Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-14-0000000097SMS12-Jan-2014
kpd yth dinas pnpm. tolong awasi penggunaan dana pnpm didesa saya yg sekarang mulai berjalan yaitu pemasangan jalur air bersih.tolong tim bersih pnpm ditgai rakyat kecil hanya bisa mengawasi dan berdiam karena takut diputar balikan fakta,demikian trima kasih atas perhatiannya ttd wong cilik erjunkan ke dsa jejeg kec bumijawa kab tegal jawa tengah.karena stiap dana pnpm slalu ditrima oleh rezim lama yg sdah kondang akan kecurangannya.saya sba
12-02-2014: Pembangunan jaringan perpipaan air bersih desa jejeg saat ini mencapai 95%. TPK sebagai pelaksana kegiatan ini terpilih berdasarkan musdes, sehingga tidak terkait kondisi desa dengan adanya kepala desa baru. Pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan Saluran Air Bersih ini dapat di evaluasi terhadap kecurangan dari musdes pertanggungjawaban 40% dan 80% yang sudah dilaksanakan, serta musdes serah terima nanti.
P-14-0000000073SMS10-Jan-2014
Yth:PNPM MPd. Kmi YAKIN: 1.s`lma pjoKAB lumjang(syamsul arifin) msih main cinta sm ketua UPK(sdri RINI) 2.s`lama SP2M(ibu RIA)takut&dlm tekanan s`sorag penegakan sanksi utk UPK kec.jatiroto kab.lumjang prov.JATIM tdk akan s`suai dg hrapan masy.mka dri mhon utk sgera d tindak lanjuti klw bsa smua pngurus UPK di non aktif kan.trim
04-02-2014: Mendasari pengaduan Saudara, bahwa pada hari ini Sabtu, tanggal 14 bulan Desember Tahun 2013 bertempat di Panti PKK Kecamatan Jatiroto Jalan Gajah Mada Nomor 02 Jatiroto telah dilakukan klarifikasi atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Pengurus UPK Kecamatan Jairoto yang dihadiri oleh, Fasilitator Kabupaten dan asisten Faskab, PjOK, FT, Ketua BKAD, Koordinator BP-UPK, PL KDB, PL Reguler, Pengurus UPK, Ketua TPK, KPMD, Ketua Kelompok serta pelaku lainnya daftar hadir sebagaimana tercantum dalam lampiran. Adapun hasil klarifikasi atas data-data di lapangan adalah sebagai berikut : 1. Pada tanggal 15 Nopember 2013 bertempat di lokasi pekerjaan Jalan Sirtu dan TPT Desa Rojopolo diakui secara lisan oleh Ketua TPK (sdr Achmad Dahlan Bin Samsun) bahwa setiap adanya penyaluran dari BLM Kegiatan dari UPK ke TPK selalu dilakukan pemotongan oleh Bendahara UPK senilai Rp. 150.000,-. 2. Pernyataan tertulis pada tanggal yang sama dengan point 1 di atas dari Ketua TPK Rojopolo menyatakan bahwa pada saat penyaluran dana pada tanggal 1 Nopember 2013 bertempat di kantor UPK Jatiroto, memang ada kesepakatan di tingkat pelaku kecamatan non fasilitator bahwa setiap ada penyaluran dana dikenakan pemotongan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi kami selaku Ketua TPK Rojopolo dan pengurus yang lain tidak sepakat dengan aturan tersebut di atas dan pada saat penyaluran dana ini tidak ada potongan dana dari UPK Kecamatan Jatiroto 3. Pada tanggal 15 Nopember 2013 bertempat di rumah Bendahara TPK Desa Banyuputih Kidul pernyataan dari Ketua TPK (sdr Sutrisno) bahwa pada penyaluran dana pada tanggal 11 Nopember 2013 bertempat di kantor UPK memang ada pelaku kecamatan yaitu BKAD dan UPK memaksa mau memotong dana fisik untuk membayar ATK UMKM sebesar Rp. 479.000,- tetapi saya sebagai Ketua TPK PNPM Desa Banyuputih Kidul menolak keras atas pemotongan dana ATK tersebut dan saya sampai berdebat baik sama BKAD maupun UPK bahkan BKADnya mau mengancam tidak mau menandatangani spesimen pencairan (maksudnya penyaluran). 4. Pada tanggal 10 Desember 2013 bertempat di Rumah Ketua TPK desa Banyuputih Kidul pernyataan dari Ketua TPK (sdr Sutrisno) bahwa pada tanggal 1 Nopember 2013 pada pencairan (maksudnya penyaluran dana) fisik RPD III telah dilakukan pemotongan dana BLM oleh bendahara UPK Jatiroto sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang pemotongan tersebut sudah dikembalikan oleh sdr TPK Sukosari (Roni, lengkapnya M Sahroni Bin H. Madani) pada tanggal 4 Desember 2013 di rumah Roni dan uang tersebut di titipkan KPMD Banyuputih Kidul (Cahyono). 