pak!
P-13-0000003243SMS07-Nov-2013
Nama Is. Alamat Desa BLUEK ARAB KEC PEUKAN BARO PIDIE ACEH Di Desa saya sedang dikerjakan pegaspalan jalan sepanjang 1 km .800 ratus meter telah pernah di aspal Th 2006 dan 200 meter tidak per nah di aspal . Apakah benar diatas badan jalan yg per nah diaspal dan jalan nya tlh cukup padat di timbun demgan LPA Kelas B atau LPA Kelas A ,Atau disamakan dengan timbunan pada jalan yang belum pernah diaspal nyang 200 meter mohon bapak tugaskan Paskab turun ke desa kami
21-11-2013: Jalan Desa Bluek Arab Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie adalah Jalan Klas III B, benar sudah pernah di lakukan pengaspalan pada tahun 2002 dengan sumber dana Kompensasi BBM sepanjang 720 M’ Untuk Badan Jalan yang pernah dilakukan pengaspalan sepanjang 720 M’ tersebut telah rusak, sehingga untuk pelaksanaan pengaspalan yang di danai oleh PNPM-Mpd tahun 2013 sepanjang 1000 M’ (1 Km) dengan Lebar badan jalan 3 M bahu jalan kiri-kanan 0.50 M dengan jumlah dana Fisik sebesar Rp. 301.952.000, Sedangkan kondisi badan jalan yang belum pernah di aspal kondisi Pondasi Lapisan Bawah (LPB) Klas C sudah pernah dilakukan sebelumnya sampai menuju ke Kecamatan Sakti (Kec.Tetangga) padat, sehingga perencanaan pengasplan yang akan dilakukan oleh PNPM-Mpd tahun 2013 hanya menggunakan LPA Klas B (Lapisan Pondasi Atas) setebal 7 cm. Hal tersebut untuk pembentukan badan jalan agar pada saat pengaspalan permukaan jalan sesuai dengan rencana, dengan kemiringan badan jalan 2% -3%
P-13-0000003244SMS07-Nov-2013
Desa BAKALAN- GONDANG-MOJOKERTO. pembangunan jalan k0k tdk cocok dg dana yg turun. Ini sdh terlalu bnyk di korupsi sm perangktnya PAK. KARNA KURANGx pengawasan
15-11-2013: Terima kasih atas pengaduan ini, pelaksanaan kegiatan proyek mengikuti ketentuan program, dimulai dari kesepakatan masyarakat di forum desa tentang,kapan kegiatan dimulai,bagaimana pengadaan material,siapa pelaksana & berapa satuan HOK,kapan musyawarah pertanggungjawaban pertama, semua dilakukan secara transparan di desa. Maka sangat diharapkan koreksi/pengawasan dari masyarakat agar diperoleh hasil pembangunan yang berkualitas, untuk itu alangkah tepat jika ada pengadu membawa bukti ke UPK/TPK dimana letak ketidakcocokannya, atau turut hadir dalam musyawarah desa pertanggungjawaban, karena pencairan dana dari UPK ke TPK melalui proses sertifikasi FK/FT terhadap RPD dan keadaan dilapangan. Masukan ini akan ditindaklanjuti melalui investigasi dan klarifikasi dilapangan. terima kasih
P-13-0000003218SMS01-Nov-2013
Info: TPK Desa Wara, Kec. Malangke Barat. Kab.Luwu Utara, memprediksi bahwa ada kemungkinan indikasi penyalagunaan dana PNPM Mpd karena segala pembiayaan di RAB dari UPK tdk di ketahui.
06-01-2014: Sbenarnya adalah setelah dilakukan investigasi dlapangan ditemukan adanya kesalahan prosedur dalam penyaluran dana dari UPK ke TPK karena dana hanya diterima oleh Sekertaris TPK tampa sepengetahuam bendahara, akan tetapi setelah dilakukan pertemuan dengan TPK dilapangan ternyata adanya Mis Komunikasi antara Sekertaris dan Bendahara TPK desa Wara, yg akhirnya diselesaikan dgn baik, dan hasil investigasi yg dilakukan Tim Faskab ternyata TIDAK ADA Penyalahgunaan dana yg terjadi hanya Kesalahan Prosedur Penyaluran dana,
P-13-0000003222SMS01-Nov-2013
pekrjaan pengoralan tidak memenuhi standar suda mdst tim 18 tidak adapungsinya keputusan mdst di tangan tpk dan phak petugas kc tepatnya kab seluma ds suka merindu kec talokecil
01-11-2013: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-13-0000003220
P-13-0000003228SMS01-Nov-2013
Fk tunjungteja A.hpn jadi caleg kab serang dr gerindra tdk mundur sbg fk, faskabnya tdk pernah menegur pilih kasih dia takut sama fk nya krn faskabnya jd agen jamsostek berkat fk tunjungteja,
20-11-2013: pengaduan sama dengan pengaduan no P-13-0000003229
P-13-0000003229SMS01-Nov-2013
Fk tunjungteja abdulah hpn jadi caleg kab serang dr gerindra tdk mundur sbg fk, faskabnya tdk pernah menegur pilih kasih dia takut sama fk nya krn faskabnya jd agen jamsostek berkat fk tunjungteja,
20-11-2013: Kepada Spesialis HRD dan SP2M banten agar segera dilakukan klarifikasi ke FK Tunjung teja mengenai kebenaran pengaduan ini dan hasilnya di laporkan di web site ini
10-06-2014: Masalah telah dilakukan kroscek terbukti dan masalah selesai dana telah kembali
Data : 2258 | Halaman : 151