Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-14-0000000857Supervisi16-Aug-2014
Belum MDST 2 kegiatan PNPM MPd TA. 2013 di desa Mazingo Tabaloho akibat terjadinya perselisihan/tidak harmonisnya hubungan antara sesama pengurus TPK dan juga dengan Kepala Desa
18-08-2014: Pengaduan ini menjadi Masalah Khusus
P-14-0000000841SMS12-Aug-2014
Masukan Juga : PNPMMP Th 2013 Pem Gedung Polindes Desa Ranon Kec.Pakuniran Kab Problnggo Jawa Timur Indonesia Juga Bermsalah. Meubeler Tdk Ada Shngga Bidan Desanya Beli Sndiri. Pihak2 Terkait Tidur Smua Berlagak Tuli.( Ttd Abd Rahim Pelapor)
15-08-2014: Dari hasil klarifikasi kepada FK yang berada dilokasi tugas maka pengadaan meubeler sudah dilakukan dan sudah di MDST kan kepada masyarakat Ds. Ranon Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo sebagaimana terlampir : 1. Surat Pernyataan TPK 2. Foto Dokumentasi
P-14-0000000842SMS12-Aug-2014
Desa Kedung Rejoso Kec Kotaanyar Kab Probolnggo Jawa Timur Indonesia. Alamat Lengkap Agar Layanan Ini Tdk Tidur
15-08-2014: Berdasarkan pengaduan maka diadakan rapat kelembagaan menindak lanjuti permasalahan yang ada di Desa Kedung Rejoso, Rapat kelembagaan dihadiri oleh Kelembagaa BKAD, BPUPK, UPK, PJOK, PL dan Fasilitator. Langkah strategis pemecahan masalah yang ada di kedung rejoso al : 1. Melaksanakan opnam dan sertifikasi bersama kelembagaan, gedung PAUD Desa Kedung Rejoso Dusun Panggung sebagai validasi dan konfirmasi pelaporan yang telah di terima. 2. Koordinasi dengan TPK Desa Kedung Rejoso, tentang hasil opnam dan sertifikasi yang telah di laksanakan serta tindak lanjut nyata yang akan di ambil oleh TPK Desa. 3. Validasi hasil perbaikan kegiatan oleh TPK. 4. Koordinasi bersama antara pihak pelapor, PNPM dan TPK Desa, terkait hasil pekerjaan yang telah di laksanakan. Sehingga TPK menginformasikan ke pihak PNPM, tindak lanjut perbaikan akan di laksanakan mulai hari Minggu Tanggal 17 Agustus 2014.
P-14-0000000820SMS04-Aug-2014
Bersama ini sy laporkan, bhwa di Kecamatan Jati Kabupaten Blora, ada penyelewengan dana angsuran kelompok yg digunakan oleh Ketua TPK Desa Bangleyan an. Bp.Latif sebesar Rp. 101.095.700, titipan angsuran tdk disetorkan ke UPK..
12-08-2014: Trimakasih atas informasinya, memang benar bahwa di kec. Jati ada masalah pennyalahgunaan dana karena masalah ini telah masuk dalam laporan masalah kami dan setiap bulan telah dilaporkan progres perkembangan penanganan masalahnya yang dilakukan oleh baik fasilitator kec. Jati dan fasilitator kabupaten Blora Demikian trimakasih
P-14-0000000821SMS04-Aug-2014
Bersama ini sy laporkan, bhwa di Desa Menden Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, ada penyelewengan dana SPP sejumlah 7 kelompok yg digunakan oleh Ketua kelompok sebesar Rp. 143.000.000.
12-08-2014: Trimakasih atas informasinya, memang benar bahwa di kec. Kradenan ada masalah pennyalahgunaan dana karena masalah ini telah masuk dalam laporan masalah kami dan setiap bulan telah dilaporkan progres perkembangan penanganan masalahnya yang dilakukan oleh baik fasilitator kec. Kradenan dan fasilitator kabupaten Blora Demikian trimakasih
P-14-0000000822SMS04-Aug-2014
Bersama ini sy laporkan, bhwa di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, ada indikasi penyalahgunaan dana tabungan kelompok SPP, tabungan kelompok SPP yg dihimpun oleh pengurus UPK, tdk bs dipertanggungjawaban di MAD.. dihimpun oleh pengurus UPK, tdk bs dipertanggungjawaban di MAD..
12-08-2014: Trimakasih atas informasinya, memang benar bahwa di kec. Randublatung ada masalah pennyalahgunaan dana karena masalah ini telah masuk dalam laporan masalah kami dan setiap bulan telah dilaporkan progres perkembangan penanganan masalahnya yang dilakukan oleh baik fasilitator kec. Randublatung dan fasilitator kabupaten Blora Demikian trimakasih
P-14-0000000813Web28-Jul-2014
Kenapa PNPM Mandiri programnya tahun ini kok beda jauh pada tahun sebalumnya.. Yg saya tanyakan apakah betul setiap proyek fisik semuanya di potong 11,8% ? Kalw iya mungkin lama2 PNPM Gak akan ad yg mau jadi TPK.