5. Pada tanggal 15 Nopember 2013 bertempat di Rumah Bendahara TPK desa Sukosari pernyataan dari Ketua TPK desa Sukosari (M Sahroni Bin H. Madani) bahwa tentang pemotongan uang yang dilakukan oleh UPK tidak benar karena pemotongan uang yang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) itu dilakukan atas persetujuan sesama TPK dari 6 desa di Kecamatan Jatiroto untuk digunakan acara-acara seperti rakor TPK yang tidak ada di DOK. Bahwa pemotongan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) memang benar ada dilakukan oleh UPK untuk mengganti uang ATK pelatihan UMKM yang sudah dibelanjakan tetapi uang tersebut sudah saya ganti sejumlah tersebut di atas ke Bendahara TPK. 6. Pada tanggal 15 Nopember 2013 bertempat di Rumah Bendahara TPK desa Kaliboto Kidul, pernyataan dari Bendahara TPK desa Kaliboto Kidul (Poniyem/Nadar) bahwa ketika TPK menerima pencairan (maksudnya penyaluran) dana BLM PNPM MPd untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton, UPK melakukan pemotongan dana yang akan digunakan untuk kelembagaan PNPM MPd Kecamatan Jatiroto (BKAD, PjOK, BP-UPK, PL, TV) dengan rincian: a. Pencairan maksudnya penyaluran tanggal, 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 179.000,- b. Pencairan maksudnya penyaluran tanggal, 01 Nopember 2013 sebesar Rp. 652.000,- dengan rincian sebesar Rp. 150.000,- untuk kelembagaan dan Rp.502.000,- untuk ATK pelatihan). c. Catatan pemotongan tersebut dilakukan secara langsung oleh UPK sebelum dana diterimakan ke TPK (saya). 7. Pada tanggal 25 Nopember 2013 bertempat di Rumah Assisten Faskab, pernyataan dari Bendahara TPK desa Jatiroto (Bapak Sulikan) bahwa untuk dana kelembagaan/rakor/perpisahan/tasyakuran, yang dikoordinir oleh TPK Sukosari telah dikembalikan dan kuitansi ada di UPK. 8. Pada tanggal 10 Desember 2013 telah dikonfirmasi kepada Ketua Kelompok Muslimat Amanah (Ibu Tutik Winarni) bahwa pinjaman yang telah diterima pada 12 Maret 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- antara pencatatan administrasi dipembukuan UPK dan kelompok sudah sesuai dengan menyisakan tunggakan sebesar Rp. 425.000,- 9. Pada tanggal 10 Desember 2013 telah dikonfirmasi kepada Ketua Kelompok Seroja (Ibu Nunuk S.) bahwa pinjaman yang telah diterima pada 14 Desember 2010 sebesar Rp. 20.700.000,- antara pencatatan administrasi dipembukuan UPK dan kelompok sudah sesuai dengan menyisakan tunggakan sebesar Rp. 1.613.000,- dengan catatan ada perbedaan bukti transaksi yang belum tercatat di BUKU ANGSURAN SPP. (7/10/13 sebesar Rp.50.000,-; 6/8/13 sebesar Rp. 150.000,-; 2/5/2013 sebesar Rp.50.000,-; 25/6/13 sebesar Rp. 63.000,-;6/6/2013 sebesar Rp. 50.000,- dan 2/September/13 sebesar Rp. 100.000,- 10. Pada tanggal 10 Desember 2013 telah dikonfirmasi kepada Ketua Kelompok Melati 1 (Ibu Khusnul Khotimah) bahwa pinjaman yang telah diterima pada 5 Nopember 2009 sebesar Rp. 13.800.000,- antara pencatatan administrasi dipembukuan UPK dan kelompok terdapat selisih sebesar Rp. 207.000,-. Data di LPP UPK terdapat tunggakan Rp. 207.000,- sedang data di surat penyataan sudah lunas. 11. Pada tanggal 10 Desember 2013 telah dikonfirmasi kepada Ketua Kelompok Melati 2 (Ibu Elly Sukarsih) bahwa pinjaman yang telah diterima pada 5 Nopember 2009 sebesar Rp. 21.200.000,- antara pencatatan administrasi dipembukuan UPK dan kelompok terdapat selisih sebesar Rp. 1.135.000,-. Data di laporan LPP UPK terdapat tunggakan Rp. 1.835.000,- sedang data di surat Buku Angsuran SPP sisa tunggakan Rp. 700.000,- (lihat Excel Kartu Kredit). 12. Pada tanggal 10 Desember 2013 telah dikonfirmasi kepada Ketua Kelompok Melati 2-2 (Ibu Elly Sukarsih) bahwa pinjaman yang telah diterima pada tanggal 9 Juni 2010 sebesar Rp. 13.000.000,- antara pencatatan administrasi dipembukuan UPK dan kelompok terdapat selisih minus sebesar Rp. 160.000,-. Data di laporan LPP UPK terdapat tunggakan Rp. 5.474.000,- sedang data di surat Buku Angsuran SPP sisa tunggakan sebesar Rp. 5.634.000,- (lihat Excel Kartu Kredit). Adapun hasil klarifikasi atas data-data di lapangan tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Klarifikasi dari Ketua UPK, ada pertemuan informal dari Koordinator TPK (M. Sahroni Bin H. Madani) selaku Ketua TPK Sukosari dan Ketua UPK bahwa menyepakati ada iuran untuk acara saresehan di tahun anggaran 2013 yang mendelegasikan kepada bendahara UPK (Tanti Aprilia) selaku individu dengan ancar-ancar Rp. 250.000,- per desa yang alokasinya dari BOP TPK pos insentifnya TPK. Dengan catatan ada 2 (dua) desa yang sepakat yaitu Desa Sukosari dan Kaliboto Kidul. Saat Penyaluran dana ada 4 desa yang membayar yaitu Desa Sukosari, Kaliboto Kidul, Banyuputih Kidul dan Jatiroto. Pembayaran alokasi untuk biaya saresehan dilakukan pada hari yang sama dengan hari penyaluran dana. Agenda saresehan tanpa sepengetahuan Fasilitator. Menurut Ketua TPK Banyuputih Kidul (Sutrisno), adanya pemotongan tanpa ada koordinasi awal, hanya disampaikan pada saat penyaluran dana, diperkuat oleh pernyataan bendahara TPK Banyuputih Kidul (Tutik Winarni) untuk jumlah dana yang disalurkan dan diterimakan ke TPK adalah 95% kegiatan dan BOP TPK 3% setelah dikurangi pemotongan oleh Bendahara UPK. Kesepakatan adanya alokasi biaya saresehan tanpa koordinasi yang melibatkan seluruh perwakilan TPK di Kecamatan Jatiroto atau sepihak. Pernyataan Ketua BKAD, ada kronologis yang harus disampaikan kepada seluruh pelaku program. Rapat kelembagaan dilaksanakan setelah Ketua UPK berkoordinasi via telpon dengan Ketua BKAD dengan hasil tidak diperkenankan mengalokasikan dari dana BLM Kegiatan (berita acara akan dipelajari lebih lanjut) Pertanyaan Faskeu, Pemotongan apa disertai dengan bukti transaksi ? Ketua TPK Banyuputih Kidul tidak ada kuitansi insentif Bendahara TPK Kaliboto Kidul juga tidak ada, namun dari uang pribadi yang alokasinya dari insentifnya TPK Koordinator BP-UPK, kelembagaan kecamatan terutama UPK telah melakukan kesalahan besar tanpa melibatkan fasilitator belajar dalam pengambilan keputusan adanya masalah yang sedang diklarifikasi sekarang, oleh sebab itu mari ungkapkan secara jujur dan transparan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi. Jawaban Ketua TPK Sukosari, bukti transaksi tidak ada pada saat transaksi di UPK. 2. Ketua UPK, tidak dilakukan pengalokasian setiap adanya penyaluran dana dari UPK kepada TPK namun ditawarkan dulu kepada TPK yang bersangkutan. Pernyataan Ketua TPK Rojopolo dan pengurus yang lain tidak ada kesepakatan. Pertanyaan Pak Budi Wahyono selaku Asisten Faskab, hasil berita acara diakui ada pemotongan. Ini berseberangan dengan isi berita acara yang tidak detail, karena di dalam berita acara tanggal 16 Nopember 2013, termasuk TPK Rojopolo dikembalikan dananya yang telah dipotong oleh UPK. 3. Ketua UPK adanya rencana pemotongan dana untuk ATK Pelatihan UMKM, atas permintaan dari Sekretaris BKAD (Bapak Wawan Trilaksono) yang minta tolong untuk mengalokasikan penganti ATK berupa tas UMKM yang sudah terlanjur dibelikan. Saya akan membantu untuk proses pengalokasiannya, Ketua UPK menyatakan dirinya salah atas kejadian ini, Kepanitiaan sudah terlanjur membeli ATK Pelatihan UMKM sebelum RPD dibuat karena mendesaknya waktu pelaksanaan. Asisten Faskab, belum mengijinkan untuk pemotongan ATK UMKM karena belum memenuhi syarat adanya TOR kegiatan pelatihan, seiring adanya pengaduan melalui SMS pada tanggal, 25 Oktober 2013 dini hari juga untuk permasalahan pelatihan. Pernyataan Sekretaris BKAD dengan penjelasan ronologisnya, adanya surat Dirjend untuk percepatan pencairan dan penyaluran dana serta pelaksanaan fisiknya paling lambat 15 Desember 2013. Rencana pelatihan akan dilaksanakan ditingkat kecamatan setelah dikoordinasikan dengan Asisten Faskab (Budi Wahyono). Dilaksanakan rapat koordinasi dengan membentuk kepanitiaan Ketua TPK Rojopolo, share dari yang bersangkutan bahwa pernah melaksanakan pelatihan di tingkat Kabupaten tanpa buat TOR, karena kepanitiaan tidak berjalan maka kepanitiaan dihandle oleh BKAD. Surat sudah dibuat dari Camat untuk kesiapan narasumber dari BRI Cabang dan Departemen koperasi Kabupaten Lumajang. Menjelang pelaksanaan pelatihan 3 (tiga) sebelum pelaksanaan. Atas dasar pengalaman forum