15-08-2014: Benar bahwa oleh Pemerintah sesuai dengan Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nmr : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 terkait dengan pemenuhan kebijakan penghematan anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014, diminta untuk melakukan penghematan dan pemotongan terhadap Alokasi BLM dari sumber pendananaan DUB sebesar 11,8%. Penghematan dan pemotongan ini akan disesuaikan secara merata (bukan dibagi rata) sesuai dengan alokasi BLM di masing-masing kecamatan demikian selanjutnya hingga ke tingkat desa akan dirumuskan dan disepakati jumlah atau besar pemotongan yang akan dilakukan. Maka yang benar adalah bahwa ada pemotongan sebesar 11,8% dan akan disesuaikan di tingkat desa sesuai dengan kondisi, progres dan kesepakatan lainnya untuk disepakati dan ditentukan di tingkat kecamatan (MAD dan terbitnya SPC Peralihan). Penghematan dan pemotongan Dana Urusan Bersama (DUB)PNPM Mandiri Perdesaan tidak merubah komposisi DDUB yang bersumber dari APBD namun pemerintah Daerah diharapkan dapat menyediakan tambahan Dana DDUB sebesar 11,8% agar pelaksanaan kegiatan PNPM mandiri Pedesaan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Khusus untuk Pemerintahan Kabupaten Tuban telah menyediakan dana tambahan mencapai Rp. 2.300.000.000,-
P-14-0000000810Web26-Jul-2014
Kami wakil masyarakat dari Kec. Pace ingin memberikan masukan. Mohon untuk kec. pace segera dilakukan pemilihan ketua BKAD yang baru karena Ketua BKAD yang terdahulu sudah mengundurkan diri, dan kami perwakilan masyarakat pace menyerukan untuk segera di angkat ketua BKAD kec. Pace yang baru karena selama ini perwakilan dari BKAD di sini tidaklah optimal dalam kinerjanya kurang mendengar aspirasi masyarakat setelah ditinggalkan ketua BKAD yg lama. Dan kami menanayakan perihal adanya pemotongan dana BLM sebesar 11,3% dari pemerintah pusat itu apakah benar dan segera direalisasi? Dan dikarenakan apa terjadi pemotongan tersebut??
13-08-2014: Terima Kasih masukannya tentang pemilihan ketua BKAD. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan MAD Khusus, pada acara tersebut nanti akan diagendakan pembenahan pengurus BKAD dengan mengacu ketentuan di AD ART BKAD. Pemotongan sebesar 11,8 % sesuai surat dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen PMD No. 900/5383/PMD tentang Pemotongan DUB PNPM. Pemotongan ini menindaklanjuti Inpres No 4 Tahun 2014 tentang LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014.
P-14-0000000808Web24-Jul-2014
Standard pelayanan penanganan pengaduan tu berapa hari sih...sudah hampir sebulan ngirim pengaduan kok belum ditanggapi. Keburu ndak sempat perbaiki pelaksanaannya dong...kalo gini caranya secara sistem malah mendukung terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan.... Kapan Indonesia jadi lebih baik?????
12-08-2014: Mohon maaf untuk ketidaknyamanan saudara, karena keterbatasan SDM yang menangani CHS online di jawa tengah saat ini sehingga tanggapan dan tindaklanjut pengaduan agak tersendat-sendat, terimakasih atas saran dan kritik saudara terhadap pelayanan kami
P-14-0000000809Web24-Jul-2014
benarkah dana blm untuk pembangunan fisik th 014 akan dipotong 11,5%? lalu bagaimana dengan proyek kami yang sudah berjalan 95% dan dananya baru turun 80%
04-08-2014: Adanya pemotongan BLM sebesar 11,8% sbg l bentuk penghematan anggaran mengacu pada surat Dir KPM KEMENDAGRI no.402/1027/PNPM MP/II/2014 dan Nodin korprov no.07.2014-127/pnpm mp/kmw4.jtg. Desa Campuranom kec.Bansari mendapat olkkasi BLM utk pemb agunan gedung PAUD sebesar117.424.000..untuk mensikapi kebjakan nasional tersebut telah dilakukan rapat koordinasi fk ft faskab dengannya satker kabupaten utk membahas teknis implemntasi ipemotongan krn tdk ada anggaran daerah utk menutup. Sampai saat ini di kec Bansari blm dilakukan MAD KHUSUS utk menetapkan pola pemotongan ke desa. Informasi yg disampaikan ke desa baru sebatas adanya kebijakan pemotongan BLM tersebut. Selain itu saat ini juga sedang difasilitasi utk rapat koordinasi Kepala bapermades dengan gubernur. Jadi di kec bansari saat ini kegiatan dihentikan sementara sampai progres 80% sambil menunggu informasi dr ka bapermades
P-14-0000000804Web23-Jul-2014
Saya rasa tidak sulit untuk melacak FT atau Fastek Kab yang dobel Job di Dinas PU Binamarga, apalagi kalau mau mengecek ke P2JN Provinsi aceh disitu ada semua nama-nama pengawas yang bekerja di pengawasan jalan,tinggal ada kemauan saja dan bisa memerintahkan orang PNPM-MP Provinsi kan..!sebagai gambaran Fastek Kab Bener meriah Sofian, ST dia merangkap sebagai CI disalah satu perusahaan konsultan pengawasan jalan,kasus ini orang provinsi tau tapi nampaknya ditutup-tutupi.