ini juga salah karena tidak melalui forum MAD sebagaimana kewenangan dari BKAD. Pengadaan ATK Tas Pelatihan UMKM masih menggunakan dana pribadi Sekretaris BKAD, keberadaan Tas masih ada di balai desa Kaliboto Kidul. Narasumber pada hari H-nya datang karena tanpa ada pemberitahuan pembatalan pelatihan dimaksud. Pengadaan baliho (banner) sudah ada. Pelatihan bisa dilaksanakan di tahun 2014, karena kesiapan kepanitiaan yang sangat kurang, yang tidak disertai dengan TOR, RAB dan yang lain. Klarifikasi dari Assisten Faskab, untuk menata ulang persiapan pelatihan dan membahas penyelesaian aduan masyarakat tentang rencana pelatihan UMKM, pada tanggal 25 Oktober 2013, bertempat di rumah Pengurus TPK Rojopolo (Sri Astutik) dilakukan rapat koordinasi KPMD dan TPK yang dihadiri oleh Faskab, Asisten Faskab dan PjOK dan 2 orang PL. Rencana penundaan pelatihan juga merupakan agenda yang akan di bahas, sehingga pembatalan ke Narasumber bisa dilaksanakan secara prosedural oleh Kepanitiaan yang syah. Berita acara terlampir. Dalam rapat tersebut pengurus BKAD juga diundang, tetapi tidak hadir karena bersamaan dengan agenda kedinasan masing-masing. 4. Pernyataan dari Koordinator TPK pada 16 Nopember 2013 memang sudah dikembalikan sekaligus membatalkan agenda saresehan dan saya mundur dari Koordinator TPK, bukti terlampir khusus desa Banyuputih Kidul tanda terima per tanggal 16 Nopember 2013, tetapi dana yang telah dipotong baru dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2013, dititipkan kepada Cahyono (KPMD Banyuputih Kidul). 5. Klarifikasi sudah sesuai dengan data. 6. Diakui bahwa tulisan ditransaksi di lembar rincian ditulis tangan oleh Bendahara UPK (Tanti Aprilia), materi Rp. 7.000,-; transportasi Rp. 20.000,- untuk menemui Pak Faruk (FK lama) untuk minta tandatangan proposal di desa jumlahnya Rp. 20.000,- x 3 desa = Rp. 60.000,- dari desa Kaliboto Kidul, dan 2 lainnya lupa. Tanggapan dari Pak Gugat Wismono Adi selaku PL-KDB, bahwa uang untuk bantuan transpor menemui FK Besuki Kabupaten Situbondo hanya diterima Rp. 50.000,- tanpa disertai bukti transaksi. Sementara yang Rp. 10.000,- di pegang oleh Bendahara UPK (Tanti Aprilia) sampai sekarang. Biaya untuk P. Camat sebesar Rp. 100.000,- yang dimaksudkan oleh si penulis selaku Bendahara UPK yang mendapat delegasi dari Koordinator TPK adalah untuk acara saresehan dan uang tunai tersebut dipegang oleh adalah Bendahara UPK. Besoknya (18 Oktober 2013) uang tersebut disetorkan ke Koordinator TPK (sdr M. Sahroni selaku TPK desa Sukosari) tanpa ada tanda terima. Fakta di berita acara tanggal 16 Nopember 2013 dari koordinator ke masing-masing pengurus TPK, bisa Ketua atau yang lainnya. Tulisan ditransaksi di lembar rincian ditulis tangan oleh Bendahara UPK (Tanti Aprilia), untuk alokasi sumb. Rp. 150.000,- maksudnya sumbangan adalah saresehan, untuk dana sebesar Rp. 502.000,- telah diberikan kepada Pak Wawan T (bukti akan di cek). Yang alokasi untuk rujak bukan ditulis oleh Bendahara UPK. Bendahara TPK Kaliboto Kidul Pernyataan saya betul apa adanya, pernyataan dibuat sekitar pukul 16.00 WIB. Walau konsep awal dari tim investigasi (Pak Moh. Hudi S. sebagai Faskeu dan Pak Budi Wahyono sebagai Asisten Faskab). Alokasi untuk ATK tas Pelatihan UMKM berkenaan dengan jabatan Pak Wawan T. sebagai Plt. Kades Kaliboto Kidul. Informasi dari Pak Budi W., uang tersebut dipotong sebelum uang diberikan kepada TPK Desa Kaliboto Kidul, substansi sangat sepakat karena berdasarkan FAKTA. Koordinator BP-UPK, perbedaan redaksi antara kelembagaan dan peserta saresehan yang lain tertulis. Proses dalam menulis surat pernyataan memang tidak runtut dan detail sehingga berbeda dengan peruntukkannya antara fakta dengan forum klarifikasi. 7. Pernyataan tertulis dari Bendahara TPK desa Jatiroto terklarifikasi sama dengan item-item sebelumnya. 8. Klarifikasi atas data nomor 8 (delapan) sudah sesuai dengan data-data yang ada 9. Klarifikasi setiap membayar kelompok tidak membawa buku angsuran SPP namun bukti transaksi selalu di berikan oleh UPK 10. Angsuran sebesar Rp. 207.000,- merupakan dana yang disalahgunakan oleh mantan Bendahara UPK (Q0riyatul Lailiyah). 11. Atas selisih tersebut akan di cek kembali dengan data dan bukti transaksi yang ada di kantor UPK. 12. Atas selisih tersebut akan di cek kembali dengan data dan bukti transaksi yang ada di kantor UPK. Pihak Yang Mengklarifikasi : 1. Ibrahim 2. Moh. Hudi S. 3. Annas Jaya 4. Budi W. Pihak Yang diklarifikasi : 1. Rini S; 2. Dewi S 3. Tanti Aprilia Saksi – Saksi : 1. Drajat Irianto (PjOK Jatiroto) 2. Didik Subroto, SE. (Ketua BKAD) 3. Kustianah (Koor. BP-UPK) 4. Gugat Wismono Adi, A.Md (PL-KDB) 5. Wiwik Catur (PL Reguler) 6. Elly Sukarsih (Ketua kelp SPP Bakid) 7. Tutik Winarni (Bendahara TPK Bakid) 8. NS. Nuryana (Ketua Kelp SPP Bakid) 9. Khusnul Khotima (Ketua Kelp SPP Bakid) 10. M. Sahroni (Ketua TPK Sukosari) 11. Wijianto (Ketua TPK Kaliboto Lor) 12. Sutrisno (Ketua TPK Bakid) 13. Ach. Dahlan (Ketua TPK Rojopolo) 14. Poniyem (Bendahara TPK Kaliboto Kidul)
P-14-0000000087SMS10-Jan-2014
kami menemukan ada pembiaran dari sdr heri purwanto selaku fk tentang tupoksi upk. terlebih dengan caleg sdr irawan dan masih ketua upk
30-01-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000043
P-14-0000000089SMS10-Jan-2014
PPM MPD TA 2014 desa karanggeneng kec pitu kab ngawi prov jatim Yth bpk/ibu/sdr pnpm kami mau tanya apakah proyek pembangunan jalan TA 2014 di desa karanggeneng jadi cair nggak dan kapan? Trimakasih
06-02-2014: Kecamatan Pitu rencana musyawarah antar Desa (MAD ) penetapan bersamaan dengan Musrenbang Kecamatan pada tanggal 13 Februari 2014, jadi usulan jalan di Desa Karanggeneng terdanai tidaknya baru bisa diketahui setelah Musrenbang Kecamatan.
P-14-0000000048SMS09-Jan-2014
Kpd pnpm pusat. Kami dr perwakilan masyarakat kecamatan rejotangan kabupaten tulungagung provinsi jawa timur. Ingin melaporkan bahwasannya pnpm dikecamatan kami pada tahun 2013 akhir - 2014 sudah menyeleweng jauh dr aturan. Semenjak ada pergantian fasilitator pada bulan Oktober 2013. Mulai dr MAD Prioritas usulan yg penuh dg rekayasa krn nilai dibuat oleh fasilitator teknik sampai dengan RAB sarana prasarana yg diatur sedemikian rupa.
09-01-2014: Terima Kasih atas Informasinya. Kami akan melakukan pendalaman dan pengumpulan data terkait guna mengambil langkah selanjutnya.
P-14-0000000050SMS09-Jan-2014
Km warga desa kaana kecamatan enggano kab bengkulu utara merasa di rugikan akibat ulah FT sebagai perentara atau juru bayar atau rekayasa pd pembelian mesin PLTD di jkt tanpa musyawara desa padahal kesepakatan warga pemenang lelang toko di bengkulu yg lebih murah seperti di desa meok. Konsultan membiarkan penyimpangan yg terjadi.
28-02-2014: hasil konfirmasi ke TPK, bahwasanya mesin dg kapasitas 22,5 KVA harganya 151 jt lebih tinggi dr yg mesin berkapasitas 35 KVA dg harga 139 jt, dan TPK berkordinasi dg FT maka di sepakati TPK membeli yg kapasitas lebih tinggi dg harga jauh lebih murah dan kualitas nya lebih baik
P-14-0000000058SMS09-Jan-2014
Nama program PNPM MP, Lokasi Kec LIKUPANG TIMUR KAB MINAHASA UTARA,PROVINSI SULAWESI UTARA.Nama2 pelaku yg ditahan TINI SARIOWAN (FK) ENGELIN MASING (KET UPK),ALVINIS SAREDO(PJOK).Tks
07-02-2014: Pengaduan ini terkait dengan Pengaduan Nomor : P-14-0000000080.
07-02-2014: 1). Pada tanggal 9/8/2012, diselenggarakan MAD Khusus Penanganan Masalah dengan salah satu keputusan bahwa : Masalah penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh mantan Fasilitator Teknik Kecamatan Likupang Timur segera diproses secara hukum. 2). Pada tanggal 6/9/2012, Faskab, Faskeu bersama Ketua RBM dan PJOK Kabupaten Minahasa Utara melapokan kasus tersebut kepada pihak Kejaksaan Negeri Air Madidi / Minahasa Utara dengan terlapor mantan FT Kec. Likupang Timur (Nanang Sugianto). 3). Mengenai penetapan sebagai tersangka dan penahanan terhadap TINI SARIOWAN (FK), ENGELIN MASING (KET UPK), ALVINIS SAREDO(PJOK) adalah kewenangan penuh pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Air Madidi / Minahasa Utara setelah melakukan pengembangan penyidikan perkara.