05-08-2014: Fastekkab Bener Meriah adalah Sofyanuddin, ST bukan Sofian, ST. Per tanggal 16 Juni 2014 yang bersangkutan telah bertugas di Kab. Aceh Besar. Selama bertugas di Kab. Bener Meriah beliau selalu aktif menjalankan tugas sebagai Fastekab dan tidak Double Job seperti yang dituduhkan. Pengaduan tidak berdasar karena tanggal kejadian tidak dicantumkan.
P-14-0000000806Web23-Jul-2014
Jadwal kerja FT, rutin harus masuk setiap hari kerja, apa gimana? Sebab FT kami jarang masuk.
07-08-2014: Terkait dengan masalah kehadiran FT Tegaldelimo (Sdr. Hizbi Maulana) sebagiamana laporan tersebut, maka kami informasikan bahwa: FT yang bersangkutan, mulai tanggal 13 s.d 20 Juli 2014 mengikuti Pelatihan di Malang, Trimakasih atas masukannya
P-14-0000000807Web23-Jul-2014
mohon di beri penjelasan mengenai pembayaran material apakah berhak yang menerima adalah ketua tpk
05-08-2014: Terima Kasih kepada Bapak/ibu atas Informasi pengaduannya. Mengenai Info tersebut kami kami klarifikasi terlebih dahulu ke kecamatan. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional pembayaran kepada suplier dilakukan via transfer bank langsung ke rekening suplier.Yang dilakukan UPK berdasarkan permintaan dari TPK.
P-14-0000000799Web21-Jul-2014
Mengenaskan sekali PNPM di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Program yang seharusnya percepatan pengentasan kemiskinan malah menjadi penyebab kemiskinan. Sudah hampir 4 bulan dana SPP Perguliran tidak dapat di cairkan oleh UPK dengan alasan di blokir oleh PJOKAB (yang menurut saya adalah alasan yang mengada-ada, pemblokiran Rekening di Bank pasti ada mekanismenya) Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak lain (apa ada konspirasi..??), BPR, Bank titil dll yang berbunga besar masuk ke masyarakat.... Mereka masuk saat masyarakat sangat membutuhkan,, Bayar sekolah anak,, modal jualan di bulan Ramadhan dll... Ini yang saya sebut PNPM menjadi penyebab kemiskinan di atas. Tidak hanya itu, bahkan pemanfaat ada yang meninggal dunia karena shok begitu tahu dana SPP Perhuliran PNPM tidak jadi turun Pendamping hanya bisa diam tanpa ada solusi.... SP2M Jawa Timur sudah turun tapi tidak ada hasil sama sekali.... PTO anda tidak berlaku disini.... Apa-apaan ini??? Bapak.... masihkah anda tidak tergerak untuk membantu permasalahan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur??? Setidaknya jika anda tidak berkenan membantu.... tolong beritahu kami dimana kami harus mengadu. terima kasih......
25-07-2014: Permasalahan ini sedang dalam proses penyelesaian, blokir rekening sudah dibuka dan UPK sudah melakukan pencairan (inilah salah satu hasil kordinasi SP2M bersama Faskab dan faskeu) jika ada permasalahan lain yang muncul meskipun blokir sudah dibuka berarti ada pelanggaran lain yang terjadi yang harus kembali dilakukan analisa masalah dan mencari solusi penyelesaian sesuai dengan ketentuan program. kekompakan Tim Fasilitator juga sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaian masalah, ada indikasi perbedaan pemahaman antar pelaku merupakan salah satu cela masuknya permasalahan baru. jangan menyalahkan pihak lain tapi kita harus benahi dulu kinerja dan pola kerjasama tim itu sendiri.
P-14-0000000800Web21-Jul-2014
menindak lanjuti pengaduan nomor P-14-0000000667, sebenarnya kesabaran kami sudah habis. Lebaran tinggal seminggu lagi. Logika, dengan ruwetnya mekanisme yang ada tidak mungkin bisa cair. Sudahlah, tidak usah ditindaklanjuti. Mudik aja sampeyan. oiya, ada kabar bahwa mantan ketua UPK yang di berhentikan lewat MAD, di angkat kembali tanpa MAD. Apa-apaan itu!! maaf, selamat tinggal PNPM yang dulu kucintai.
23-07-2014: Pengaduan ini terkait dengan pengaduan nomor P-14-0000000799
Data : 3535 | Halaman : 236