P-14-0000000068SMS09-Jan-2014
Upaya=upaya yg dilakukan oleh segelintir orang untuk merusak nama FMS sulut merupakan cara=cara yg tdk bertanggung=jawab dng mengatas=namakan orang lain tanpa bukti yg akurat. Sampai kapan cara=cara picik ini harus berlanjut. Klu korprov hanya datar menanggapinya. Harap yg dari rmc atau siapa yg netral selesaikan ini untuk kita melangkah lebih baik di thn 2014 dng hati tulus dan bersih.ral selesaikan ini untuk kita melangkah lebih baik di thn 2014 dng hati tulus dan bersih.
04-02-2014: Akan dilakuakn infestigasi dan klarifikasi terkait dengan aduan tersebut, terutama pihak-pihak mana yang merusak nama FMS dengan cara-cara yg tidak terpuji
P-14-0000000069SMS09-Jan-2014
Rusaknya citra Fasilitator PNPM M Perdesaan di Jawa Tengah itu krn Corsa/Korp tdk berjalan dg baik. Cenderung saling menjatuhkan contoh SUNARTI, S.IP berpindah2 mjd FK selalu melaporkan dan menceritakan kejelekan Fasilitator lain. Jika Orangnya konsisten baik dan Profesional sih tdk masalah.
26-03-2014: Kekompakan tim Fasilitator memang menjadi kunci keberhasilan fasilitasi program, yaitu kekompakan dalam hal kebaikan. Namun jika mengetahui adanya pelanggaran aturan namun tidak melaporkan, maka menjadi salah. Bahwa Sdr Sunarti dianggap tidak konsisten dan profesional maka jika benar akan kami lakukan pembinaan.
P-14-0000000070SMS09-Jan-2014
Yth fihak yg mnangani masalah pnpm mp, km laporkn n mnta proses scara hukum bhw,satker kab oku selatan prov sumsel, tlh mlakukn potongn honor pjo kecamatku selatann n setrawan th 2013, & honor pjo kecmatan n setrawan th 2011 sd 2012 tdk pernah dbayarkn baik honor dari APBN & APBD, by forum pjo kecamatn n setrawan o
03-06-2014: Terimakasih atas informasinya dan setelah kami klarifikasi kepad Fasilitatornya mereka akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasiterhadap yang bersangkutan dan hasilnya masih dalam proses
P-14-0000000043SMS08-Jan-2014
kami ingin melaporka telah terjadi penggunaan fasilitas pnpm ulu rawas kab muratara sumsel yang menjadi caleg pan. mohon segera ditindaklanjuti
08-01-2014: terima kasih segera kami akan meminta tim fasilitator kabupaten melakukan Pendalaman dan investigasi untuk memastikan adanya pemanfaatan fasilitas PNPM oleh caleg PAN.
08-01-2014: Telah dilaksanakan MAD, dan telah disampaikan kepada Forum, namun Irawan masih diberi mandat untuk menjadi Ketua UPK, dan yang bersangkutan telah membuat pernyataan tidak akan menggunakan fasilitas UPK untuk kepentingan Pencalonannya.
06-02-2014: Telah kami koordinasikan surat edaran menkokesra dan suran kepala BPMPD Prov sumsel dan dalam waktu dekat Satker kabupaten akan mengeluarkan suran pemberhentian
P-14-0000000044SMS08-Jan-2014
KM WARGA DS BAMPALOLA KEC ALOR BARAT LAUT KAB ALOR PROP NTT TAGIH JANJI PROGRAM U/ SELESAIKN KASUS PENGADAAN MESIN LISTRIK YG BERMASALAH O/ MANTAN FT FANCE KIA THN`09. KM SANGAT DIRUGIKAN O/ PENIPUAN INI, MESIN LISTRIK HANCUR, KM TDK BISA PAKAI LISTRIK, FANCE KIA UNTUNG BESAR, DIA DPT FEE DR SUPLAYER. MANA BUKTI KESERIUSAN PROGRAM TUNTASKAN MASALAH INI? KM SD BERIKAN DATA LENGKAP & SEMUAX JELAS TP TAK ADA TINDKAN TEGAS. JANGAN2 ADA PERMAINAN DG ORG KAB & ORG PROPINSI U/ SLMATKAN FANCE KIA. SEMASA KERJAX FANCE KIA LAKUKAN SEKONGKOL DG SUPLAYER ANDALANX DISEMUA DESA DG PERMAINAN YG SAMA, MANUSIA LICIK, USUT TUNTAS KASUS INI. KALO ANAK2 ALOR BERMASALA LANGSUNG DIBERHENTIKAN, KAB & PROPINSI DISKRIMINATIF, SEBENARX ADA APA? MUNGKIN KAMI TDK MAMPU SOGOK SEPERTI A BUKTI KESERIUSAN PROGRAM TUNTASKAN MASALAH INI?
04-02-2014: Proses investigasi sesuai pengaduan masyarakat Bampalola sudah dilakukan dan dikirm ke Satker Provinsi guna melakukan penanganan sesuai mekanisme program. Pihak Kabupaten tidak punya kewenangan dalam hal memberhentikan tetapi yang mempunyai kewenangan adalah Satker Provinsi selaku pemberi kerja.
11-08-2014: Faskab mempunyai kewenangan melakukan investigasi dan klarifikasi. Namun karena mantan FT yang diadukan sudah menjadi Fastekab dan bertugas di kabupaten Sumba Barat maka ada dukungan proses dari KM.Provinsi berupa investigasi dukungan termasuk meminta klarifikasi dari mantan FT yang sekarang sudah jadi Fastekab. Dalam melakukan investigasi dan klarifikasi, Korprov melakukan klarifikasi melalui telpon kepada mantan Fastekab Alor pak Remigius dan mantan asisten SP2M pak Alek pada tanggal 12 Peberuari 2014, keduanya menyatakan bahwa benar ditahun 2008 ada pengadaan mesin genset di desa Bampalola dan pada proses pengadaan material awalnya masyarakat mempermasalahkan keberdaan faktur pembelian yang belum diperlihatkan suplier. Proses penanganan sampai ke Satker Kabupaten dan suplier telah menunjukan Faktur pembelian, masalah dinyatakan selesai sehingga dilakukan pembayaran hak-hak suplier. Dengan penjelasan tersebut maka untuk sementara pengaduan ditutup dan dibuka kembali apabila ada bukti baru.
P-14-0000000035SMS05-Jan-2014
Kami dari masyarakat ds.tewang kampung,kec mendawai,kab katingan,prov kalteng.keberatan atas pembangunan pasar desa yang di bangun dari dana PNPM mandiri tidak maksimal dan tidak sesuai dengan RAB.dari uang anggaran rp.102jt sudah dipotong oleh Fasilitator kec sebesar rp.22jt.fas kabupa.ten/pa.oksi rp20jt.kades rp6,5jt untuk pembelian laptop.dan ttpk masing2 ket.rp.10jt,bendahara rp,jt.sek rp.5jt.untuk bayar gajih harian tukang tim menjual sisa alat bangunan kayu ulin kepada ket OMS/PPIP.
08-01-2014: Berdasarkan pengaduan No P- 14-0000000035 sementara kami tanggapi beberapa hal sebagai berikut : 1. Bahwa Oksianus (Oksi) bukan sebagai Fasilitator Kabupaten, tetapi yang bersangkutan adalah Fasilitator Teknik Kecamatan Mendawai 2. Berdasarkan hasil konfirmasi awal dari Fasilitator Teknik Kecamatan Mendawai (Bpk Oksianus) Fasilitator Kecamatan (bpk. Sopiannur Nasrun) dan Ketua UPK Kec, Mendawai (bpk Eddy) bahwa tidak pernah terjadi pemotongan dana BLM kegiatan Pembangunan Pasar Desa Tewang Kampung oleh Fasilitator Kecamatan maunpun oleh UPK, penyaluran dari UPK kepada TPK dilakukan sebanyak 2 tahap, dan dilakukan secara langsung dari UPK Mendawai kepada TPK Desa Tewang Kampung (Junaidi Fadli (Ketua), Desi Mardani (Sekretaris) dan Erna (bendahara) 3. Namun demikian lebih lanjut kami Tim Fasilitator Kabupaten Katingan, akan melakukan investigasi langsung ke lapangan terkait dengan pengaduan tersebut diatas dalam bulan ini (Januari 2014).
04-02-2014: Telah dilakukan investigasi Oleh Faskab dan Faskeu Katingan atas laporan masyarakat di CHS online No P- 14-0000000035, tentang pekerjaan Pembangunan Pasar Desa Tewang Kampung. Hasil investigasi pekerjaan dilapangan terdapat beberapa hal : - Terjadi penjualan kayu ulin 10 x 10 x 4 = 1 pcs, 5 x 10 x 4 = 4 Pcs senilai Rp. 800.000 oleh TPK Desa, masih versi TPK hasil penjualan digunakan untuk peningkatan pembangunan pasar ( pembuatan selasar) namun belum dipertanggungjawabkan oleh TPK - Proses penjualan tidak prosedural, karena tidak dilakukan Musdes. - Sertifikasi sementara pemasangan bahan tidak sesuai dengan Desain – RAB, sehingga perlu dilakukan sertifikasi detail oleh FT mulai dari pembelian bahan, pemasangan dan kondisi 100% dan kualitas/speksifikasi kayu. Berdasarkan pemeriksaan terhadap LPJ TPK tahap I : Adanya pembelian kayu ulin 5 X 10 sebanyak 20 Pcs pada LPJ TPK, namun yang ada di lapangan hanya 4 Pcs dan pada bangunan pasar tidak ada pemasangan kayu ulin 5 x 10 , sehingga TPK harus mempertanggungjawabankan pembelian kayu ulin 5 x 10 sebanyak 16 pcs. - Adanya pembelian kayu ulin 10 x 10 sebanyak 25 pcs, tetapi yang terpasang hanya 15 pcs, dan dijual 1 Pcs, ada selisih sebanyak 9 pcs yang harus dipertanggungjawabkan oleh TPK. Sebagai Tindaklanjut di Kecamatan dan Desa direkomendasikan kepada desa melalui PJOK agar melakukan MD Khusus, untuk menyampaikan hasil sertifikasi terhadap kegiatan dari FT, serta pertanggungjawaban TPK mengenai hasil penjualan ulin dan pertanggungjawaban terhadap pergantian kayu kelas I menjadi kelas II oleh TPK.
06-02-2014: Berdasarkan laporan hasil investigasi dan srtifikasi tindak lanjut penanganan pengaduan di lapangan oleh Tim Faskab Katingan pada prinsipnya telah terjadi pelanggaran prinsip dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan fisik TA. 2013 berupa Pembangunan Pasar Desa di Desa Tewang Kampung, Kec. Mendawai yang disebabkan lemahnya kinerja Fasilitator Kecamatan dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, pengaduan dinyatakan selesai dan selanjutnya dimasukkan sebagai masalah baru untuk dilakukan proses penanganan masalah lebih lanjut
P-14-0000000036SMS05-Jan-2014
Dear PNPM Pusat saya adalah salah satu Masyarakat di kec. Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar provinsi Aceh. Dmn di kec. Kami ada penyelewengan dana oleh mantan sekretaris upk Eva Juliani Hampir 300 jt. Smpai saat ini masalh trsbt blm kelar dan trkesan vakum. Kmi hrap org2 pusat mau menindak lanjuti peh mantan sekretaris upk Eva Juliani Hampir 300 jt. Smpai saat ini masalh trsbt blm kelar dan trkesan vakum. Kmi hrap org2 pusat mau menindak lanjuti prealisasi penyelesaian`a. Trm ksih atas prhatian`a. Mohon dirahasiakan nmr saya ini utk menjaga keamanan saya :) tks
10-01-2014: Benar sdr(i) Eva Juliani telah melakukan penyimpangan dana dan penyalahguaan jabatannya untuk keuntungan pribadi dan keluarganyan dengan meminjam dana SPP mengatasnamakan orng lain, disamping itu juga merubah / mengobok ngobok administrasi yang berhubungan dengan pendanaan SPP yang telah diverifikasi dengan cara memanipulasi data peminjam untk kepentingan nya sendiri. Jumlah Penyelewengan dana SPP yang dia lakukan :RP.316.920.000,- Beberapa kali tindak lanjut masalah ini sudah dilakukan dengan BKAD, Msupika dan tokoh masyarkat sehingga samapai dengan saat ini dana sudah kembali sebesar RP. 83.485.000,-. dan masih tersisa : RP.233.435.000. Tanggal 9 Oktober sdr(i) Eva Juliani dipanggil ke oleh BKAD, PJOK, FK/FT, dan UPK, dari hasil pertemuan tsb Sdr(i) Eva berjanji akan melunasi nya dengan batas waktu 25 Oktober 2013, dan sebagai jaminan nya dia menyerahkan sertifikat tanah kepada pihak UPK dan bila sampai batas waktu yang diberikan saudari Eva tidak melaksanakan kewajiban nya, maka aset yang tersebut dalam sertifikat tersebut akan dijual /dilelang oleh pihak penanggung jawab program dan Muspika Kec. Lembah Seulawah, dan permasalahan nya akan di bawa ke ranah hukum. Terakhir masalah ini dibicarakan dalam MAD Prioritas Usulan pada tanggal 19 Desember 2013, dengan keputusan "Aset saudari Eva yang sudah dijadikan sebagai jaminan harus diambil / disita oleh oleh Muspika Kecamatan Lembah Seulawah yang dalam hal ini disebut camat selaku pemangku jabatan / kepala wilayah, namun hingga tanggal 31 Desember hasil keputusan MAD ini belum berjalan, jadi dalam hal ini perlu ditempuh uapaya upaya hukum agar tanah berserta rumah yang sudah dijadikan jaminan oleh Sdr(i) Eva Juliani dapat disita dan dijual.
P-14-0000000037SMS05-Jan-2014
Salam si kompak. Pak nmc. Tlg d prhtkn jg implementasi kebijakan yg d buat oleh midle mNjemn program yang sgt merugikan masyarakat. Itu trjd d riau trkait ttg lap tutup buku tahunan upk. Persentase penggunaan dana operasinal dan kebijakan penganggaran honor upk yg saat ini d riau masih bannyak upk honornyt ttg lap tutup buku tahunan upk. Persentase penggunaan dana operasinal dan kebijakan penganggaran honor upk yg saat ini d riau masih bannyak upk honornynerja dan nama baik yg lebih ke gengsi mrka sj. Dg mengorbankan hak2 upk dan masyarakat lain. Sy harap ini cepat d proses. Sekian n tq.A jauh dr umk dan khl dg bebN tugas yg demikian komplek. Dan tlg beri tegurN keras kpd fms dan faskeu dallam memprtmbgkn hal ini jgn hanya memikirkan kiA jauh dr umk dan khl dg bebN tugas yg demikian komplek. Dan tlg beri tegurN keras kpd fms dan faskeu dallam memprtmbgkn hal ini jgn hanya memikirkan ki
13-07-2014: Dari permasalahan di atas sudah di tanggapi oleh FMS kepada seluruh Fasilitator Keuangan, terutama di Kabupaten Siak, Kecamatan Minas sudah di jelaskan oleh Fasilitator Keuangan Kepada UPK
Data : 2547 | Halaman : 170